‎Erni Juliharti Resmi Dilantik sebagai Anggota DPRD Kaur

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Erni Juliharti resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kaur periode 2024-2029, menggantikan posisi Saudarmadi Aguscik. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kaur dalam rapat paripurna pengambilan sumpah jabatan di ruang rapat DPRD Kaur, Rabu (31/11/2025).
‎
‎Erni Juliharti dilantik berdasarkan keputusan dan AD/ART partai, yang menetapkan dirinya sebagai anggota DPRD Kaur. “Saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD Kaur dengan sebaik-baiknya,” kata Erni Juliharti setelah pelantikan.
‎
‎Ketua DPRD Kaur, dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada Erni Juliharti atas pelantikannya. “Kami berharap Erni dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Kaur,” katanya.
‎
‎Erni Juliharti akan menjabat sebagai anggota DPRD Kaur selama lima tahun ke depan. “Saya akan bekerja sama dengan anggota DPRD lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaur,” ujarnya.
‎
‎Pelantikan Erni Juliharti disaksikan oleh sejumlah pejabat dan anggota DPRD Kaur. “dan berharap Erni dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan integritas,” kata salah satu anggota DPRD.
‎
‎Dengan pelantikan ini, Erni Juliharti resmi menjadi bagian dari DPRD Kaur dan siap menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
‎
‎Penulis : 0ngah R021

Wujudkan Hunian Layak, Pembangunan 59 Unit Rumah Program Pusat di Kaur Capai 80 Persen

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Kabupaten Kaur terus memacu realisasi program strategis nasional dalam bidang pemukiman. Sebanyak 59 unit rumah yang bersumber dari alokasi program 3 juta rumah pemerintah pusat saat ini tengah dikebut pengerjaannya di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kaur, Ismawar Hasdan, mengungkapkan bahwa progres fisik pembangunan puluhan unit rumah tersebut telah menunjukkan kemajuan signifikan.

“Berdasarkan pantauan lapangan, progres pembangunan 59 unit rumah ini sudah mencapai kisaran 80 persen,” ujar Ismawar saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (30/12/2025).

Ismawar merincikan, bantuan hunian layak ini tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Kaur dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan Kinal (47 Unit): Terbagi di Desa Talang Padang (26 unit), Desa Gunung Terang (13 unit), dan Desa Papahan (8 unit).

Kecamatan Kaur Utara (7 Unit): Seluruhnya berlokasi di Desa Cokoh Enau.

Kecamatan Tanjung Kemuning (4 Unit): Terdiri dari Desa Padang Neban (2 unit) dan Desa Tanjung Bulan (2 unit).

Kecamatan Kelam Tengah (1 Unit): Berlokasi di Desa Talang Marap.

Menurut Ismawar, program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang sehat dan layak. Hal ini diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga penerima manfaat.

“Pembangunan ini adalah upaya pemerintah untuk hadir dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap, setelah pengerjaan selesai 100 persen, rumah-rumah ini dapat segera diserahterimakan dan langsung ditempati oleh warga,” imbuhnya.

Dengan sisa pengerjaan sebesar 20 persen, Dinas Perkim optimis proyek ini akan rampung tepat waktu sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kaur.

Penulis: 0ngah R021

Editor: Iksan

Desa Babat Terang Benderang, Dana Desa 2025 Disulap Jadi Lampu Jalan

TETAP, KONTAK PUBLIK.COM – Wajah Desa Babat, Kecamatan Tetap, kini berubah drastis saat malam hari. Melalui alokasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa Babat sukses menuntaskan pemasangan fasilitas lampu jalan di titik-titik strategis wilayah tersebut.

Pemasangan lampu penerangan ini difokuskan pada akses jalan utama serta area sekitar fasilitas umum yang menjadi pusat mobilitas warga. Langkah ini diambil sebagai respons nyata pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat yang mendambakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Kepala Desa Babat menegaskan bahwa proyek infrastruktur ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk komitmen pelayanan dasar.

“Kami ingin memastikan setiap warga merasa aman saat beraktivitas malam hari. Pemasangan lampu jalan ini diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan lalu lintas dan mencegah tindakan kriminalitas di area yang sebelumnya minim cahaya,” ujar Kades Babat dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Selain faktor keamanan, keberadaan penerangan jalan ini diyakini mampu menghidupkan denyut ekonomi warga. Aktivitas perdagangan maupun sosial yang biasanya terbatas saat gelap, kini dapat dilakukan dengan lebih leluasa.

Respons positif pun datang dari masyarakat setempat. Sejumlah warga mengaku merasa lebih tenang saat harus pulang larut malam atau sekadar melintasi jalan desa.

“Dulu kalau lewat sini harus ekstra hati-hati karena gelap sekali. Sekarang sudah terang, kami merasa jauh lebih nyaman dan aman. Harapannya, program-program yang menyentuh kepentingan rakyat seperti ini terus dilanjutkan,” ungkap salah satu warga desa.

