Perkuat Mutu Pendidikan, SD Negeri 80 Kaur Jadi Tuan Rumah Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pemanfaatan Dana BOS Kinerja Terbaik 2026

KAUR, KP – Komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kaur terus diperkuat. Kegiatan Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pemanfaatan Dana BOS Kinerja Terbaik Tahun 2026 sukses dilaksanakan di SD Negeri 80 Kaur.

Kegiatan tersebut menjadi pusat perhatian karena SD Negeri 80 Kaur terpilih sebagai sekolah dengan pengelolaan Dana BOS Kinerja terbaik. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 5 sekolah lainnya di Kabupaten Kaur yang datang untuk belajar dan berbagi praktik baik.

Bertindak sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut adalah Sobti Darmi, yang dikenal memiliki kompetensi dalam pengelolaan sistem penjaminan mutu dan pemanfaatan anggaran pendidikan secara transparan dan akuntabel.

Dalam paparannya, Sobti Darmi menjelaskan secara rinci bagaimana strategi SD Negeri 80 Kaur dalam mengelola Dana BOS Kinerja sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pembelajaran, sarana prasarana, dan prestasi siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Lisarmawan, M.Pd., yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas capaian SD Negeri 80 Kaur. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini harus menjadi contoh dan motivasi bagi seluruh satuan pendidikan di Kaur.

“Kami bangga, SD 80 Kaur mampu menjadi yang terbaik dalam pemanfaatan Dana BOS Kinerja. Ini bukti bahwa jika dikelola dengan baik, transparan, dan berorientasi pada mutu, maka hasilnya akan luar biasa bagi kemajuan sekolah,” ujar Lisarmawan, M.Pd.

Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Kaur akan terus mendorong seluruh sekolah untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten. Dana BOS Kinerja, menurutnya, bukan sekadar bantuan anggaran, melainkan instrumen untuk mendorong sekolah berinovasi dan berprestasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan 5 sekolah yang hadir dapat mereplikasi praktik baik yang telah diterapkan di SD Negeri 80 Kaur, sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Kaur secara merata dapat meningkat dan mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional

Penulis: 0ngah 021.

​Menelisik Rencana Belanja MTsN 1 Kaur: Transparansi atau Sekadar Formalitas Anggaran?

​BINTUHAN, KP — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 kembali mengucurkan dana untuk sektor pendidikan. Di Kabupaten Kaur, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kaur mencatatkan rencana Belanja Bahan dengan total pagu mencapai Rp300.833.000. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk 20 item pekerjaan selama periode Januari hingga Desember 2026 melalui metode Pengadaan Langsung.

​Secara teknis administratif, angka-angka yang tertera dalam dokumen Sistem perencanaan ini tampak rapi dan ideal. Namun, jika dibedah lebih dalam dari kacamata publik dan efisiensi anggaran negara, muncul sejumlah tanda tanya krusial terkait skala prioritas serta akuntabilitas pengalokasian dana tersebut.

​Rasionalisasi Anggaran Operasional vs Kebutuhan Dasar

​Salah satu hal yang patut disorot adalah besarnya porsi anggaran untuk kebutuhan administrasi rutin jika dibandingkan dengan pos pendukung kegiatan siswa langsung.

​

• Belanja Alat Tulis Kantor (ATK): Dialokasikan sebesar Rp41.750.000 untuk satu tahun.

• ​Belanja Foto Copy: Menyerap dana Rp2.400.000 (Rp200.000/bulan).

• ​Belanja Cetak (Amplop, Spanduk, Cover Rapot, dll): Dianggarkan Rp8.000.000.

​Di tengah era digitalisasi sekolah dan dorongan efisiensi paperless, alokasi ATK dan percetakan yang menembus angka puluhan juta rupiah ini patut dipertanyakan efektivitasnya. Apakah belanja fisik sebesar ini benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, ataukah hanya sekadar pemenuhan kuota ceiling anggaran tahunan?

​Menimbang Porsi Pemeliharaan dan Sarana Belajar

​Pos lain yang memancing perhatian publik adalah belanja fisik dan pemeliharaan:

• ​
  

  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Siswa: Rp60.000.000 (3 kegiatan @ Rp20.000.000).

• ​Belanja Media Belajar Siswa: Rp35.523.000.

• ​Perbaikan Plafon Gedung & Alat Perbaikan Listrik: Rp25.000.000.

