Rawan Main Mata, APH Diminta Audit Penggunaan Listrik Proyek Negara di Kabupaten Kaur.

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Proyek pembangunan gedung KDMP di Kabupaten Kaur yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, proses konstruksi proyek bernilai miliaran rupiah tersebut diduga kuat menggunakan aliran listrik PLN secara ilegal dengan modus sambung langsung ke kabel induk.

Berdasarkan pantauan tim media di lapangan pada Selasa (21/4), terlihat instalasi listrik untuk operasional alat pertukangan dan kebutuhan konstruksi disambung tanpa melalui alat pembatas dan pengukur (kWh Meter) resmi milik PLN. Padahal, secara aturan, setiap penggunaan listrik untuk kegiatan usaha atau konstruksi wajib melalui prosedur penyambungan sementara yang legal.

Penanggung jawab lapangan proyek, yang diidentifikasi dengan inisial GN, berdalih bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan otoritas listrik setempat.

“Kami sudah melapor ke pihak PLN Bintuhan. Katanya kami sudah bayar,” klaim GN saat dikonfirmasi di lokasi proyek. Namun, saat diminta menunjukkan bukti dokumen berupa surat izin penyambungan sementara (SPS) atau struk pembayaran resmi dari PLN, GN tidak mampu memperlihatkannya kepada awak media.

Dugaan ketidakberesan ini semakin menguat setelah Mager ULP PLN Bintuhan, Tiar Haris, memberikan pernyataan yang mengejutkan. Alih-alih menyebutnya sebagai pelanggaran, Tiar justru mengklaim praktik sambungan langsung tersebut sebagai “Layanan Multiguna”.

“Itu multiguna. Nanti kita hitung pemakaiannya, apakah 24 jam atau 12 jam. Tidak masalah,” ujar Tiar Haris saat ditemui di waktu berbeda.

Namun, pernyataan tersebut dinilai menabrak aturan internal perusahaan plat merah itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Direksi PLN No. 0018.P/DIR/2019 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), tindakan menyambung listrik langsung ke jaringan tanpa kWh meter dikategorikan sebagai Pelanggaran Golongan I (P1).

Secara teknis, layanan “Multiguna” dengan tarif R-1/MT umumnya diperuntukkan bagi rumah tangga. Untuk proyek konstruksi skala besar, PLN seharusnya menerapkan “Penyambungan Sementara” dengan tarif S-3 dan wajib menggunakan meteran.

Jika mengacu pada daya yang terpasang di lapangan sebesar 23.000 VA, penggunaan tanpa meteran ini berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Berdasarkan kalkulasi kasar merujuk aturan P2TL, potensi tagihan susulan bisa mencapai Rp186,7 juta, belum ditambah denda yang bisa menyentuh angka Rp373,5 juta.

Hingga berita ini diterbitkan, Manager PLN UP3 Bengkulu belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim “Multiguna” yang disampaikan bawahannya di Bintuhan.

Kondisi ini memicu kekhawatiran adanya praktik “main mata” antara pihak PLN setempat dengan kontraktor proyek negara. Publik kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap pemakaian listrik di seluruh proyek negara di Kabupaten Kaur guna mencegah kebocoran anggaran negara yang lebih luas.

Penulis: Ongah 021
Editor: ( Redaksi)

‎HEBOH MAYAT TERGANTUNG DI PONDOK DEKAT KORAMIL-POLSEK KAUR SELATAN

Polisi Belum Beri Keterangan Resmi, Warga Resah

‎KAUR SELATAN – , KONTAK PUBLIK.COM — Warga Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, digegerkan penemuan sesosok mayat tergantung di sebuah pondok, kamis 29/04/2026/4 pagi. Lokasi penemuan hanya berjarak sekitar 200 meter dari Kantor Koramil 408-03/Kaur Selatan dan Polsek Kaur Selatan.

