Proyek Strategis Kampung Nelayan Merah Putih di Kaur Terancam Molor, Progres Baru 58 Persen

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, kini menjadi sorotan. Proyek strategis yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir tersebut terancam tidak tuntas tepat waktu.

Nahkodai NasDem Kaur 2025-2029, Rolan Zuhrian Resmi Dilantik: Siap Perjuangkan Aspirasi Rakyat

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Kaur resmi memiliki nahkoda baru untuk masa bakti 2025-2029. Prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kabupaten Kaur ini berlangsung khidmat di Kantor DPD NasDem, Jalan Dua Jalur  Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan, Minggu (21/12/2025).

‎Jambore Daerah Provinsi Bengkulu Sukses di Kaur

‎KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Jambore Daerah (Jamda) Provinsi Bengkulu ke VII sukses digelar di Kabupaten Kaur. Mardianto, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kaur yang juga terlibat dalam kepanitiaan, menyampaikan bahwa pelaksanaan Jamda yang diikuti oleh lebih kurang 1500 peserta dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu berlangsung dengan semangat yang tinggi, saat di wawancarai di sela kesibukannya pada akhir pagelaran tanggal 18/12/2025 di lapangan bumi perkemahan kaur, tepatnya di pantai pengubaian Pinang Tawar kabupaten Kaur.
‎
‎”Meski dihadapkan dengan hujan dan angin badai, namun semua peserta tidak menyerah dan tetap semangat. Momen seperti inilah yang menjadikan Pramuka itu terlihat tangguh dan profesional,” kata Mardianto.
‎
‎Jamda yang berlangsung selama beberapa hari itu dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Mereka mengikuti berbagai kegiatan, seperti upacara pembukaan, pentas seni, dan kegiatan kepramukaan lainnya.
‎
‎Mardianto juga menyampaikan bahwa suksesnya Jamda ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur. “Kami sangat berterima kasih kepada Pemda Kaur yang telah mendukung pelaksanaan Jamda ini,” ujarnya.
‎
‎Dengan suksesnya Jamda ini, Mardianto berharap agar Pramuka di Kaur dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik. “Kami berharap Pramuka di Kaur dapat terus menjadi garda terdepan dalam membangun karakter dan kepribadian yang baik,” katanya.
‎
‎Jamda Provinsi Bengkulu ke VII di Kaur telah berakhir dengan sukses, namun semangat dan jiwa Pramuka akan terus berkobar di hati para peserta.
‎
‎Penulis Ongah R021

Pertanyakan Kasus “Mangkrak”, Gabungan Wartawan dan Ormas Desak Kejari Kaur Segera Gelar Audiensi

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Aliansi gabungan yang terdiri dari sejumlah jurnalis dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Kaur melayangkan desakan keras kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur. Mereka menuntut kepastian jadwal audiensi guna mempertanyakan kelanjutan penanganan sejumlah kasus besar yang diduga jalan di tempat atau mangkrak.

‎PWK Se-Jabodetabek Gelar Bhakti Sosial di Kaur, 7 Kegiatan Dilaksanakan.

