Tatap Masa Depan 2026, Desa Suka Jaya Sepakati 7 Program Prioritas Lewat Musrenbangdes

NASAL, KONTAK PUBLIK.COM – Pemerintah Desa Suka Jaya, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sukses menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) guna menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Suka Jaya pada Selasa (27/01/2026) ini menjadi tonggak penting dalam menentukan arah pembangunan desa satu tahun ke depan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Lokal Desa (PLD), serta Bhabinkamtibmas. Tak hanya unsur formal, Musrenbangdes kali ini juga melibatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, perwakilan perempuan, kader kesehatan, pengurus organisasi masyarakat, hingga perwakilan warga dari seluruh dusun.

Kepala Desa Suka Jaya, Muchlisin, menegaskan bahwa seluruh program yang termuat dalam RKPDes 2026 merupakan buah pemikiran dan aspirasi murni dari warga. Melalui diskusi yang dinamis dan partisipatif, forum secara mufakat menetapkan tujuh program prioritas, yakni:

Optimalisasi Pemerintahan Desa: Penguatan administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Infrastruktur Strategis: Fokus pada pembangunan jalan lingkungan dan jalan usaha tani (JUT) guna memperlancar distribusi hasil bumi.

Aksi Pencegahan Stunting: Pemberian insentif kader kesehatan serta program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita, lansia, dan ibu menyusui.

Apresiasi Tenaga Pendukung: Penyaluran insentif bagi pengurus masjid, guru ngaji, guru PAUD, serta berbagai lembaga desa seperti KPM, KTD, BMA, hingga operator Prodeskel.

Pemberdayaan & Kapasitas: Pelatihan mitigasi bencana, pembinaan Linmas/Wasbang, serta penguatan administrasi desa.

Ketahanan Pangan: Pengembangan program ternak kambing sebagai sumber pangan hewani sekaligus penggerak ekonomi warga.

Jaring Pengaman Sosial: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

“Kami berkomitmen penuh menjalankan setiap poin kesepakatan ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tujuan utamanya jelas, yakni memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan Desa Suka Jaya dan kesejahteraan seluruh warga,” ujar Muchlisin di sela-sela kegiatan.

Apresiasi pun datang dari warga yang hadir. Pelaksanaan Musrenbangdes dinilai sangat inklusif karena memberikan ruang bagi masyarakat lapisan bawah untuk bersuara. Warga berharap, rencana yang telah disusun dengan matang ini dapat terealisasi secara nyata pada tahun 2026 mendatang.

Pewarta: Roni Afrizal

Pemda Kaur Gercep Bantu Pasien Miskin, Chisi Olivia Dapat Bantuan dari Baznas

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pasien Chisi Olivia binti Burnawan, yang terbaring di RSUD Kaur, akhirnya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bantuan ini merupakan hasil dari upaya Pemda Kaur yang cepat dan tanggap dalam membantu keluarga miskin yang membutuhkan uluran tangan.

Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Edwarsyah, menyampaikan terima kasih kepada Pemda Kaur yang telah membantu kesusahan yang dialami oleh warga desanya. “Kami sangat berterima kasih kepada Pemda Kaur yang telah membantu Chisi Olivia. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban keluarga dan membantu kesembuhan anak kami,” katanya saat di bincangi di sela kesibukannya dalam pengurusan kartu keluarga /adminstrasi yang di butuhkan pasien hari ini Senin 12/01/2026.

Edwarsyah juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media online yang telah menyebarluaskan informasi tentang kondisi Chisi Olivia, sehingga Pemda Kaur dapat segera mengambil tindakan. “Terima kasih kepada media online yang telah membantu menyebarluaskan informasi ini, sehingga Pemda Kaur dapat segera membantu,” tambahnya.

Pemda Kaur melalui Baznas telah menyalurkan bantuan kepada keluarga Chisi Olivia, yang saat ini masih dirawat di RSUD Kaur. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga dan membantu kesembuhan Chisi Olivia.

Kasihan melihat kondisi Chisi Olivia, yang hanya berusia 6 tahun, namun harus berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Semoga dengan bantuan ini, Chisi Olivia dapat segera pulih dan kembali ke rumah dengan sehat.

Pemda Kaur terus berkomitmen untuk membantu masyarakat miskin dan membutuhkan, dan akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaur.

