‎PANTAI LAGUNA SAMUDRA MERPAS JADI ANDALAN WISATA BAHARI UJUNG SELATAN KAUR

NASAL – Pantai Laguna Samudra yang terletak di ujung selatan Kabupaten Kaur, tepatnya Desa Merpas, Kecamatan Nasal, terus didorong menjadi destinasi wisata bahari andalan. Keindahan garis pantai dan nuansa alamnya yang masih alami membuat lokasi ini banyak dilirik wisatawan lokal maupun luar daerah.
‎
‎Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Juli Sarti, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 5/6/2025. Ia menyebut Laguna Samudra merupakan salah satu potensi unggulan yang dikembangkan Pemkab Kaur untuk memperkuat sektor pariwisata.
‎
‎“Kabupaten Kaur adalah kabupaten yang banyak memiliki tempat wisata yang indah. Salah satunya Pantai Laguna Samudra di Merpas, Nasal. Kami berharap keberadaannya menjadi pendongkrak PAD Kabupaten Kaur,” jelas Juli Sarti.
‎
‎Nama “Laguna” muncul karena bentuk pantai yang menyerupai teluk tenang dengan air laut berwarna gradasi biru kehijauan. Kondisi ini cocok untuk aktivitas wisata santai seperti menikmati sunset, berswafoto, hingga berkemah bersama keluarga. Akses jalan menuju lokasi kini sudah bisa dilalui kendaraan roda empat, meski masih memerlukan peningkatan di beberapa titik.
‎
‎Dinas Pariwisata Kaur menyatakan akan memfokuskan pembenahan pada fasilitas dasar. Penyediaan area parkir, kamar bilas, dan tempat sampah menjadi prioritas agar wisatawan merasa nyaman dan lingkungan pantai tetap terjaga kebersihannya.
‎
‎Masyarakat Desa Merpas juga dilibatkan dalam pengelolaan. Kelompok sadar wisata setempat mulai menata warung kecil, jasa perahu, dan homestay sederhana. Keterlibatan warga diharapkan menciptakan efek ekonomi langsung sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap destinasi.
‎
‎Bagi wisatawan, perjalanan ke Laguna Samudra sekaligus menjadi pengalaman menjelajah ujung selatan Bengkulu. Sepanjang rute, pengunjung disuguhi pemandangan  pesisir yang masih asri. Suasana ini menjadi nilai tambah dibanding pantai-pantai ramai di perkotaan.
‎
‎Dengan promosi berkelanjutan dan dukungan infrastruktur, Pemkab Kaur optimistis Pantai Laguna Samudra dapat naik kelas menjadi ikon wisata bahari. Juli Sarti menegaskan, pengembangan dilakukan bertahap agar keindahan alam tetap terjaga. “Wisata maju, lingkungan lestari, masyarakat sejahtera. Itu target kita,” tutupnya.
‎
‎Penulis: 0ngah 021

KETUA PKK SE-KECAMATAN DI KABUPATEN KAUR RESMI DILANTIK, NY POPPY GUSRIL: “JADI PENGUAT DARI DESA

KAUR, – Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan se-Kabupaten Kaur resmi dilantik dalam acara yang digelar di Gedung Serba Guna Pemda Kabupaten Kaur, Rabu 3/6/2025. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kaur, Ny. Poppy Gusril, dan berlangsung dengan suasana meriah sekaligus hidmat.

Acara dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan dan pengambilan sumpah jabatan. Satu per satu ketua PKK kecamatan maju ke depan untuk dikukuhkan. Suasana haru terlihat ketika para peserta pelantikan didampingi keluarga dan pengurus PKK desa yang hadir memberi dukungan.

Ny. Poppy Gusril dalam sambutannya menegaskan peran strategis PKK kecamatan sebagai penghubung program kabupaten dengan masyarakat di desa. “Ibu-ibu PKK kecamatan adalah penguat dari desa. Program 10 Program Pokok PKK akan lebih mudah berjalan kalau digerakkan bersama dari tingkat paling bawah,” ujarnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penyegaran kepengurusan sekaligus penguatan komitmen. Para ketua PKK yang baru dilantik diharapkan mampu menggerakkan kegiatan pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan sesuai potensi masing-masing kecamatan.

