Dongkrak Produktivitas, Bupati Gusril Pausi Serahkan Alsintan Modern Senilai Ratusan Juta ke Petani Kaur

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Langkah nyata memperkuat sektor pangan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian (Dispertan). Pada Selasa (10/2/2026), Bupati Kaur Gusril Pausi secara resmi menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) modern kepada empat kelompok tani yang tersebar di berbagai kecamatan.

1. Upja Usaha Rukun (Kecamatan Kelam Tengah)
2. Upja Surya Pagi (Kecamatan Tanjung Kemuning)
3. Upja Pulau Kabu (Kecamatan Kaur Utara)
4. Upja Setia Kawan (Kecamatan Kinal)

Lawan Peredaran Uang Palsu, BRI Unit Pasar Bintuhan Genjot Digitalisasi QRIS hingga ke Warung Pelosok

KAUR, KONTAKPUBLIK.COM – Langkah nyata mempercepat transformasi digital di Kabupaten Kaur terus digalakkan oleh pihak perbankan. Guna memberikan pelayanan maksimal, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Unit Pasar Bintuhan kini gencar menyebarkan layanan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menyasar pelaku UMKM hingga ke tingkat warung manisan di pelosok desa.

Sinergi Tanpa Batas, Kapolres Kaur dan Jajaran Beri Ucapan Hangat di Hari Pers Nasional 2026

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Momentum bersejarah bagi insan pers tanah air kembali diperingati hari ini. Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Kaur, Bengkulu, secara khusus menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jurnalis dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang jatuh pada Senin, 9 Februari 2026.

Ucapan selamat tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Kaur, AKBP Alam Bawono, S.I.K., M.Tr.Opsla, bersama seluruh staf, jajaran personil, serta didampingi oleh Ketua Bhayangkari Cabang Kaur, Ny. Daulika Alam.

Dalam peringatan tahun ini yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, Kapolres menekankan pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi, khususnya dalam menjaga kondusivitas informasi di wilayah hukum Kabupaten Kaur.

“Pers adalah mitra strategis Polri. Melalui informasi yang akurat dan edukatif, pers berperan besar dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat menuju bangsa yang lebih kuat,” ujar AKBP Alam Bawono dalam pesan resminya.

Senada dengan itu, Ny. Daulika Alam mewakili keluarga besar Bhayangkari Cabang Kaur juga menyampaikan harapannya agar insan pers, khususnya yang bertugas di wilayah Bengkulu, terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan profesionalisme dalam berkarya.

Sinergi antara Polres Kaur dan awak media selama ini dinilai sangat harmonis. Kehadiran pers tidak hanya sebagai penyambung lidah kepolisian kepada masyarakat, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang konstruktif demi kemajuan daerah.

Selamat Hari Pers Nasional 2026. Jayalah Pers Indonesia!

(red)

‎Satpol PP Kaur Gencar Sosialisasikan Perda Baru tentang Hewan Ternak

KAUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kaur gencar mensosialisasikan Perda baru tentang hewan ternak kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung dengan berkeliling ke desa-desa maupun melalui media massa.
‎
‎Kasatpol PP, Budi sastra  menyatakan bahwa sosialisasi Perda baru ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hewan ternak dan lingkungan. “Kegiatan seperti ini akan lebih efektif, mengingat saat ini media sosial baik itu FB, TikTok, Instagram maupun media online memang sudah menjadi konsumsi publik,” saat di bincangi di ruang kerjanya pada Jumat 06/02/2026
‎
‎Budi sastra menambahkan bahwa Perda baru ini bertujuan untuk mengatur tentang pemeliharaanhewan ternak di Kabupaten Kaur, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan. “Kami berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang ada, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” tambahnya.
‎
‎Sosialisasi Perda baru ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang beternak yang baik, “Kami akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa hewan ternak di Kabupaten Kaur di kandangkan sebagaimana beternak yang baik,” kata Sdr. H. M. Zulfikar.
‎
‎Masyarakat Kaur menyambut baik sosialisasi Perda baru ini. “Kami berharap Satpol PP dapat terus melakukan sosialisasi dan pengawasan, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” kata salah satu warga.
‎
‎Satpol PP akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa Perda baru tentang hewan ternak ini dapat dilaksanakan dengan baik..
‎
‎Penulis: 0ngah R021

Tunggakan TGR Rp9 Juta di Kesbangpol Kaur Jadi Sorotan, Akuntabilitas Pemda Dipertanyakan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur kembali mendapat sorotan tajam. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kaur tercatat masih menyisakan tunggakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp7 juta yang hingga kini diduga belum disetorkan kembali ke kas negara.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa temuan kerugian negara tersebut sejatinya berjumlah total Rp9 juta. Namun, hingga memasuki kuartal pertama tahun ini, pihak terkait baru melakukan pengembalian sebesar Rp2 juta, sehingga menyisakan kewajiban sebesar Rp7 juta yang masih tertahan.