Penulis 0ngah R021

Desa Ulak Pandan Mulai Panen Ayam Petelor, Ketahanan Pangan Berhasil

NASAL, KONTAK PUBLIK.COM – Program ketahanan pangan desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, mulai menunjukkan hasil. Desa ini telah berhasil membudidayakan ayam petelor dan saat ini sudah mulai berproduksi. Kepala Desa Ulak Pandan, A Razied, menyampaikan bahwa program ketahanan pangan ini dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Ahmad Zainuddin, Ketua TPK, menyatakan bahwa desa Ulak Pandan telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun belum seratus persen ayam petelor telah berproduksi. “Saat ini, kami masih dalam proses pengembangan, tapi semakin hari semakin bertambah,” katanya.

TPK desa Ulak Pandan terdiri dari Ahmad Zainuddin sebagai Ketua, Gozali sebagai Wakil Ketua, Mismulyadi sebagai Sekretaris, Nelly Maryana sebagai Bendahara, dan Adi Nopendi serta Buyung Baswan sebagai Anggota.

Program ketahanan pangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ulak Pandan dan sekitarnya. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memiliki akses ke makanan yang bergizi dan sehat.

A Razied, Kepala Desa Ulak Pandan, berharap bahwa program ketahanan pangan ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami akan terus mendukung dan memantau program ini agar dapat memberikan hasil yang maksimal,” katanya.

Dengan keberhasilan program ketahanan pangan di desa Ulak Pandan, diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kecamatan Nasal untuk mengembangkan program serupa.

Penulis : Ongah R021

Desa Babat Terang Benderang, Dana Desa 2025 Disulap Jadi Lampu Jalan

TETAP, KONTAK PUBLIK.COM – Wajah Desa Babat, Kecamatan Tetap, kini berubah drastis saat malam hari. Melalui alokasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa Babat sukses menuntaskan pemasangan fasilitas lampu jalan di titik-titik strategis wilayah tersebut.

Pemasangan lampu penerangan ini difokuskan pada akses jalan utama serta area sekitar fasilitas umum yang menjadi pusat mobilitas warga. Langkah ini diambil sebagai respons nyata pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat yang mendambakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Kepala Desa Babat menegaskan bahwa proyek infrastruktur ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk komitmen pelayanan dasar.

“Kami ingin memastikan setiap warga merasa aman saat beraktivitas malam hari. Pemasangan lampu jalan ini diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan lalu lintas dan mencegah tindakan kriminalitas di area yang sebelumnya minim cahaya,” ujar Kades Babat dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Selain faktor keamanan, keberadaan penerangan jalan ini diyakini mampu menghidupkan denyut ekonomi warga. Aktivitas perdagangan maupun sosial yang biasanya terbatas saat gelap, kini dapat dilakukan dengan lebih leluasa.

Respons positif pun datang dari masyarakat setempat. Sejumlah warga mengaku merasa lebih tenang saat harus pulang larut malam atau sekadar melintasi jalan desa.

“Dulu kalau lewat sini harus ekstra hati-hati karena gelap sekali. Sekarang sudah terang, kami merasa jauh lebih nyaman dan aman. Harapannya, program-program yang menyentuh kepentingan rakyat seperti ini terus dilanjutkan,” ungkap salah satu warga desa.

Dengan rampungnya proyek ini, Desa Babat kembali menunjukkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pewarta: Roni Afrizal
Editor: Redaksi Kontak Publik

‎Desa Ulak Pandan Kaur Laksanakan Program Pemerintah Pusat

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, melaksanakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini meliputi penanaman jagung dan ternak ayam petelur, kegiatan ini melalui dana desa tahun anggaran 2025.

‎Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ulak Pandan, Ahmat Zainudin, mengatakan bahwa program ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Kami berusaha untuk meningkatkan perekonomian desa melalui program ini,” katanya. saat di konfirmasi di lapangan pada hari ini 29/12/2025.

‎Penanaman jagung dan ternak ayam petelur diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. “Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ujar Ahmat.

‎Desa Ulak Pandan telah menyiapkan lahan untuk penanaman jagung dan kandang ayam untuk ternak ayam petelur. “Kami telah siap untuk melaksanakan program ini,” kata Ahmat.

‎Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan desa. “Dengan penanaman jagung, kami dapat meningkatkan produksi pangan desa,” ujar Ahmat.

‎Pemerintah desa berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. “Kami akan terus memantau dan mendukung program ini,” kata Ahmat.

‎Penulis : 0ngah R021

Cegah Stunting dan Gizi Buruk, Pemdes Penyandingan Salurkan Susu untuk Lansia dan Anak-anak

KT, KONTAK PUBLIK.COM — Pemerintah Desa (Pemdes) Penyandingan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, telah merealisasikan program prioritas penanganan stunting dan gizi buruk di wilayahnya. Program ini diwujudkan melalui pembagian paket susu untuk kalangan lanjut usia (lansia) dan anak-anak balita, yang dilaksanakan di Balai Desa setempat pada Sabtu, 15 November 2025.