Suasana humanis terasa saat sesi ramah tamah. Para ketua PKK berbagi cerita tentang kondisi wilayahnya, mulai dari program dapur sehat, posyandu aktif, hingga kelompok usaha rumahan. Ny. Poppy mendengarkan langsung dan memberi semangat agar setiap inisiatif kecil di desa bisa naik kelas.

Hadir pula jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Kaur, camat, serta unsur Forkopimcam. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata agar sinergi antara pemerintah kecamatan dan PKK berjalan selaras. Beberapa camat menyatakan siap memfasilitasi program kerja PKK di wilayahnya.

Setelah pelantikan, acara dilanjutkan dengan doa bersama dan penyerahan kenang-kenangan. Suasana meriah muncul ketika para peserta menyanyikan lagu Mars PKK bersama. Banyak peserta mengaku termotivasi untuk segera menyusun program kerja 100 hari pertama.

Dengan kepengurusan baru yang resmi dikukuhkan, TP PKK se-Kabupaten Kaur optimistis dapat memperluas manfaat program hingga ke tingkat rumah tangga. Ny. Poppy menutup acara dengan pesan sederhana: “Kerja PKK itu kerja hati. Kalau niatnya untuk keluarga, pasti dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”

Penulis: 0ngah 021

Sinergi Lintas Daerah, Bupati Kaur Hadiri Peringatan HUT ke-146 Rejang Lebong

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Bupati Kaur, Gusril Pausi, menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-146 Kabupaten Rejang Lebong yang berpusat di Kota Curup, Jumat (29/5/2026). Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Kaur ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus komitmen dalam memperkuat hubungan bilateral antar-pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.

Acara seremonial tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu serta sejumlah kepala daerah se-Provinsi Bengkulu. Kehadiran para tokoh penting ini dinilai sebagai simbol soliditas dan momentum mempererat kerja sama pembangunan berskala regional.

Dalam kesempatan tersebut, Gusril Pausi memberikan apresiasi tinggi atas capaian historis Kabupaten Rejang Lebong. Menurutnya, usia hampir satu setengah abad merupakan bukti ketangguhan masyarakat dan pemerintah setempat dalam mengarungi dinamika pembangunan.

“Rentang waktu 146 tahun ini adalah rekam jejak perjuangan yang nyata. Ini merefleksikan bagaimana masyarakat Rejang Lebong merawat nilai budaya sekaligus konsisten bergerak menuju modernisasi daerah,” ujar Gusril di sela-sela kegiatan.

Gusril juga menggarisbawahi pentingnya semangat gotong royong yang menjadi motor penggerak pembangunan di Rejang Lebong. Karakteristik ini dinilai berhasil membawa daerah tersebut keluar dari berbagai tantangan ekonomi dan sosial.

Lebih lanjut, kunjungan kerja ini dimanfaatkan sebagai ruang diskusi informal antar-kepala daerah. Fokus utamanya adalah merumuskan kolaborasi strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di tingkat provinsi.

“Kami berharap pencapaian Rejang Lebong mampu menginspirasi kabupaten lain di Bengkulu. Kuncinya ada pada persatuan dan koordinasi yang kuat agar asas manfaat pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat bawah,” tambahnya.

Melalui momentum hari jadi ini, Pemerintah Kabupaten Kaur berkomunikasi intensif untuk menjajaki peluang kerja sama baru, baik di sektor komoditas, pariwisata, maupun pelayanan publik, demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang inklusif.

Penulis: Pachroul Rozi

DINAS PERTANIAN KAUR TERIMA 12 UNIT MESIN TANAM PADI DARI KEMENTAN RI

KAUR, – Dinas Pertanian Kabupaten Kaur kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian RI. Bantuan berupa 12 unit mesin tanam padi diserahkan untuk mendukung peningkatan produksi padi di wilayah tersebut.

Penyerahan bantuan ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kaur, Dodi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 26/5/2025. Ia menyebut bantuan alsintan tersebut merupakan bagian dari program penguatan mekanisasi pertanian yang digulirkan pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, hari ini kami menerima 12 unit mesin tanam padi dari Kementan RI. Bantuan ini akan segera didistribusikan ke kelompok tani yang telah memenuhi kriteria,” ujar Dodi. Ia menambahkan, penggunaan mesin diharapkan dapat mengefisienkan waktu tanam dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

Menurut Dodi, hadirnya mesin tanam padi sejalan dengan upaya pemerintah daerah menekan biaya produksi dan meningkatkan indeks pertanaman. “Dengan mekanisasi, petani bisa menanam lebih cepat dan serempak. Ini penting untuk mengejar target swasembada pangan di Kaur,” katanya.