TGR merupakan instrumen hukum krusial untuk memulihkan kekayaan negara akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Berlarutnya penyelesaian temuan ini memicu pertanyaan publik mengenai komitmen Pemda Kaur dalam menjaga integritas fiskal daerah.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan Kesbangpol Pemda Kaur belum memberikan keterangan resmi terkait kendala yang menyebabkan macetnya pengembalian dana tersebut. Padahal, sesuai regulasi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap temuan pemeriksaan wajib ditindaklanjuti segera untuk menghindari dampak hukum yang lebih luas.

Ketidaktegasan dalam penyelesaian TGR dikhawatirkan dapat merusak sistem pengelolaan keuangan daerah dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah. Pemda Kaur diharapkan segera mengambil langkah nyata dan memberikan sanksi administratif jika diperlukan, guna memastikan setiap rupiah dana publik kembali ke fungsinya untuk layanan dasar masyarakat.

Penulis: 0ngah R021
Editor: [Tim Redaksi Kontak Publik)

Sentuhan Modern di Tepian Samudra: Menanti Wajah Baru Kampung Nelayan Merah Putih

NASAL, KONTAK PUBLIK.COM – Proyek ambisius pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, kini tengah berpacu dengan waktu. Pengerjaan infrastruktur yang diproyeksikan menjadi motor ekonomi baru bagi nelayan Kabupaten Kaur ini resmi mendapat perpanjangan waktu hingga 28 Februari 2026.

Project Manager KNMP, Maryandi, mengungkapkan bahwa meskipun ada penambahan waktu, progres di lapangan menunjukkan tren yang sangat positif. Saat ini, fisik bangunan telah melampaui angka 90 persen.

“Kami optimis bisa menyelesaikan seluruh pengerjaan sesuai dengan tenggat perpanjangan kedua ini,” ujar Maryandi saat memberikan keterangan di lokasi konstruksi, Selasa (3/2/2026).

Sentuhan Modern di Tepian Samudra

Proyek senilai Rp20 miliar ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya sistematis pemerintah untuk mengatrol taraf hidup masyarakat pesisir. Fasilitas yang disiapkan tergolong komprehensif, mulai dari gedung sentra kuliner untuk hilirisasi produk, kantor koperasi, hingga fasilitas krusial seperti pabrik es dan balai nelayan.

Tak hanya infrastruktur darat, bantuan alat tangkap juga menjadi bagian dari paket program ini guna memastikan nelayan lokal memiliki daya saing lebih tinggi.

Harapan Besar dari Pemerintah Daerah

Senada dengan optimisme pelaksana proyek, Bupati Kaur, Gusril Pausi, yang sempat meninjau langsung ke lokasi beberapa waktu lalu, menaruh harapan besar pada proyek ini. Keberadaan KNMP diharapkan tidak hanya menjadi ikon baru di Kecamatan Nasal, tetapi benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan sisa waktu kurang dari satu bulan, masyarakat kini menanti tuntasnya pembangunan yang dijanjikan akan mengubah wajah sektor perikanan di Kabupaten Kaur tersebut.

Laporan: 0ngah R021
Editor: Redaksi Kontak Publik

Kucurkan Rp200 Juta untuk Perlindungan Buruh, Transparansi Disnakertrans Kaur di Harapkan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kaur mengalokasikan anggaran sebesar Rp200.000.000 dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Dana tersebut dikhususkan untuk program pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi, anggaran ini merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, khususnya pada Program Hubungan Industrial. Fokus utamanya mencakup pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penanganan mogok kerja, hingga penutupan perusahaan di tingkat kabupaten.

Meski rincian teknis mengenai peruntukan dana tersebut belum dipaparkan secara mendetail oleh pihak terkait, sasaran program ini telah ditetapkan secara jelas. Output yang diharapkan adalah terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja bagi para buruh di Bumi Se’ase Seijean.

Keberadaan anggaran ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Mengingat besarnya nominal yang dialokasikan untuk kesejahteraan pekerja, transparansi dalam pelaksanaannya menjadi harga mati.

Masyarakat dan seluruh elemen terkait diharapkan dapat bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran ini agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perlindungan sosial para pekerja di Kabupaten Kaur selama tahun 2026 berjalan. (Red)

Dinas Perhubungan Kaur Alokasikan Anggaran 2026 untuk Perlengkapan Jalan dan Perizinan Parkir

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perhubungan mulai memetakan rencana kerja untuk tahun anggaran 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah item kegiatan prioritas telah disiapkan, mulai dari pengawasan lalu lintas hingga penyediaan ratusan unit perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Kaur.