• ​Perbaikan Sanitasi Madrasah: Rp12.000.000 (12 bulan @ Rp1.000.000).

​Mengingat metode pengadaan yang dipilih adalah Pengadaan Langsung, publik berhak mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi teknis dan pertanggungjawaban pengerjaannya. Poin perbaikan sanitasi dan plafon gedung, misalnya, merupakan fasilitas vital yang bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan belajar-mengajar. Jangan sampai penganggaran rutin per bulan untuk sanitasi hanya berhenti sebagai laporan di atas kertas tanpa adanya peningkatan mutu fasilitas fisik yang nyata di lingkungan madrasah.

​Catatan Kritis untuk Pengawasan Publik

​Penetapan paket pengadaan bernilai ratusan juta rupiah yang dipecah dalam metode pengadaan langsung menuntut transparansi tinggi dari pihak Satuan Kerja MTsN 1 Kaur maupun Kementerian Agama selaku instansi induk.

​Pengawasan tak boleh berhenti pada taraf formalitas pencatatan laporan keuangan semata. Elemen masyarakat, Komite Sekolah, hingga aparat pengawas internal pemerintah (APIP) perlu memastikan bahwa setiap rupiah dari Rp300,8 juta APBN tersebut benar-benar terkonversi menjadi kualitas pendidikan yang lebih baik bagi para siswa di Pasar Saoh, Kaur.

​Pendidikan yang berkualitas lahir dari pengelolaan anggaran yang tidak hanya akuntabel secara hukum, tetapi juga bijaksana dan tepat sasaran secara substansi. Akankah realisasi anggaran MTsN 1 Kaur tahun 2026 ini benar-benar menjawab kebutuhan siswa, atau sekadar pengulangan rutinitas penyerapan dana negara? Publik menunggu buktinya.

​Penulis: Ongah O21

PROYEK 2 MILIAR SMAN 12 KAUR DIDUGA CURANG, COR TIANG PAKAI BATU BULAT KROKOS

KAUR, KP —  Proyek pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Kaur yang menelan anggaran lebih dari Rp 2 Miliar dari APBN, menuai sorotan tajam publik. Proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan dunia pendidikan itu, justru diduga kuat dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Kejanggalan pertama terlihat jelas di papan informasi proyek. Papan yang wajib memuat informasi lengkap sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik itu, hanya menampilkan nama perusahaan pelaksana. Nama perusahaan konsultan pengawas yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga mutu, sengaja tidak dicantumkan. Ada apa? Publik pun bertanya-tanya, apakah ini modus untuk menutupi persekongkolan?

Kejanggalan yang lebih fatal ditemukan pada material pengecoran. Dari pantauan di lapangan, material yang digunakan untuk pengecoran sloof dan tiang utama gedung, tidak menggunakan batu split atau batu pecah sebagaimana standar SNI konstruksi. Melainkan menggunakan batu bulat yang lazim disebut kerokos atau batu kali.

Padahal, dalam dunia konstruksi, penggunaan batu bulat untuk struktur utama sangat dilarang. Batu bulat tidak memiliki daya ikat yang kuat dengan semen, sehingga kekuatan beton bisa turun hingga 30 persen dan sangat rawan keropos. Untuk bangunan pemerintah dengan mutu minimal K-250, wajib menggunakan split pecah ukuran 10-20 mm.

Ironisnya, saat dikonfirmasi di lokasi, pengawas lapangan yang mengaku bernama Topan justru memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengakui material batu bulat tersebut memang yang dipakai, dan berdalih bahwa material itu sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pernyataan pengawas tersebut justru menjadi blunder dan bukti nyata adanya dugaan persekongkolan jahat. Mustahil RAB bangunan APBN 2 Miliar membolehkan penggunaan batu bulat untuk cor tiang dan sloof. Jika benar tertulis di RAB, maka RAB tersebut cacat hukum dan patut diduga sengaja dibuat untuk meraup keuntungan.

Masyarakat dan wali murid SMAN 12 Kaur kini cemas. Mereka khawatir gedung yang dibangun untuk anak-anak mereka belajar itu tidak akan bertahan lama dan berpotensi roboh, karena sejak awal pondasinya sudah dicurangi. Mereka mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan Kejaksaan untuk turun tangan.