Dengan rampungnya proyek ini, Desa Babat kembali menunjukkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pewarta: Roni Afrizal
Editor: Redaksi Kontak Publik

Bupati Kaur Kukuhkan 744 PPPK Paruh Waktu

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Bupati Kaur, Gusril Pausi S.Sos, MA, mengukuhkan 744 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lapangan upacara Sekretariat Pemda Kaur, hari ini Senin 29/12/2025, Acara pengukuhan ini disaksikan oleh segenap unsur pemerintahan dan Prokopimda.

Dalam sambutannya, Bupati Gusril Pausi menyampaikan pesan kepada PPPK yang dikukuhkan. “Jadilah seorang pegawai yang bertanggung jawab dan berdedikasi,” katanya.

Bupati berharap PPPK dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Kaur. “Kami berharap kalian dapat bekerja dengan baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Pengukuhan PPPK ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kaur. “Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sumber daya manusia yang berkualitas,” kata Bupati.

PPPK yang dikukuhkan telah menerima SK beberapa hari yang lalu. Mereka akan ditempatkan di berbagai instansi pemerintah daerah.

Acara pengukuhan ini diakhiri dengan penyerahan SK kepada perwakilan PPPK. Bupati Gusril Pausi berharap PPPK dapat menjalankan tugas dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaur.

Penulis : 0ngah R021

‎Desa Ulak Pandan Kaur Laksanakan Program Pemerintah Pusat

‎KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, melaksanakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini meliputi penanaman jagung dan ternak ayam petelur, kegiatan ini melalui dana desa tahun anggaran 2025.
‎
‎Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ulak Pandan, Ahmat Zainudin, mengatakan bahwa program ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Kami berusaha untuk meningkatkan perekonomian desa melalui program ini,” katanya. saat di konfirmasi di lapangan pada hari ini 29/12/2025.
‎
‎Penanaman jagung dan ternak ayam petelur diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. “Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ujar Ahmat.
‎
‎Desa Ulak Pandan telah menyiapkan lahan untuk penanaman jagung dan kandang ayam untuk ternak ayam petelur. “Kami telah siap untuk melaksanakan program ini,” kata Ahmat.
‎
‎Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan desa. “Dengan penanaman jagung, kami dapat meningkatkan produksi pangan desa,” ujar Ahmat.
‎
‎Pemerintah desa berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. “Kami akan terus memantau dan mendukung program ini,” kata Ahmat.
‎
‎Penulis : 0ngah R021

Kadisdik Kaur Ajak Masyarakat Maknai Natal dan Tahun Baru dalam Bingkai Keberagaman

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Lisarmawan, menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kabupaten Kaur. Dalam momentum tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga toleransi di tengah keberagaman keyakinan yang ada di Indonesia.

Babak Baru Pengabdian: 744 PPPK Paruh Waktu Kaur Resmi Teken Kontrak

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Sebanyak 744 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Kaur resmi menandatangani kontrak kerja di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kaur pada Rabu (24/12/2025). Momen ini menjadi tonggak sejarah baru bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.

Penandatanganan kontrak ini merupakan prosedur krusial sebelum mereka resmi mengemban tugas. Kontrak kerja tersebut berlaku untuk masa kerja satu tahun kedepan.

Suasana haru dan syukur menyelimuti prosesi tersebut. Salah seorang tenaga PPPK yang baru saja diangkat mengungkapkan rasa leganya setelah penantian panjang. Meski kontrak saat ini berdurasi satu tahun, ia menilai langkah ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah.

“Walaupun penantiannya panjang, rasa syukur tetap kami panjatkan. Meskipun status kontrak kami satu tahun, kami merasa pemerintah memberikan perhatian kepada kami yang sudah mengabdi 5 hingga belasan tahun dengan gaji yang selama ini sangat minim,” ungkapnya dengan nada penuh syukur.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Kaur melalui Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian menyatakan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat struktur birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kehadiran 744 PPPK Paruh Waktu ini akan berperan strategis dalam memacu kualitas pelayanan publik di berbagai lini di Kabupaten Kaur,” tegasnya.

Para pegawai ini nantinya akan disebar ke berbagai instansi pemerintah daerah, mulai dari sektor pendidikan di sekolah-sekolah, layanan kesehatan di Puskesmas, hingga dinas-dinas teknis lainnya.

Dengan selesainya proses administrasi ini, ratusan PPPK Paruh Waktu tersebut siap diterjunkan ke lapangan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Kaur.

Penulis: 0ngah R021
Editor: (Iks]

Dinas Perikanan Kaur Pastikan Stok Ikan di BBI Nasal Tersedia, Pembelian 5 Ton Pakan Sesuai Prosedur

KAUR , KONTAK PUBLIK.COM – Dinas Perikanan Kabupaten Kaur memberikan klarifikasi terkait isu pengadaan pakan ikan tanpa adanya objek budidaya di Balai Benih Ikan (BBI) Nasal. Pihak dinas menegaskan bahwa pengadaan 5 ton pakan tersebut diperuntukkan bagi ratusan indukan ikan yang saat ini ada di lokasi.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Efrianto, melalui Kabid Budidaya, Rekian, menjelaskan bahwa sebanyak 167 zak pakan telah tiba di gudang sejak sepekan lalu. Pengadaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.