Dinas Pertanian Kaur menyatakan akan melakukan pendampingan teknis agar alat dapat digunakan secara optimal. Pelatihan singkat bagi operator dan kelompok tani penerima juga akan digelar sebelum alat diserahkan sepenuhnya.

Penerimaan bantuan ini disambut baik oleh petani. Mereka berharap distribusi berjalan tepat sasaran dan perawatan alat mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Dengan tambahan alsintan, Kaur optimistis produksi padi pada musim tanam mendatang dapat meningkat secara signifikan.

Penulis: 0ngah 021

FESTIVAL GURITA MERIAHKAN HUT KAUR KE-23, “KAUR MENGGURITA, GURITA KAUR MENDUNIA.

BINTUHAN, – Lapangan Merdeka Bintuhan menjadi pusat kemeriahan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kaur yang ke-23. Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pariwisata menggelar Festival Gurita sebagai ikon perayaan, dengan jargon _“Kaur Menggurita, Gurita Kaur Mendunia”_.
‎
‎Festival ini dirancang bukan sekadar hiburan, melainkan ruang promosi potensi laut Kaur yang selama ini menjadi tumpuan nelayan pesisir. Gurita, yang dikenal sebagai komoditas unggulan, akan diangkat menjadi daya tarik wisata kuliner dan budaya. Pengunjung dapat melihat langsung proses pengolahan, mencicipi aneka olahan, hingga membeli produk UMKM lokal.
‎
‎Kepala Dinas Pariwisata Kaur,  Juli sarty menyebut festival ini sebagai strategi memperkenalkan Kaur ke luar daerah. “Kami ingin ketika orang mendengar Kaur, yang terlintas adalah guritanya. Ini identitas yang bisa kita banggakan dan pasarkan ke Nusantara,” ujarnya saat di komfirmasi di lapangan Merdeka Bintuhan, Kamis 23/5/2026.
‎
‎Suasana humanis terasa sejak persiapan. Puluhan ibu-ibu kelompok pengolah ikan terlihat sibuk menyiapkan stan kuliner sambal langat gurita, kerupuk gurita, hingga abon. Bagi mereka, festival ini bukan hanya ajang jualan, tetapi juga kebanggaan membawa nama kampung halaman ke panggung yang lebih besar.
‎
‎Kemeriahan semakin lengkap dengan kehadiran para pemimpin dari kabupaten tetangga. Keikutsertaan mereka diharapkan memperkuat silaturahmi antar-daerah sekaligus membuka peluang kerja sama promosi wisata lintas wilayah di Bengkulu.
‎
‎Di panggung utama, pertunjukan seni tradisional dan lomba masak gurita  menjadi daya tarik pengunjung. Anak-anak muda Kaur juga dilibatkan dalam bazar kreatif dan pameran foto laut, memberi warna baru pada perayaan yang sebelumnya lebih bersifat seremonial.
‎
‎Bagi wisatawan, Festival Gurita menjadi alasan baru untuk datang ke Kaur. Pantai-pantai indah di pesisir selatan Bengkulu kini punya “cerita rasa” yang bisa dibawa pulang. Dinas Pariwisata berharap momentum ini menjadi pintu masuk paket wisata bahari yang berkelanjutan.
‎
‎Di usia ke-23, Kaur memilih merayakan kemajuannya dengan mengangkat potensi lokal yang membumi. Lewat gurita, Kaur tidak hanya ingin dikenal di tingkat daerah, tetapi juga menggurita hingga mendunia.
‎
‎Penulis: 0ngah:021

‎PARIPURNA DPRD KAUR: SAHKAN 6 PROPIMDA, TUTUP-BUKA MASA SIDANG

Januardi Pimpin Sidang, Wabup dan Forkopimda Hadir Lengkap

‎KAUR – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kaur dengan agenda pembentukan 6 Program Pembentukan Peraturan Daerah dan penutupan masa sidang pertama sekaligus pembukaan masa sidang kedua Tahun 2026 digelar di Gedung DPRD Kaur, Senin 4/5. Paripurna berlangsung maraton dan tuntas sesuai rencana tanpa interupsi berarti.