‎Penemuan tersebut sontak membuat warga berkerumun. Informasi menyebar cepat melalui pesan berantai, sehingga dalam waktu singkat lokasi dipadati warga yang penasaran. Anggota Koramil dan Polsek yang markasnya berdekatan langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan TKP dari kerumunan massa.

‎Hingga berita ini diturunkan Selasa 29/4 pukul 21.00 WIB, belum ada keterangan resmi dari Polres Kaur terkait identitas korban, penyebab kematian, maupun dugaan motif.

‎Pantauan di lapangan, sekitar pukul 19.00 WIB tim Inafis Polres Kaur tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah. Mayat kemudian dibawa ke RSUD Kaur  untuk keperluan visum. Petugas memasang garis polisi di sekitar pondok dan meminta warga tidak mendekat.

‎Belum diketahuinya identitas korban membuat warga sekitar resah. Sejumlah warga mengaku tidak mengenali korban sebagai warga setempat.

‎Situasi di sekitar TKP berangsur kondusif setelah jenazah dievakuasi. Namun warga masih ramai membicarakan kejadian tersebut. Beberapa warga berharap polisi segera mengungkap identitas korban dan penyebab kematian agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

‎Pihak kepolisian diimbau segera menyampaikan keterangan resmi guna menghindari berkembangnya informasi yang tidak akurat. Redaksi akan terus memperbarui informasi setelah ada pernyataan resmi dari Polres Kaur terkait hasil visum dan penyelidikan awal kasus penemuan mayat ini.

‎Penulis: 0ngah 021

‎

Listrik Multiguna Dipakai Proyek KDMP Kaur, Siapa Paling Bertanggung Jawab?

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Polemik pemakaian listrik tarif multiguna untuk proyek gedung KDMP di Kaur memanas. Pertanyaan publik mengerucut: siapa yang salah, PLN ULP Bintuhan atau kontraktor pelaksana? Proyek yang dibiayai APBN itu diduga memakai daya bersubsidi untuk UMKM, bukan tarif industri konstruksi.

Aturan mainnya jelas. Tarif multiguna peruntukannya untuk usaha mikro dan kecil, daya 900 VA sampai 5.500 VA. Sementara konstruksi gedung pemerintah wajib pakai sambungan sementara atau tarif bisnis/industri sesuai daya yang dipakai. Selisih tarifnya jauh. Di sinilah potensi kerugian negara muncul.

Dari sisi kontraktor, tanggung jawab utama ada di pihaknya. Saat mengajukan RAB, biaya listrik proyek sudah harus dihitung. Jika sengaja memakai meteran multiguna demi menekan biaya, maka itu bentuk pengelabuan. APBN membayar penuh, tapi kontraktor cari untung lewat listrik murah bersubsidi.

Namun PLN ULP Bintuhan juga tak bisa lepas tangan. Pimpinan ULP, Tiar Haris, mengaku belum tahu jumlah pemakaian di lapangan. Padahal meteran, MCB, dan petugas catat meter itu wilayah PLN. Lemahnya pengawasan membuka ruang pelanggaran. “Kita akan tinjau ke lapangan, jika ada kecurangan kita tindak,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Prosedurnya, setiap sambungan baru harus diverifikasi peruntukannya. Petugas PLN wajib cek lokasi: ini rumah, warung, atau lokasi proyek? Jika sejak awal sudah terpasang di area konstruksi gedung KDMP tapi dikasih tarif multiguna, berarti ada kelalaian verifikasi. Siapa yang survei, siapa yang ACC?

Unsur kesengajaan jadi kunci. Kalau kontraktor diam-diam nyambung ke meteran multiguna milik warga, maka pidana pencurian listrik menanti. Kalau PLN tahu itu lokasi proyek tapi tetap kasih tarif UMKM, maka ada dugaan pembiaran. Keduanya bisa kena: satu sebagai pelaku, satu karena lalai.