Kepala Desa (Kades) Penyandingan Syopyan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah desa terhadap kesehatan warganya. Program ini diprioritaskan untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak di desanya yang mengalami gizi buruk, sekaligus menjaga kesehatan para lansia.

“Pembagian susu untuk lansia dan anak-anak ini merupakan perhatian pemdes karena prioritas, agar tidak ada lagi anak-anak yang kena gizi buruk, begitu juga lansia supaya sehat,” terang Syopian kepada wartawan.

Syopian menambahkan, jenis bantuan susu yang diberikan pun berbeda sesuai peruntukannya. “Bagi lansia diberikan Susu Anlene, sementara anak-anak balita diberikan Susu SGM,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari kelompok ibu lansia menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada pemerintah desa. Mereka mengapresiasi kepedulian pemdes terhadap kesehatan warga, khususnya kaum lansia dan anak-anak di Desa Penyandingan.

Pewarta: Biman

Cegah Korupsi Dana Desa, Inspektorat Kaur Minta Camat dan PMD Turun Tangan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Kaur tengah menjadi sorotan tajam. Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebanyak 90 persen desa di wilayah tersebut belum memahami tata cara administrasi desa dengan baik dan benar.

Hal ini ditegaskan oleh Inspektur Inspektorat Kaur, Harika, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Selasa (23/12/2025). Menurutnya, kondisi ini merupakan sinyal merah bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa.

“Berdasarkan hasil audit kami di lapangan, mayoritas desa belum memiliki buku administrasi yang lengkap. Padahal, administrasi yang tertib adalah kunci utama untuk mengelola sumber daya dan dana desa secara efektif,” ujar Harika kepada awak media.

Harika menyayangkan lemahnya pemahaman ini, mengingat fungsi pembinaan seharusnya berjalan optimal di tingkat kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak aparatur desa yang kebingungan dalam menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan.

Dampak dari ketidakpahaman ini, lanjut Harika, sangat fatal. Inspektorat mengaku kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan penggunaan dana desa karena data pendukung yang sering kali tidak sinkron atau bahkan tidak tersedia.

“Kami mendesak agar pemerintah daerah, khususnya pihak kecamatan dan PMD, lebih intensif dalam memberikan pembinaan. Jangan sampai ketidaktahuan administrasi ini justru menjerumuskan kepala desa ke ranah hukum,” tegasnya.

Menyikapi temuan ini, Inspektorat Kaur berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan sekaligus memberikan pendampingan berkelanjutan. Harapannya, di tahun mendatang, tata kelola keuangan desa di Kaur dapat lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan akibat administrasi yang amburadul.

Penulis: Ongah R021
Editor: (Iksan]

‎Bangunan Los Pasar Tradisional Desa Pasar Baru Hancur Diterjang Angin Badai

NASAL, KONTAK PUBLIK.COM — Bangunan los Pasar Tradisional Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, hancur diterjang angin badai pada Kamis malam 18/12/2025. Pengurus dan pedagang sangat berharap pihak pemerintah dapat memperbaikinya secepatnya.

‎Pasar Tradisional Desa Pasar Baru adalah satu-satunya pasar tradisional yang beroperasi satu minggu sekali dan menjadi penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kecamatan Nasal. “Kami sangat berharap pemerintah dapat memperbaikinya secepatnya, karena pasar ini adalah sumber penghidupan kami,” kata Basri salah satu pedagang yang aktip berjualan di pasar ini.

‎Pengurus Pasar Tradisional Desa Pasar Baru, Bapak Hekki dianda alias Bahir, juga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan untuk memperbaiki bangunan yang hancur. “Kami sudah melaporkan bahwa bangunan ini sudah tidak layak lagi ke pihak Disperindagkop Kaur sebelum kejadian ini, namun belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

‎Pasar Tradisional Desa Pasar Baru memiliki sekitar 50 los kecil dan lebih kurang ada 5 buah bangunan besar, semua sudah tidak layak digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Setiap hari pasar, pedagang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar, namun dengan bangunan yang hancur, mereka tidak dapat berjualan dengan nyaman.

‎Pihak Kecamatan Nasal juga pernah berjanji untuk membantu menyampaikan keluhan ini ke Pemda Kaur guna memperbaiki bangunan pasar, namun hingga saat ini belum ada kepastian. “Kami berharap pemerintah dapat memperbaikinya secepatnya, karena pasar ini sangat penting bagi masyarakat,” kata Hekki dianda alias Bahir.