‎Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Kaur, Januardi, didampingi Wakil Ketua I Sefta Dian Nugraha SH dan Wakil Ketua II Mardianto. Seluruh anggota DPRD hadir fisik, mencatatkan kuorum 100 persen. Dari eksekutif, hadir Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I, Sekda Dr. Nasrul rahman, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, serta 15 camat se-Kabupaten Kaur.

‎Ketua DPRD Kaur, Januardi, saat memimpin sidang mengetuk palu pengesahan Propimda tepat pukul 10.15 WIB. Ia menekankan tajam bahwa Propimda bukan sekadar daftar. “Jangan sampai Propimda hanya jadi dokumen mati. OPD pengusul harus siap dengan Naskah Akademik dan Raperda. DPRD akan kawal ketat sampai jadi Perda,” katanya. Ia memberi tenggat untuk 6 Raperda masuk pembahasan.

‎Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, yang menyampaikan sambutan Bupati, menyambut baik pengesahan 6 Propimda. “Eksekutif berkomitmen menyiapkan dokumen pendukung. Khusus Raperda Pendidikan Gratis dan Penanggulangan Bencana, ini prioritas bupati,” ujarnya. Ia meminta OPD tidak lempar tanggung jawab saat pembahasan nanti, karena publik menunggu hasilnya.

‎Sekda Kaur, Nasrul rahman menambahkan penutupan masa sidang pertama 2026 telah menghasilkan 4 Perda dan 12 keputusan DPRD. “Produktivitas cukup tinggi. Masa sidang kedua kami harap fokus ke Propimda yang baru disahkan dan fungsi pengawasan APBD 2026,” jelasnya. Ia menyoroti Raperda Retribusi Parkir yang potensial dongkrak PAD jika dikelola benar.

‎Dari pantauan, paripurna berjalan efektif 2,5 jam. Tidak ada walk out atau hujan interupsi. Namun beberapa anggota dewan dari Fraksi Golkar dan NasDem menitipkan catatan kritis di luar forum: minta eksekutif serius soal data LPJ dan tidak menumpuk Raperda di akhir tahun. “Jangan kejar tayang Desember. Kasihan kualitas Perda-nya,” bisik salah satu anggota yang enggan disebut nama.

‎Dengan ditutupnya masa sidang pertama dan dibuka masa sidang kedua 2026, DPRD Kaur resmi memasuki periode kerja baru. Tantangannya jelas: mengubah 6 Propimda dari kertas menjadi Perda yang tajam dan bisa dieksekusi. Publik Kaur menunggu pembuktian, bukan sekadar ketok palu. “Kami tagih realisasinya,” kata Deny, 34, aktivis pemantau kebijakan daerah.

‎Penulis : 0ngah 021

‎PENGAMBILAN SUMPAH JANJI PNS FORMASI UMUM 2024 KAUR ‎Digelar di GSG Pemda, Jadi Dambaan Putra-Putri Daerah