Dinas teknis pemilik proyek juga ikut terseret. Pengawas lapangan seharusnya memastikan kontraktor pakai sumber daya legal. Dokumen kontrak pasti mengatur soal utilitas. Jika dibiarkan, artinya fungsi pengawasan mandul. Uang APBN rawan bocor bukan hanya di material, tapi juga di hal sepele seperti listrik.

Jadi siapa yang salah? Jawabannya: bisa kontraktor, bisa oknum PLN, bisa keduanya kongkalikong. Yang pasti, negara dirugikan dan UMKM yang berhak subsidi jadi korban. Bola kini di tangan PLN ULP Bintuhan dan APH. Audit pemakaian, buka data sejak awal, dan seret yang bermain. Jangan cuma berhenti di “akan ditinjau”.

(Rozi)

Kasus Bawaslu Naik Penyidikan, Kejari Kaur Tunggu Hasil Tim Ahli

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Kasus yang menyeret Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaur resmi naik ke tahap penyidikan. Hal itu disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kaur Albert SE,. SH., AK,. M.H saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/4/2026). Proses hukum kini menunggu hasil kajian dari tim ahli.

“Perkaranya sudah penyidikan. Sekarang kami menunggu hasil tim ahli untuk memperkuat konstruksi hukumnya,” kata Kasi Intel Kejari Kaur Albert SE,. SH., AK,. M.H Ia belum merinci materi perkara maupun pihak yang diperiksa, dengan alasan menjaga proses hukum.

Naiknya status ke penyidikan berarti penyidik telah menemukan dugaan peristiwa pidana dan mulai mencari tersangka. Ini tahap lanjutan setelah penyelidikan, di mana Kejari sebelumnya memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.

Sumber internal menyebut kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pada pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran di Bawaslu Kaur. Namun Kejari masih menutup rapat objek perkara hingga tim ahli menyerahkan kesimpulan.

Tim ahli yang dilibatkan berasal dari unsur independen dan akademisi. Tugasnya menelaah dokumen, prosedur, serta potensi kerugian negara. Hasil kajian itu akan menentukan arah penyidikan: lanjut ke penetapan tersangka atau tidak.

Langkah Kejari Kaur ini jadi sorotan karena menyasar lembaga pengawas pemilu. Bawaslu seharusnya jadi wasit yang bersih, bukan justru diperiksa aparat. Publik kini menanti transparansi agar kasus tidak berhenti di tengah jalan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bawaslu Kaur belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi ke Ketua Bawaslu belum direspons. Ruang kerja terlihat sepi, beberapa komisioner disebut sedang dinas luar.

Kasi Intel menegaskan Kejari Kaur berkomitmen menuntaskan perkara secara profesional. “Kami kerja berdasarkan bukti. Kalau ahli bilang ada pidana dan cukup alat bukti, pasti kami lanjut,” tegasnya. Bola panas kini ada di tangan tim ahli.

Penulis: 0ngah 021

SOROTAN KRITIS! Akademisi Hukum Bongkar Sejumlah Kejanggalan Fatal dalam Putusan PN Bintuhan

Bengkulu, KONTAK PUBLIK.COM – Kualitas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bintuhan dalam perkara praperadilan kasus pencabulan anak di bawah umur kini menjadi sorotan tajam dan mendapatkan teguran keras dari kalangan akademisi hukum. Tim Laboratorium Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Hazairin (Unihaz) Bengkulu secara gamblang membongkar berbagai kejanggalan serius yang dinilai mencederai rasa keadilan.

Dalam kegiatan eksaminasi putusan yang digelar Kamis (16/4/2026) pukul 10.00 WIB, tim ahli yang terdiri dari dosen hukum dan praktisi hukum melakukan pembedahan mendalam terhadap amar putusan hakim tunggal tersebut. Hasilnya mengejutkan, ditemukan sejumlah kesalahan fatal yang dinilai sangat memprihatinkan.

