‎PARIPURNA DPRD KAUR: SAHKAN 6 PROPIMDA, TUTUP-BUKA MASA SIDANG

Januardi Pimpin Sidang, Wabup dan Forkopimda Hadir Lengkap

‎KAUR – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kaur dengan agenda pembentukan 6 Program Pembentukan Peraturan Daerah dan penutupan masa sidang pertama sekaligus pembukaan masa sidang kedua Tahun 2026 digelar di Gedung DPRD Kaur, Senin 4/5. Paripurna berlangsung maraton dan tuntas sesuai rencana tanpa interupsi berarti.

‎Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Kaur, Januardi, didampingi Wakil Ketua I Sefta Dian Nugraha SH dan Wakil Ketua II Mardianto. Seluruh anggota DPRD hadir fisik, mencatatkan kuorum 100 persen. Dari eksekutif, hadir Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I, Sekda Dr. Nasrul rahman, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, serta 15 camat se-Kabupaten Kaur.

‎Ketua DPRD Kaur, Januardi, saat memimpin sidang mengetuk palu pengesahan Propimda tepat pukul 10.15 WIB. Ia menekankan tajam bahwa Propimda bukan sekadar daftar. “Jangan sampai Propimda hanya jadi dokumen mati. OPD pengusul harus siap dengan Naskah Akademik dan Raperda. DPRD akan kawal ketat sampai jadi Perda,” katanya. Ia memberi tenggat untuk 6 Raperda masuk pembahasan.

‎Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, yang menyampaikan sambutan Bupati, menyambut baik pengesahan 6 Propimda. “Eksekutif berkomitmen menyiapkan dokumen pendukung. Khusus Raperda Pendidikan Gratis dan Penanggulangan Bencana, ini prioritas bupati,” ujarnya. Ia meminta OPD tidak lempar tanggung jawab saat pembahasan nanti, karena publik menunggu hasilnya.

‎Sekda Kaur, Nasrul rahman menambahkan penutupan masa sidang pertama 2026 telah menghasilkan 4 Perda dan 12 keputusan DPRD. “Produktivitas cukup tinggi. Masa sidang kedua kami harap fokus ke Propimda yang baru disahkan dan fungsi pengawasan APBD 2026,” jelasnya. Ia menyoroti Raperda Retribusi Parkir yang potensial dongkrak PAD jika dikelola benar.

‎Dari pantauan, paripurna berjalan efektif 2,5 jam. Tidak ada walk out atau hujan interupsi. Namun beberapa anggota dewan dari Fraksi Golkar dan NasDem menitipkan catatan kritis di luar forum: minta eksekutif serius soal data LPJ dan tidak menumpuk Raperda di akhir tahun. “Jangan kejar tayang Desember. Kasihan kualitas Perda-nya,” bisik salah satu anggota yang enggan disebut nama.

‎Dengan ditutupnya masa sidang pertama dan dibuka masa sidang kedua 2026, DPRD Kaur resmi memasuki periode kerja baru. Tantangannya jelas: mengubah 6 Propimda dari kertas menjadi Perda yang tajam dan bisa dieksekusi. Publik Kaur menunggu pembuktian, bukan sekadar ketok palu. “Kami tagih realisasinya,” kata Deny, 34, aktivis pemantau kebijakan daerah.

‎Penulis : 0ngah 021

‎PENGAMBILAN SUMPAH JANJI PNS FORMASI UMUM 2024 KAUR ‎Digelar di GSG Pemda, Jadi Dambaan Putra-Putri Daerah