‎KAUR – Pengambilan sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil formasi umum tahun 2024 Kabupaten Kaur resmi digelar di Aula Gedung Serba Guna Pemda Kaur, Senin 4/5 pagi. Momen sakral ini menjadi dambaan banyak putra-putri daerah yang telah lama menanti kepastian status sebagai abdi negara.
‎
‎Prosesi dipimpin oleh wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid SPD i didampingi Sekda Dr. Nasrur Rahman dan Kepala BKPSDM Kaur, formasi umum hasil seleksi CASN 2024 mengucap sumpah jabatan dengan khidmat di hadapan rohaniwan sesuai agama masing-masing. Seluruh peserta kompak mengenakan seragam Korpri lengkap.
‎
‎“Ini bukan akhir, tapi awal pengabdian. Sumpah yang diucapkan wajib dipegang teguh. Layani masyarakat dengan ikhlas, jangan minta dilayani,” tegas Wabup Abdul Hamid dalam arahannya. Ia mengingatkan PNS baru agar menjaga integritas, disiplin, dan loyal kepada negara, bukan kepada kepentingan kelompok.
‎
‎Kepala BKPSDM Kaur, menjelaskan PNS tersebut terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang akan disebar ke seluruh OPD dan kecamatan. “Mereka sudah lulus prajabatan dan memenuhi syarat. Penempatan sesuai kebutuhan daerah, prioritas di wilayah yang masih kekurangan ASN,” ujarnya. Ia menyebut formasi 2024 termasuk salah satu yang terbanyak dalam 5 tahun terakhir.
‎
‎Suasana haru terlihat dari wajah para PNS baru dan keluarga yang hadir. Rena Marlina, S.Pd, salah satu PNS guru yang ditempatkan di SD Negeri yang ada di Kaur , tak kuasa menahan tangis. “Alhamdulillah, penantian 3 tahun ikut tes akhirnya lulus. Orang tua saya petani, ini kebanggaan keluarga,” katanya sambil menggenggam SK. Ia bertekad mengajar dengan sungguh-sungguh di sekolah pelosok.
‎
‎Sekda Kaur, Nasrul Rahman menambahkan bahwa Pemkab butuh ASN muda yang adaptif dan melek teknologi. “Tantangan birokrasi sekarang beda. Kami minta PNS baru cepat belajar, kuasai digital, dan turun ke lapangan. Jangan hanya di balik meja,” pesannya. Ia juga mengingatkan soal netralitas ASN menjelang tahun politik.
‎
‎Prosesi pengambilan sumpah berlangsung tertib sejak pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. Usai kegiatan, para PNS menandatangani berita acara dan menerima SK secara simbolis. Mereka dijadwalkan mulai aktif bertugas di unit kerja masing-masing pada Senin 4/5, setelah pembekalan orientasi tambahan dari BKPSDM.
‎
‎Bagi masyarakat Kaur, pengangkatan PNS formasi umum ini memberi harapan baru terhadap peningkatan layanan publik. Dengan tambahan beberapa abdi negara, pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis diharapkan makin merata hingga ke desa-desa. “Semoga mereka amanah dan tidak korupsi,” ucap Burhan, 52, warga yang ikut menyaksikan dari luar aula.
‎
‎Penulis : 0ngah 021
‎

‎WAKIL KETUA II DPRD KAUR TURUN KE LOKASI KEBAKARAN.

Mardianto Hibur Maimunah, Kades Tanjung Beringin Ucap Terima Kasih

‎KAUR – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kaur, Mardianto, menyambangi langsung kediaman Ibu Maimunah, 58, korban kebakaran di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Luas, Sabtu 2/5 pagi. Kedatangan pimpinan dewan tersebut menjadi penguat bagi Maimunah yang sehari sebelumnya kehilangan rumah beserta seluruh isinya akibat si jago merah.

‎Mardianto tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB didampingi staf dan disambut Kepala Desa Tanjung Beringin, Evan Jayadi, beserta perangkat desa. Ia langsung menuju tenda darurat tempat Maimunah beristirahat sementara. Tanpa banyak pengawalan, Mardianto , mendengar langsung cerita Maimunah sambil sesekali menggenggam tangan wanita paruh baya itu.

‎“Yang sabar, Buk. Musibah tidak ada yang tahu. Yang penting Ibuk selamat. Soal rumah, kita sama-sama pikirkan solusinya,” ucap Mardianto menenangkan. Maimunah yang sejak kejadian masih syok tak kuasa menahan tangis. Ia hanya mengangguk dan mengucap terima kasih berulang kali atas perhatian yang diberikan.

‎Dalam kunjungan itu, Mardianto menyerahkan bantuan pribadi berupa sembako, selimut, dan uang tunai untuk kebutuhan mendesak. Ia juga memastikan akan membawa persoalan ini ke rapat dewan. “Kami di DPRD akan dorong Pemkab melalui BPBD dan Dinsos agar bantuan rehab rumah cepat turun. Jangan sampai korban menunggu berbulan-bulan,” tegasnya di hadapan warga.

‎Kepala Desa Tanjung Beringin, Evan Jayadi, menyampaikan apresiasi atas gerak cepat pimpinan DPRD. “Atas nama warga dan pemerintah desa, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Mardianto. Kehadiran beliau bukan cuma bawa bantuan, tapi juga menguatkan mental Ibuk Maimunah yang sedang terpukul,” kata Evan. Ia menyebut bantuan awal dari desa dan tetangga sudah mengalir sejak Jumat malam.