Perwakilan tim, Himawan, menegaskan bahwa putusan yang dikeluarkan PN Bintuhan dinilai jauh dari standar profesionalisme peradilan. Mulai dari aspek prosedur, substansi hukum, hingga perlindungan terhadap korban, semuanya dinilai memiliki banyak celah dan kekeliruan yang mencolok.

“Kami melakukan kajian menyeluruh dan menemukan banyak hal yang tidak beres. Putusan ini tidak hanya lemah dari sisi hukum, tetapi juga terlihat sangat mengabaikan posisi dan hak-hak korban,” ujar Himawan dengan nada tegas.

Secara spesifik, tim menyoroti adanya inkonsistensi yang sangat mencolok dalam pertimbangan hukum hakim. Yang lebih parah, ditemukan fakta bahwa hakim menilai pokok perkara yang sebenarnya sudah pernah dipertimbangkan dalam putusan lain, menandakan adanya kekacauan berpikir hukum atau ketidakcermatan yang fatal.

“Yang paling kami soroti adalah inkonsistensi yang sangat jelas. Selain itu, ada penilaian terhadap pokok perkara yang justru sudah dipertimbangkan dalam putusan sebelumnya. Ini menunjukkan betapa lemahnya analisis hukum dalam putusan tersebut,” tegas Himawan.

Tidak berhenti di situ, tim juga menuding penerapan teori hukum yang digunakan salah kaprah dan tidak tepat sasaran, sehingga dasar putusan menjadi rapuh dan tidak kuat secara yuridis.

Secara teknis administrasi pun, PN Bintuhan dinilai gagal memenuhi standar minimal. Struktur penulisan putusan dinilai tidak rapi dan tidak memenuhi template resmi yang telah diatur ketat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tahun 2022. Hal ini menandakan kurangnya ketelitian dan profesionalisme dalam penyusunan dokumen hukum yang seharusnya menjadi acuan.

“Bahkan secara teknis penulisan pun banyak yang salah dan tidak sesuai standar MA. Ini menunjukkan betapa kurang teliti nya pihak pengadilan dalam memproduksi sebuah putusan,” tambahnya.

Kritikan pedas ini disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial yang keras. Menurut Himawan, putusan hakim adalah mahkota keadilan, namun jika isinya penuh kesalahan dan kejanggalan seperti ini, maka lembaga peradilan justru merusak kepercayaan publik.

“Kami tidak bisa diam melihat putusan yang dinilai menyimpang dan merugikan rasa keadilan, terutama bagi korban. Bagaimana masyarakat bisa percaya jika putusan yang dihasilkan penuh inkonsistensi dan kesalahan prosedural?” serunya.

Meski demikian, tim menegaskan kritik ini adalah bentuk evaluasi keras agar PN Bintuhan dan hakim yang menangani kasus ini bisa introspeksi diri. Pihaknya berharap hal memalukan seperti ini tidak pernah lagi terulang, baik di Bintuhan maupun di pengadilan lain di seluruh provinsi.

Reporter: Okawa

‎Gerak Cepat WK II DPRD Kaur Temui Kajari dan Kasatreskrim Soal Kasus Rudapaksa Anak