Fokus utama dalam program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tahun 2026 mencakup manajemen rekayasa lalu lintas serta penguatan sistem perizinan. Salah satu poin penting adalah alokasi sebesar Rp35.000.000 yang diperuntukkan bagi fasilitasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).

Selain perizinan, Dinas Perhubungan juga memprioritaskan keamanan jalan raya. Anggaran sebesar Rp50.000.000 telah diplotkan untuk pengadaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dengan target ketersediaan sebanyak 100 unit perlengkapan baru.

Tak hanya teknis di lapangan, urusan penunjang pemerintahan juga menjadi perhatian. Dana sebesar Rp70.000.000 dialokasikan untuk administrasi umum, khususnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD guna memastikan sinkronisasi program kerja sepanjang tahun.

Berikut adalah rincian beberapa item kegiatan Dinas Perhubungan Kaur untuk tahun 2026:

• Manajemen & Rekayasa Lalin: Pengawasan dan pengendalian efektivitas kebijakan jalan kabupaten (Rp40.000.000).
• Fasilitas Parkir: Penerbitan izin dan pemenuhan persyaratan fasilitas parkir berbasis elektronik (Rp35.000.000).
• Perlengkapan Jalan: Penyediaan 100 unit perlengkapan jalan di titik-titik strategis (Rp50.000.000).
• Administrasi Umum: Penyelenggaraan 20 laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Rp70.000.000).

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Dinas Perhubungan terkait detail teknis peruntukan anggaran tersebut dan titik lokasi mana saja yang akan menjadi prioritas pemasangan perlengkapan

(**)

Tekan Angka Kecelakaan, Polres Kaur Gelar Operasi Keselamatan Nala 2026 Selama 14 Hari

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Guna meningkatkan kedisiplinan pengendara dan menekan angka kecelakaan di jalan raya, Polres Kaur resmi memulai Operasi Keselamatan Nala 2026. Dimulainya operasi ini ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Satya Haprabu Polres Kaur pada Senin (2/2/2026) pagi.

Serap Rp403 Juta untuk 325 Siswa, Begini Alokasi Dana BOS SMPN 3 Kaur Tahun 2025

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Mempertahankan reputasi sebagai sekolah dengan Akreditasi A bukan perkara mudah. Selain mutu pendidikan, tata kelola anggaran yang transparan menjadi kunci utama bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Kaur, Provinsi Bengkulu.

Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Mupi Purnawan, sekolah dengan NPSN 10701792 ini menunjukkan komitmen keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun anggaran 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi, SMPN 3 Kaur menerima total dana BOS sebesar Rp 403.000.000 sepanjang tahun 2025 yang dialokasikan untuk 325 siswa. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap masing-masing sebesar Rp 201.500.000.

Rincian Penggunaan Dana Tahap I

Pencairan tahap pertama yang jatuh pada 21 Januari 2025 difokuskan pada penguatan literasi dan operasional dasar. Alokasi terbesar diserap oleh pengembangan perpustakaan senilai Rp 62.646.200 dan pembayaran honor guru/tenaga kependidikan sebesar Rp 60.000.000.

Selain itu, sekolah mengalokasikan Rp 43.958.000 untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler guna menunjang bakat siswa, serta Rp 15.123.200 untuk biaya administrasi sekolah.

Rincian Penggunaan Dana Tahap II

Pada pencairan tahap kedua, 5 Agustus 2025, arah kebijakan anggaran bergeser pada penguatan teknis pembelajaran dan pemeliharaan fisik. Sektor kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler menjadi prioritas utama dengan serapan Rp 60.087.000, disusul administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp 55.337.200.

Menariknya, pada tahap ini sekolah mulai mengalokasikan anggaran untuk penyediaan alat multimedia pembelajaran sebesar Rp 2.500.000 dan meningkatkan anggaran pemeliharaan sarana prasarana sekolah menjadi Rp 10.325.000, melonjak signifikan dibandingkan tahap pertama.

Transparansi Sebagai Bentuk Kontrol Sosial

Publikasi rincian penggunaan anggaran ini bertujuan agar masyarakat, khususnya orang tua wali murid, dapat ikut serta melakukan fungsi pengawasan.

“Informasi ini disampaikan agar masyarakat bisa mengetahui dan mengontrol langsung penggunaan dana BOS tersebut, memastikan apakah sudah tepat sasaran atau tidak dalam mendukung kemajuan pendidikan di SMPN 3 Kaur,” tulis keterangan resmi yang diterima media ini.

Dengan akreditasi A yang disandang, SMPN 3 Kaur diharapkan terus konsisten menyelaraskan antara prestasi akademik dengan akuntabilitas manajerial yang

(**)