Hingga berita ini diturunkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak konsultan yang tidak jelas identitasnya itu belum berhasil dikonfirmasi. Aparat Penegak Hukum diminta segera melakukan uji lab mutu beton dan audit investigasi, sebelum gedung 2 Miliar itu menjadi monumen kegagalan dan ladang korupsi di Bumi Se’ase Seijean.

Penulis: 0ngah 021

Oknum Siswa Berasrama di Kaur Sering Keluyuran Malam, Warga Keluhkan Tanaman Kerap Raib

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Aktivitas siswa di salah satu sekolah berasrama di Kabupaten Kaur mulai memicu keresahan warga sekitar. Pasalnya, Oknum siswa dilaporkan kerap berkeliaran di luar jam sekolah hingga larut malam dan diduga kerap mengambil tanaman milik warga tanpa izin.

Keluhan ini mencuat setelah warga merasa terganggu dengan pengawasan pihak sekolah yang dinilai longgar. JN (47), salah satu warga yang tinggal berbatasan langsung dengan area asrama, mengungkapkan bahwa pagar sekolah seolah tidak menjadi penghalang bagi Oknum siswa untuk keluar-masuk.

“Siang malam mereka keluar-masuk. Pagar sekolah memang ada, tapi banyak yang memanjat. Yang bikin jengkel, tanaman seperti pisang, ubi, bahkan kelapa sering hilang. Sampai bunga di depan rumah juga raib,” ujar JN kepada media, Sabtu (2/5). Ia mengaku sudah berulang kali menegur  Oknum siswa tersebut, namun perilaku tersebut terus berlanjut.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari legislatif. Anggota DPRD Kaur, Firjan Eka Budi, dalam rapat paripurna meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur segera mengambil langkah konkret. Ia menekankan bahwa keberadaan sekolah
Berasrama seharusnya membawa dampak positif, bukan justru meresahkan lingkungan.

“Dinas Pendidikan (Disdik) harus segera memanggil kepala sekolah yang bersangkutan. Satpol PP juga perlu membantu patroli di wilayah tersebut. Jangan sampai citra pendidikan di Kaur rusak karena persoalan pengawasan seperti ini,” tegas Firjan. Ia juga mendorong agar pihak desa memfasilitasi mediasi antara warga dan sekolah guna mencari solusi bersama.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur belum memberikan keterangan resmi terkait lemahnya pengawasan di sekolah berasrama tersebut.

Warga berharap pemerintah dan pihak sekolah segera bertindak tegas agar ketertiban lingkungan kembali terjaga, sehingga para siswa dapat kembali fokus pada tugas utama mereka untuk belajar tanpa mengganggu ketenangan masyarakat sekitar.

Penulis: 0ngah 021

SMP N 19 Kaur Gelar Pesantren Kilat, Siswa-siswi Diajak Mendekatkan Diri dengan Agama

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – SMP N 19 Kaur melaksanakan pesantren kilat yang berlangsung selama beberapa hari. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa-siswi SMP N 19 Kaur.

Pembukaan pesantren kilat ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP N 19 Kaur, Sirajudin Aksah. “Pesantren kilat ini adalah salah satu upaya kami untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa-siswi,” katanya.

Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan, seperti ceramah rohani yang disampaikan oleh Ustadz Asparudin, Pengasuh Ponpes Hidayatullah Maje, dan kuis berhadiah. “Kami berharap siswa-siswi dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini,” kata Ustadz Asparudin.

Hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan lomba sambung ayat. Siswa-siswi sangat antusias mengikuti lomba ini. “Lomba ini sangat seru dan menantang,” kata salah satu siswa.

Hari ketiga, kegiatan dilanjutkan dengan lomba fashion islami show. Siswa-siswi menampilkan busana islami yang sangat menarik. “Kami sangat puas dengan penampilan kami,” kata salah satu siswa.

Hari terakhir, kegiatan diakhiri dengan penutupan, pengumuman dan pembagian hadiah. “Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa-siswi,” kata Sirajudin Aksah.

Sorenya, OSIS SMPN 19 Kaur membagikan takjil di depan Masjid Jamik Adz Dzikro. “Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi amal jariyah bagi kami,” kata salah satu anggota OSIS.

Kegiatan pesantren kilat ini diharapkan dapat menjadi pengalaman yang berkesan bagi siswa-siswi SMP N 19 Kaur.

