Diduga kuat, lebih dari 90 persen BUMDes di Kabupaten Kaur mengalami kegagalan fungsi. Kondisi ini tetap tidak berubah meskipun pemerintah telah melakukan reorientasi program menjadi ketahanan pangan dalam beberapa tahun terakhir. Pengelolaan yang dianggap tidak efisien menjadi pemicu utama mandeknya program pemberdayaan ekonomi tersebut.

Ketua Organisasi Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPD Bengkulu, Biman Iswandi, SH, secara tegas mendesak instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan audit faktual secara menyeluruh.

“Audit faktual sangat diperlukan untuk mengetahui apakah pengelolaan BUMDes dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Ketahanan Pangan telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” ujar Biman saat diwawancarai di kediamannya, Rabu (17/12/2025).

Biman menekankan bahwa para pengelola BUMDes maupun TPK memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang mereka kelola. Ia mengkhawatirkan adanya potensi kerugian negara dan masyarakat akibat tata kelola yang buruk.

“Kami tidak ingin ada penyelewengan dana yang merugikan masyarakat dan negara. Dana yang dikelola itu mencapai ratusan juta di setiap desa, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Audit faktual harus mengungkap kebenaran ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, LPRI meminta Pemerintah Kabupaten Kaur melalui dinas terkait untuk tidak menutup mata dan segera mengambil tindakan tegas jika ditemukan bukti penyelewengan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi harga mati agar visi kesejahteraan masyarakat desa tidak sekadar menjadi jargon di atas kertas.

“Pengelolaan BUMDes harus transparan demi kemajuan Kaur. Kami berharap audit ini nantinya memberikan gambaran yang jelas sekaligus solusi konkret untuk memperbaiki efisiensi program di masa depan,” tutup Biman.

Penulis: Ongah R021
Editor: (Redaksi)