‎KAUR, Kontak Publik.com – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kaur, Mardianto, MAP bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat Kecamatan Muara Sahung yang meminta dukungan keadilan bagi korban rudapaksa di bawah umur. Korban diketahui dicabuli oleh ayah tirinya bersama lima terduga pelaku lainnya.
‎
‎Langkah itu diambil Mardianto seusai acara audiensi bersama perwakilan warga Muara Sahung di ruang rapat komisi, Senin (13/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mendesak DPRD ikut mengawal proses hukum agar korban mendapat kepastian.
‎
‎Tidak menunggu lama, Mardianto langsung menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri Kaur. Kedatangannya disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur. Di sana, ia menyampaikan aspirasi warga dan meminta kejaksaan memastikan berkas perkara ditangani secara profesional.
‎
‎“Kami ingin memastikan kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Korban adalah anak di bawah umur yang masa depannya harus dilindungi,” tegas Mardianto saat ditemui usai pertemuan dengan Kajari.
‎
‎Usai dari Kejari, Mardianto bertolak ke Mapolres Kaur. Ia diterima Kasatreskrim di ruang kerjanya. Kepada penyidik, ia menekankan pentingnya percepatan penyidikan dan kelengkapan alat bukti agar kasus segera dilimpahkan.
‎
‎Mardianto menyebut fungsi pengawasan DPRD harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam kasus yang menyangkut perlindungan anak. Ia berjanji akan terus memantau perkembangan hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.
‎
‎Warga Muara Sahung mengapresiasi langkah cepat Wakil Ketua II DPRD tersebut. Mereka berharap koordinasi antara DPRD, kejaksaan, dan kepolisian membuat proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi.
‎
‎Dengan adanya komitmen lintas lembaga, Mardianto optimistis keadilan bagi korban dapat ditegakkan. “Ini soal masa depan anak kita. Negara tidak boleh kalah dari pelaku kejahatan,” pungkasnya.
‎
‎Penulis: 0ngah 021

‎Masyarakat Muara Sahung Sambangi DPRD, Desak Dukungan untuk Korban Rudapaksa

‎KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Gerakan aksi yang mengatasnamakan masyarakat Kecamatan Muara Sahung kembali mendatangi Kantor DPRD Kaur, Senin (13/4/2026). Mereka meminta dukungan lembaga legislatif untuk menegakkan keadilan bagi Bunga (nama disamarkan), anak di bawah umur yang menjadi korban rudapaksa oleh ayah tiri dan lima pelaku lainnya.
‎
‎Kedatangan massa diterima langsung oleh Wakil Ketua I  Herdian Nugraha SH dan Wakil Ketua II DPRD Kaur Mardianto S.ap M,ap  beserta sejumlah anggota. Perwakilan warga menyampaikan tuntutan agar DPRD ikut mengawal kasus tersebut hingga pelaku mendapat hukuman setimpal.
‎
‎Dalam audiensi, koordinator aksi menegaskan bahwa korban butuh kepastian hukum dan perlindungan. Ia berharap DPRD menggunakan fungsi pengawasan untuk memanggil aparat penegak hukum terkait.
‎
‎Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I dan II DPRD Kaur menyatakan komitmen tegas mengawal perkara. Mereka berjanji segera menjadwalkan pemanggilan pihak Polres, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Kaur guna membahas perkembangan penanganan kasus.
‎
‎Anggota dewan lainnya menambahkan, DPRD akan mendorong Pemda Kaur memfasilitasi pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. “Keadilan untuk anak tidak boleh dikorbankan. Lembaga ini akan berdiri bersama masyarakat,” tegas salah satu anggota.
‎
‎Dengan dukungan DPRD, warga Muara Sahung berharap proses hukum berjalan transparan dan cepat. Massa berjanji terus mengawal hingga korban Bunga benar-benar mendapat keadilan.
‎
‎Penulis: 0ngah 021