(**)

‎SD N 21 Kaur Gelar Gladi TKA, Siapkan Siswa untuk menghadapi Ujian

‎KAUR, KONTAK PUBLIK.COM  – SD N 21 Kaur melaksanakan gladi TKA (Tes Kemampuan Akademik) untuk siswa-siswi kelas 6. Kegiatan ini diadakan untuk melatih kemampuan siswa dalam menghadapi ujian/tka  yang akan datang.
‎
‎PLT. Kepala Sekolah, Vera Restiana, S.Pd, M.M, menyampaikan bahwa gladi TKA ini diadakan dalam dua hari, dan meskipun di hari pertama masih ada kendala jaringan, namun di hari kedua berjalan lancar. “Kami berharap kegiatan ini dapat membantu siswa-siswi kelas 6 dalam meningkatkan kemampuan mereka,” ujar Vera.
‎
‎Wali kelas 6, Ardiansyah Dodi Pratama, S.Pd, juga menambahkan bahwa gladi TKA ini sangat penting untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi ujian/tka  “Kami ingin siswa-siswi kelas 6 dapat menghadapi ujian/tka  dengan percaya diri dan berhasil,” katanya.
‎
‎Proktor, Yosi Susanti, dan Teknik, Henny Aprianti, S.Pd, juga membantu dalam pelaksanaan gladi TKA ini. “Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik,” kata mereka.
‎
‎Gladi TKA ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 6 SD N 21 Kaur. “Kami berharap kegiatan ini dapat membantu kami dalam meningkatkan kemampuan kami,” kata salah satu siswa.
‎
‎Dengan adanya gladi TKA ini, SD N 21 Kaur berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi siswa-siswi kelas 6.

Penulis: 0ngah 021

Serap Rp403 Juta untuk 325 Siswa, Begini Alokasi Dana BOS SMPN 3 Kaur Tahun 2025

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Mempertahankan reputasi sebagai sekolah dengan Akreditasi A bukan perkara mudah. Selain mutu pendidikan, tata kelola anggaran yang transparan menjadi kunci utama bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Kaur, Provinsi Bengkulu.

Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Mupi Purnawan, sekolah dengan NPSN 10701792 ini menunjukkan komitmen keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun anggaran 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi, SMPN 3 Kaur menerima total dana BOS sebesar Rp 403.000.000 sepanjang tahun 2025 yang dialokasikan untuk 325 siswa. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap masing-masing sebesar Rp 201.500.000.

Rincian Penggunaan Dana Tahap I

Pencairan tahap pertama yang jatuh pada 21 Januari 2025 difokuskan pada penguatan literasi dan operasional dasar. Alokasi terbesar diserap oleh pengembangan perpustakaan senilai Rp 62.646.200 dan pembayaran honor guru/tenaga kependidikan sebesar Rp 60.000.000.

Selain itu, sekolah mengalokasikan Rp 43.958.000 untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler guna menunjang bakat siswa, serta Rp 15.123.200 untuk biaya administrasi sekolah.

Rincian Penggunaan Dana Tahap II

Pada pencairan tahap kedua, 5 Agustus 2025, arah kebijakan anggaran bergeser pada penguatan teknis pembelajaran dan pemeliharaan fisik. Sektor kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler menjadi prioritas utama dengan serapan Rp 60.087.000, disusul administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp 55.337.200.

Menariknya, pada tahap ini sekolah mulai mengalokasikan anggaran untuk penyediaan alat multimedia pembelajaran sebesar Rp 2.500.000 dan meningkatkan anggaran pemeliharaan sarana prasarana sekolah menjadi Rp 10.325.000, melonjak signifikan dibandingkan tahap pertama.

Transparansi Sebagai Bentuk Kontrol Sosial

Publikasi rincian penggunaan anggaran ini bertujuan agar masyarakat, khususnya orang tua wali murid, dapat ikut serta melakukan fungsi pengawasan.

“Informasi ini disampaikan agar masyarakat bisa mengetahui dan mengontrol langsung penggunaan dana BOS tersebut, memastikan apakah sudah tepat sasaran atau tidak dalam mendukung kemajuan pendidikan di SMPN 3 Kaur,” tulis keterangan resmi yang diterima media ini.

Dengan akreditasi A yang disandang, SMPN 3 Kaur diharapkan terus konsisten menyelaraskan antara prestasi akademik dengan akuntabilitas manajerial yang

(**)