“Pakan ini khusus untuk indukan berbagai jenis ikan, mulai dari ikan mas, nila, hingga lele. Karena anggarannya baru tersedia di APBD Perubahan, maka realisasinya baru bisa dilaksanakan sekarang,” ujar Rekian saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (24/12/2025).

Rekian membantah keras pemberitaan sebelumnya yang menyebut Dinas Perikanan membeli pakan tanpa ada ikan di kolam BBI Nasal. Ia menjelaskan bahwa terjadi miskomunikasi terkait laporan ketersediaan ikan di lapangan.

“Informasi bahwa beli pakan tanpa ikan itu tidak benar. Di BBI Nasal saat ini ada indukan, bukan anakan. Kemarin sempat ada miskomunikasi terkait jawaban dari Kepala UPTD BBI Nasal, namun kami pastikan ikannya ada dan pakan ini sangat krusial untuk menjaga kualitas induk tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, pemeliharaan indukan yang intensif sangat penting untuk menjamin ketersediaan benih berkualitas bagi masyarakat pembudidaya di Kabupaten Kaur pada tahun mendatang. Nutrisi dari pakan tersebut akan menentukan kesehatan indukan dalam memproduksi benih.

Dinas Perikanan berharap klarifikasi ini dapat meluruskan persepsi masyarakat. Meski sempat mengalami keterlambatan distribusi akibat siklus anggaran, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan sektor budidaya perikanan.

“Pengadaan ini adalah bagian dari strategi kami untuk memacu produksi perikanan di tahun depan. Kami ingin memastikan BBI Nasal berfungsi optimal sebagai pusat pembenihan daerah,” pungkas Rekian.

Pewarta: Biman

Cegah Stunting dan Gizi Buruk, Pemdes Penyandingan Salurkan Susu untuk Lansia dan Anak-anak

KT, KONTAK PUBLIK.COM — Pemerintah Desa (Pemdes) Penyandingan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, telah merealisasikan program prioritas penanganan stunting dan gizi buruk di wilayahnya. Program ini diwujudkan melalui pembagian paket susu untuk kalangan lanjut usia (lansia) dan anak-anak balita, yang dilaksanakan di Balai Desa setempat pada Sabtu, 15 November 2025.

Kepala Desa (Kades) Penyandingan Syopyan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah desa terhadap kesehatan warganya. Program ini diprioritaskan untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak di desanya yang mengalami gizi buruk, sekaligus menjaga kesehatan para lansia.

“Pembagian susu untuk lansia dan anak-anak ini merupakan perhatian pemdes karena prioritas, agar tidak ada lagi anak-anak yang kena gizi buruk, begitu juga lansia supaya sehat,” terang Syopian kepada wartawan.

Syopian menambahkan, jenis bantuan susu yang diberikan pun berbeda sesuai peruntukannya. “Bagi lansia diberikan Susu Anlene, sementara anak-anak balita diberikan Susu SGM,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari kelompok ibu lansia menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada pemerintah desa. Mereka mengapresiasi kepedulian pemdes terhadap kesehatan warga, khususnya kaum lansia dan anak-anak di Desa Penyandingan.

Pewarta: Biman

Cegah Korupsi Dana Desa, Inspektorat Kaur Minta Camat dan PMD Turun Tangan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Kaur tengah menjadi sorotan tajam. Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebanyak 90 persen desa di wilayah tersebut belum memahami tata cara administrasi desa dengan baik dan benar.

Hal ini ditegaskan oleh Inspektur Inspektorat Kaur, Harika, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Selasa (23/12/2025). Menurutnya, kondisi ini merupakan sinyal merah bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa.

“Berdasarkan hasil audit kami di lapangan, mayoritas desa belum memiliki buku administrasi yang lengkap. Padahal, administrasi yang tertib adalah kunci utama untuk mengelola sumber daya dan dana desa secara efektif,” ujar Harika kepada awak media.

Harika menyayangkan lemahnya pemahaman ini, mengingat fungsi pembinaan seharusnya berjalan optimal di tingkat kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak aparatur desa yang kebingungan dalam menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan.

Dampak dari ketidakpahaman ini, lanjut Harika, sangat fatal. Inspektorat mengaku kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan penggunaan dana desa karena data pendukung yang sering kali tidak sinkron atau bahkan tidak tersedia.

“Kami mendesak agar pemerintah daerah, khususnya pihak kecamatan dan PMD, lebih intensif dalam memberikan pembinaan. Jangan sampai ketidaktahuan administrasi ini justru menjerumuskan kepala desa ke ranah hukum,” tegasnya.

Menyikapi temuan ini, Inspektorat Kaur berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan sekaligus memberikan pendampingan berkelanjutan. Harapannya, di tahun mendatang, tata kelola keuangan desa di Kaur dapat lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan akibat administrasi yang amburadul.

Penulis: Ongah R021
Editor: (Iksan]