‎Evan menambahkan, pihaknya telah mendata kerugian dan berkoordinasi dengan Camat Luas untuk diajukan ke BPBD Kaur. Rumah semi permanen 6×9 meter milik Maimunah hangus total beserta isinya, termasuk dokumen kependudukan. “Kami upayakan surat-surat bisa diurus cepat. Kasihan kalau Ibuk bolak-balik,” ujarnya.

‎Warga sekitar yang ikut berkumpul mengaku lega melihat perhatian pemerintah. “Senang ada dewan datang langsung. Jadi kami merasa tidak sendiri. Mudah-mudahan bantuan cepat, biar Ibuk Maimunah bisa bangun pondok lagi,” tutur Ropiah, tetangga korban. Suasana haru menyelimuti pertemuan tersebut.

‎Sebelum pamit, Mardianto berpesan kepada warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama instalasi listrik dan aktivitas dapur. Ia juga meminta pemda mengevaluasi sebaran unit Damkar. “Kasihan kalau sudah terbakar baru Damkar datang. Nyawa dan harta warga harus jadi prioritas,” pungkasnya.

‎Penulis : 0ngah 021

‎

‎

Listrik Multiguna Dipakai Proyek KDMP Kaur, Siapa Paling Bertanggung Jawab?

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Polemik pemakaian listrik tarif multiguna untuk proyek gedung KDMP di Kaur memanas. Pertanyaan publik mengerucut: siapa yang salah, PLN ULP Bintuhan atau kontraktor pelaksana? Proyek yang dibiayai APBN itu diduga memakai daya bersubsidi untuk UMKM, bukan tarif industri konstruksi.

Aturan mainnya jelas. Tarif multiguna peruntukannya untuk usaha mikro dan kecil, daya 900 VA sampai 5.500 VA. Sementara konstruksi gedung pemerintah wajib pakai sambungan sementara atau tarif bisnis/industri sesuai daya yang dipakai. Selisih tarifnya jauh. Di sinilah potensi kerugian negara muncul.

Dari sisi kontraktor, tanggung jawab utama ada di pihaknya. Saat mengajukan RAB, biaya listrik proyek sudah harus dihitung. Jika sengaja memakai meteran multiguna demi menekan biaya, maka itu bentuk pengelabuan. APBN membayar penuh, tapi kontraktor cari untung lewat listrik murah bersubsidi.

Namun PLN ULP Bintuhan juga tak bisa lepas tangan. Pimpinan ULP, Tiar Haris, mengaku belum tahu jumlah pemakaian di lapangan. Padahal meteran, MCB, dan petugas catat meter itu wilayah PLN. Lemahnya pengawasan membuka ruang pelanggaran. “Kita akan tinjau ke lapangan, jika ada kecurangan kita tindak,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Prosedurnya, setiap sambungan baru harus diverifikasi peruntukannya. Petugas PLN wajib cek lokasi: ini rumah, warung, atau lokasi proyek? Jika sejak awal sudah terpasang di area konstruksi gedung KDMP tapi dikasih tarif multiguna, berarti ada kelalaian verifikasi. Siapa yang survei, siapa yang ACC?

Unsur kesengajaan jadi kunci. Kalau kontraktor diam-diam nyambung ke meteran multiguna milik warga, maka pidana pencurian listrik menanti. Kalau PLN tahu itu lokasi proyek tapi tetap kasih tarif UMKM, maka ada dugaan pembiaran. Keduanya bisa kena: satu sebagai pelaku, satu karena lalai.

Dinas teknis pemilik proyek juga ikut terseret. Pengawas lapangan seharusnya memastikan kontraktor pakai sumber daya legal. Dokumen kontrak pasti mengatur soal utilitas. Jika dibiarkan, artinya fungsi pengawasan mandul. Uang APBN rawan bocor bukan hanya di material, tapi juga di hal sepele seperti listrik.