‎Warga Muara Sahung Gelar Aksi Tuntut Keadilan bagi Korban Rudapaksa

‎KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Gabungan masyarakat Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur menggelar aksi unjuk rasa terbuka di tiga titik pada rabo (08/4/2026). Massa menyampaikan orasi di depan Mapolres Kaur, Pengadilan Negeri Kaur, dan Kantor Pemda, menuntut keadilan untuk korban rudapaksa di bawah umur.
‎
‎Kasus yang memicu aksi itu adalah pencabulan terhadap seorang anak oleh ayah tirinya dan lima orang lainnya. Warga menilai proses hukum berjalan lambat, sehingga mereka turun ke jalan menyuarakan keresahan.
‎
‎Koordinator aksi, Jonsi, menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia juga meminta Pemda Kaur ikut memfasilitasi korban, mulai dari pendampingan hukum hingga layanan pemulihan psikologis.
‎
‎Di depan Polres, massa meminta aparat tidak goyah mengusut perkara meski ada tekanan. Mereka mendorong penyidik segera melengkapi berkas agar kasus berlanjut ke kejaksaan.
‎
‎Aksi berlanjut di PN Kaur, tempat demonstran menyinggung putusan praperadilan yang sempat menguntungkan salah satu terduga pelaku. Warga menilai hal itu melukai hati korban dan keluarga.
‎
‎Saat orasi di Kantor Pemda, Jonsi mendesak bupati hadir memberi jaminan perlindungan. Menurutnya, Pemda bisa berkoordinasi dengan UPT P2A dan lembaga sosial untuk memastikan korban mendapatkan bantuan nyata.
‎
‎Pantauan di lapangan, aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat. Massa membawa spanduk bertuliskan “Tegakkan Keadilan untuk Anak Kaur” dan “Jangan Biarkan Predator Bebas”.
‎
‎Dengan aksi ini, masyarakat Muara Sahung berharap kasus rudapaksa segera disidangkan dan korban mendapat keadilan. “Kami hanya ingin anak kami pulih dan pelaku dihukum setimpal,” tegas Jonsi.
‎
‎Penulis: 0ngah 021

Headline: Sisi Humanis Bupati Kaur: Sulap Halaman Rumdin Jadi Lokasi Pre-wedding Warganya

KAUR, KONTAKPUBLIK.COM – Di tengah padatnya agenda pemerintahan, Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos., M.A.P., menunjukkan sisi humanis yang menyentuh hati. Orang nomor satu di Kabupaten Kaur ini membuka pintu Rumah Dinas (Rumdin) seluas-luasnya bagi pasangan warga yang ingin mengabadikan momen bahagia mereka melalui sesi foto pre-wedding, Senin (06/04/2026).

Bupati Kaur Gusril Pausi: Bersama Dinas Terkait, Siap Penuhi Hak Hukum dan Pendampingan Korban Pemerkosaan 12 Tahun

Kaur, || Kontakpublik.com – Pemerintah Kabupaten Kaur mengambil sikap tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa anak berusia 12 tahun di wilayahnya. Bupati Kaur, Gusril Pausi S.Sos, M.A.P, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk memastikan keadilan bagi korban dan penindakan tegas terhadap pelaku. Hal ini disampaikan secara eksklusif dalam wawancara di Rumah Dinas Bupati Kaur, Senin (06/04/2026).

Bersama jajaran dinas terkait, khususnya Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Gusril Pausi memastikan akan memberikan pendampingan hukum komprehensif dan perlindungan menyeluruh bagi korban.

“Kasus pemerkosaan terhadap anak adalah pelanggaran berat hak asasi manusia yang tidak boleh dibiarkan. Kami tidak akan membiarkan kasus ini berjalan begitu saja,” tegas Gusril Pausi dengan tegas.

Bupati menjelaskan, tim gabungan dari Dinas BKKBN dan Bidang PPA akan mendampingi korban di setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. “Kami akan memastikan pelaku dihukum sesuai ketentuan yang berlaku, sementara korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak,” tambahnya.

Tidak hanya aspek hukum, pemerintah daerah juga menjamin pemenuhan hak korban dari sisi medis dan psikologis. Perawatan medis optimal dan dukungan psikologis berkelanjutan akan diberikan untuk meminimalkan dampak trauma fisik maupun mental, guna membantu korban kembali pulih dan menjalani kehidupan normal seperti anak-anak lainnya.

Sebagai garda terdepan, Dinas BKKBN dan Bidang PPA telah menyiapkan tim kompeten dan berpengalaman. Mereka akan berintegrasi penuh dengan instansi penegak hukum demi memastikan proses penanganan berjalan lancar, transparan, sesuai prosedur, serta tetap menjaga privasi dan martabat korban.

“Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Kaur memiliki toleransi nol terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi setiap anak,” tutup Gusril Pausi. (Okawa)