‎Masyarakat Desa Pasar Baru berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi pasar tradisional mereka dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. “Kami hanya ingin pasar kami dapat diperbaiki dan dapat digunakan kembali,” kata salah satu warga pasar baru, Media Daman yang memang tinggal di sekitaran pasar.

‎Penulis 0ngah R021.

BUMDes di Kaur Mandek, PABPDSI Soroti Lemahnya Pengawasan BPD dan Pendamping Desa

KAUR, || KONTAK PUBLIK.COM — – Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kaur, Sulaiman, S.Pd., melontarkan kritik pedas terkait carut-marutnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kabupaten Kaur. Sulaiman menuding kegagalan mayoritas BUMDes tak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pendamping Desa.

Dalam keterangannya saat ditemui di kediamannya pada Kamis (18/12/2025), Sulaiman menyesalkan kinerja kedua lembaga tersebut yang dinilai “mandul” dalam mengawal aset desa. Menurutnya, BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan operasional BUMDes berjalan sesuai aturan.

“Pendamping Desa dan BPD seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi pengelolaan BUMDes, namun kenyataannya mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Seolah-olah fungsi pengawasan itu tidak ada,” tegas Sulaiman.

Ia menambahkan, pengurus PABPDSI Kaur selama ini tidak henti-hentinya memberikan imbauan agar seluruh anggota BPD peka terhadap tanggung jawab dan tupoksi mereka. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak BUMDes yang justru gagal dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli desa.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Ormas (LPRI) DPD Bengkulu, Biman Iswandi, turut angkat bicara. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kaur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pendamping Desa dan BPD di lapangan.

“Kami meminta Pemkab Kaur memberikan sanksi tegas kepada mereka yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kami ingin pengelolaan BUMDes lebih efektif dan efisien, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil,” ujar Biman saat dimintai keterangan pada hari yang sama.

Selain menyoroti peran lembaga formal, Sulaiman juga mengajak masyarakat luas untuk lebih proaktif dalam memantau penggunaan dana desa, khususnya di sektor BUMDes. Ia berharap masyarakat bisa menjadi “mata dan telinga” untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana.

Di sisi lain, LPRI menyatakan komitmennya untuk terus memantau perkembangan isu ini. “Kami akan terus berjuang dan mengawal pengelolaan BUMDes di Kaur agar kegagalan serupa tidak terulang kembali demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Biman.

Laporan: Ongah R021

Eksklusif: 90% BUMDes di Kaur Diduga Gagal, LPRI Desak Audit Faktual Terhadap Dana Ketahanan Pangan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kaur kini berada dalam sorotan tajam. Meski pemerintah pusat telah menggelontorkan dana hingga ratusan juta rupiah melalui Dana Desa (DD) untuk penguatan ekonomi desa, realita di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.

Diduga kuat, lebih dari 90 persen BUMDes di Kabupaten Kaur mengalami kegagalan fungsi. Kondisi ini tetap tidak berubah meskipun pemerintah telah melakukan reorientasi program menjadi ketahanan pangan dalam beberapa tahun terakhir. Pengelolaan yang dianggap tidak efisien menjadi pemicu utama mandeknya program pemberdayaan ekonomi tersebut.

Ketua Organisasi Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPD Bengkulu, Biman Iswandi, SH, secara tegas mendesak instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan audit faktual secara menyeluruh.

“Audit faktual sangat diperlukan untuk mengetahui apakah pengelolaan BUMDes dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Ketahanan Pangan telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” ujar Biman saat diwawancarai di kediamannya, Rabu (17/12/2025).

Biman menekankan bahwa para pengelola BUMDes maupun TPK memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang mereka kelola. Ia mengkhawatirkan adanya potensi kerugian negara dan masyarakat akibat tata kelola yang buruk.

“Kami tidak ingin ada penyelewengan dana yang merugikan masyarakat dan negara. Dana yang dikelola itu mencapai ratusan juta di setiap desa, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Audit faktual harus mengungkap kebenaran ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, LPRI meminta Pemerintah Kabupaten Kaur melalui dinas terkait untuk tidak menutup mata dan segera mengambil tindakan tegas jika ditemukan bukti penyelewengan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi harga mati agar visi kesejahteraan masyarakat desa tidak sekadar menjadi jargon di atas kertas.

“Pengelolaan BUMDes harus transparan demi kemajuan Kaur. Kami berharap audit ini nantinya memberikan gambaran yang jelas sekaligus solusi konkret untuk memperbaiki efisiensi program di masa depan,” tutup Biman.

Penulis: Ongah R021
Editor: (Redaksi)