Jadi siapa yang salah? Jawabannya: bisa kontraktor, bisa oknum PLN, bisa keduanya kongkalikong. Yang pasti, negara dirugikan dan UMKM yang berhak subsidi jadi korban. Bola kini di tangan PLN ULP Bintuhan dan APH. Audit pemakaian, buka data sejak awal, dan seret yang bermain. Jangan cuma berhenti di “akan ditinjau”.

(Rozi)

SOROTAN KRITIS! Akademisi Hukum Bongkar Sejumlah Kejanggalan Fatal dalam Putusan PN Bintuhan

Bengkulu, KONTAK PUBLIK.COM – Kualitas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bintuhan dalam perkara praperadilan kasus pencabulan anak di bawah umur kini menjadi sorotan tajam dan mendapatkan teguran keras dari kalangan akademisi hukum. Tim Laboratorium Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Hazairin (Unihaz) Bengkulu secara gamblang membongkar berbagai kejanggalan serius yang dinilai mencederai rasa keadilan.

Dalam kegiatan eksaminasi putusan yang digelar Kamis (16/4/2026) pukul 10.00 WIB, tim ahli yang terdiri dari dosen hukum dan praktisi hukum melakukan pembedahan mendalam terhadap amar putusan hakim tunggal tersebut. Hasilnya mengejutkan, ditemukan sejumlah kesalahan fatal yang dinilai sangat memprihatinkan.

Perwakilan tim, Himawan, menegaskan bahwa putusan yang dikeluarkan PN Bintuhan dinilai jauh dari standar profesionalisme peradilan. Mulai dari aspek prosedur, substansi hukum, hingga perlindungan terhadap korban, semuanya dinilai memiliki banyak celah dan kekeliruan yang mencolok.

“Kami melakukan kajian menyeluruh dan menemukan banyak hal yang tidak beres. Putusan ini tidak hanya lemah dari sisi hukum, tetapi juga terlihat sangat mengabaikan posisi dan hak-hak korban,” ujar Himawan dengan nada tegas.

Secara spesifik, tim menyoroti adanya inkonsistensi yang sangat mencolok dalam pertimbangan hukum hakim. Yang lebih parah, ditemukan fakta bahwa hakim menilai pokok perkara yang sebenarnya sudah pernah dipertimbangkan dalam putusan lain, menandakan adanya kekacauan berpikir hukum atau ketidakcermatan yang fatal.

“Yang paling kami soroti adalah inkonsistensi yang sangat jelas. Selain itu, ada penilaian terhadap pokok perkara yang justru sudah dipertimbangkan dalam putusan sebelumnya. Ini menunjukkan betapa lemahnya analisis hukum dalam putusan tersebut,” tegas Himawan.

Tidak berhenti di situ, tim juga menuding penerapan teori hukum yang digunakan salah kaprah dan tidak tepat sasaran, sehingga dasar putusan menjadi rapuh dan tidak kuat secara yuridis.

Secara teknis administrasi pun, PN Bintuhan dinilai gagal memenuhi standar minimal. Struktur penulisan putusan dinilai tidak rapi dan tidak memenuhi template resmi yang telah diatur ketat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tahun 2022. Hal ini menandakan kurangnya ketelitian dan profesionalisme dalam penyusunan dokumen hukum yang seharusnya menjadi acuan.

“Bahkan secara teknis penulisan pun banyak yang salah dan tidak sesuai standar MA. Ini menunjukkan betapa kurang teliti nya pihak pengadilan dalam memproduksi sebuah putusan,” tambahnya.

Kritikan pedas ini disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial yang keras. Menurut Himawan, putusan hakim adalah mahkota keadilan, namun jika isinya penuh kesalahan dan kejanggalan seperti ini, maka lembaga peradilan justru merusak kepercayaan publik.

“Kami tidak bisa diam melihat putusan yang dinilai menyimpang dan merugikan rasa keadilan, terutama bagi korban. Bagaimana masyarakat bisa percaya jika putusan yang dihasilkan penuh inkonsistensi dan kesalahan prosedural?” serunya.

Meski demikian, tim menegaskan kritik ini adalah bentuk evaluasi keras agar PN Bintuhan dan hakim yang menangani kasus ini bisa introspeksi diri. Pihaknya berharap hal memalukan seperti ini tidak pernah lagi terulang, baik di Bintuhan maupun di pengadilan lain di seluruh provinsi.

Reporter: Okawa