‎KAUR – Pengambilan sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil formasi umum tahun 2024 Kabupaten Kaur resmi digelar di Aula Gedung Serba Guna Pemda Kaur, Senin 4/5 pagi. Momen sakral ini menjadi dambaan banyak putra-putri daerah yang telah lama menanti kepastian status sebagai abdi negara.
‎
‎Prosesi dipimpin oleh wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid SPD i didampingi Sekda Dr. Nasrur Rahman dan Kepala BKPSDM Kaur, formasi umum hasil seleksi CASN 2024 mengucap sumpah jabatan dengan khidmat di hadapan rohaniwan sesuai agama masing-masing. Seluruh peserta kompak mengenakan seragam Korpri lengkap.
‎
‎“Ini bukan akhir, tapi awal pengabdian. Sumpah yang diucapkan wajib dipegang teguh. Layani masyarakat dengan ikhlas, jangan minta dilayani,” tegas Wabup Abdul Hamid dalam arahannya. Ia mengingatkan PNS baru agar menjaga integritas, disiplin, dan loyal kepada negara, bukan kepada kepentingan kelompok.
‎
‎Kepala BKPSDM Kaur, menjelaskan PNS tersebut terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang akan disebar ke seluruh OPD dan kecamatan. “Mereka sudah lulus prajabatan dan memenuhi syarat. Penempatan sesuai kebutuhan daerah, prioritas di wilayah yang masih kekurangan ASN,” ujarnya. Ia menyebut formasi 2024 termasuk salah satu yang terbanyak dalam 5 tahun terakhir.
‎
‎Suasana haru terlihat dari wajah para PNS baru dan keluarga yang hadir. Rena Marlina, S.Pd, salah satu PNS guru yang ditempatkan di SD Negeri yang ada di Kaur , tak kuasa menahan tangis. “Alhamdulillah, penantian 3 tahun ikut tes akhirnya lulus. Orang tua saya petani, ini kebanggaan keluarga,” katanya sambil menggenggam SK. Ia bertekad mengajar dengan sungguh-sungguh di sekolah pelosok.
‎
‎Sekda Kaur, Nasrul Rahman menambahkan bahwa Pemkab butuh ASN muda yang adaptif dan melek teknologi. “Tantangan birokrasi sekarang beda. Kami minta PNS baru cepat belajar, kuasai digital, dan turun ke lapangan. Jangan hanya di balik meja,” pesannya. Ia juga mengingatkan soal netralitas ASN menjelang tahun politik.
‎
‎Prosesi pengambilan sumpah berlangsung tertib sejak pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. Usai kegiatan, para PNS menandatangani berita acara dan menerima SK secara simbolis. Mereka dijadwalkan mulai aktif bertugas di unit kerja masing-masing pada Senin 4/5, setelah pembekalan orientasi tambahan dari BKPSDM.
‎
‎Bagi masyarakat Kaur, pengangkatan PNS formasi umum ini memberi harapan baru terhadap peningkatan layanan publik. Dengan tambahan beberapa abdi negara, pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis diharapkan makin merata hingga ke desa-desa. “Semoga mereka amanah dan tidak korupsi,” ucap Burhan, 52, warga yang ikut menyaksikan dari luar aula.
‎
‎Penulis : 0ngah 021
‎

Oknum Siswa Berasrama di Kaur Sering Keluyuran Malam, Warga Keluhkan Tanaman Kerap Raib

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Aktivitas siswa di salah satu sekolah berasrama di Kabupaten Kaur mulai memicu keresahan warga sekitar. Pasalnya, Oknum siswa dilaporkan kerap berkeliaran di luar jam sekolah hingga larut malam dan diduga kerap mengambil tanaman milik warga tanpa izin.

Keluhan ini mencuat setelah warga merasa terganggu dengan pengawasan pihak sekolah yang dinilai longgar. JN (47), salah satu warga yang tinggal berbatasan langsung dengan area asrama, mengungkapkan bahwa pagar sekolah seolah tidak menjadi penghalang bagi Oknum siswa untuk keluar-masuk.

“Siang malam mereka keluar-masuk. Pagar sekolah memang ada, tapi banyak yang memanjat. Yang bikin jengkel, tanaman seperti pisang, ubi, bahkan kelapa sering hilang. Sampai bunga di depan rumah juga raib,” ujar JN kepada media, Sabtu (2/5). Ia mengaku sudah berulang kali menegur  Oknum siswa tersebut, namun perilaku tersebut terus berlanjut.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari legislatif. Anggota DPRD Kaur, Firjan Eka Budi, dalam rapat paripurna meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur segera mengambil langkah konkret. Ia menekankan bahwa keberadaan sekolah
Berasrama seharusnya membawa dampak positif, bukan justru meresahkan lingkungan.

“Dinas Pendidikan (Disdik) harus segera memanggil kepala sekolah yang bersangkutan. Satpol PP juga perlu membantu patroli di wilayah tersebut. Jangan sampai citra pendidikan di Kaur rusak karena persoalan pengawasan seperti ini,” tegas Firjan. Ia juga mendorong agar pihak desa memfasilitasi mediasi antara warga dan sekolah guna mencari solusi bersama.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur belum memberikan keterangan resmi terkait lemahnya pengawasan di sekolah berasrama tersebut.

Warga berharap pemerintah dan pihak sekolah segera bertindak tegas agar ketertiban lingkungan kembali terjaga, sehingga para siswa dapat kembali fokus pada tugas utama mereka untuk belajar tanpa mengganggu ketenangan masyarakat sekitar.

Penulis: 0ngah 021