‎KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Persatuan Warga Kaur (PWK) Se-Jabodetabek menggelar bhakti sosial di Kabupaten Kaur, dengan 7 kegiatan yang dilaksanakan, termasuk santunan anak yatim, bantuan pelajar miskin, dan pembagian Alquran di seluruh mesjid yang ada di kabupaten Kaur, di laksanakan di aula gedung serba guna pemda Kaur pada hari Jumat 19/12/2025 yang di hadiri oleh wakil bupati Kaur,Abdul Hamid S.Pd. Asisten II ketua DPRD Kaur serta camat Kaur Selatan, Kaur tengah, Semidang Gumai, luas dan beberapa camat yang ada di kabupaten Kaur.
‎
‎Wakil bupati Kaur, Abdul Hamid dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini tentunya sangat positif dan bermanfaat bagi kita semua, tentu saja kegiatan kegiatan seperti ini atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan berharap kegiatan seperti ini dapat di ikuti oleh PWK pwk yang ada di daerah lain, mengingat warga Kaur sangat banyak yang berada di perantauan, bukan saja di Jabodetabek,tapi di kota kota besar lainnya,seperti Lampung, Palembang dan kota kota lainnya ujar Wabup.
‎
‎Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum PWK Se-Jabodetabek, Laksamana Dr. Taufik Arief, ST, MM, dan para pengurus PWK lainnya. “Dengan kegiatan seperti ini, kita dapat menjaga silaturahmi dan tetap terhubung dengan kampung halaman, meskipun kita berada di perantauan,” kata Dr. Taufik Arief.
‎
‎Dalam acara tersebut, PWK Se-Jabodetabek juga menyantuni anak yatim dan memberikan bantuan kepada pelajar miskin. “Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaur,” ujarnya.
‎
‎Pembagian Alquran di seluruh mesjid yang ada di kabupaten Kaur juga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan. “Kami berharap Alquran dapat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Kaur,” kata Dr. Taufik Arief.
‎
‎Kegiatan bhakti sosial PWK Se-Jabodetabek di Kaur berlangsung selama 2 hari, dan dihadiri oleh masyarakat Kaur yang sangat antusias. “Kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini, karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaur,” kata salah satu warga.
‎
‎PWK Se-Jabodetabek berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan bhakti sosial di Kaur, dan berharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaur,” kata Dr. Taufik Arief.
‎
‎Penulis: 0ngah R021

‎Bangunan Los Pasar Tradisional Desa Pasar Baru Hancur Diterjang Angin Badai

‎NASAL, KONTAK PUBLIK.COM — Bangunan los Pasar Tradisional Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, hancur diterjang angin badai pada Kamis malam 18/12/2025. Pengurus dan pedagang sangat berharap pihak pemerintah dapat memperbaikinya secepatnya.
‎
‎Pasar Tradisional Desa Pasar Baru adalah satu-satunya pasar tradisional yang beroperasi satu minggu sekali dan menjadi penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kecamatan Nasal. “Kami sangat berharap pemerintah dapat memperbaikinya secepatnya, karena pasar ini adalah sumber penghidupan kami,” kata Basri salah satu pedagang yang aktip berjualan di pasar ini.
‎
‎Pengurus Pasar Tradisional Desa Pasar Baru, Bapak Hekki dianda alias Bahir, juga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan untuk memperbaiki bangunan yang hancur. “Kami sudah melaporkan bahwa bangunan ini sudah tidak layak lagi ke pihak Disperindagkop Kaur sebelum kejadian ini, namun belum ada tindak lanjut,” ujarnya.
‎
‎Pasar Tradisional Desa Pasar Baru memiliki sekitar 50 los kecil dan lebih kurang ada 5 buah bangunan besar, semua sudah tidak layak digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Setiap hari pasar, pedagang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar, namun dengan bangunan yang hancur, mereka tidak dapat berjualan dengan nyaman.
‎
‎Pihak Kecamatan Nasal juga pernah berjanji untuk membantu menyampaikan keluhan ini ke Pemda Kaur guna memperbaiki bangunan pasar, namun hingga saat ini belum ada kepastian. “Kami berharap pemerintah dapat memperbaikinya secepatnya, karena pasar ini sangat penting bagi masyarakat,” kata Hekki dianda alias Bahir.
‎
‎Masyarakat Desa Pasar Baru berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi pasar tradisional mereka dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. “Kami hanya ingin pasar kami dapat diperbaiki dan dapat digunakan kembali,” kata salah satu warga pasar baru, Media Daman yang memang tinggal di sekitaran pasar.
‎
‎Penulis 0ngah R021.

BUMDes di Kaur Mandek, PABPDSI Soroti Lemahnya Pengawasan BPD dan Pendamping Desa

KAUR, || KONTAK PUBLIK.COM — – Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kaur, Sulaiman, S.Pd., melontarkan kritik pedas terkait carut-marutnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kabupaten Kaur. Sulaiman menuding kegagalan mayoritas BUMDes tak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pendamping Desa.

Dalam keterangannya saat ditemui di kediamannya pada Kamis (18/12/2025), Sulaiman menyesalkan kinerja kedua lembaga tersebut yang dinilai “mandul” dalam mengawal aset desa. Menurutnya, BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan operasional BUMDes berjalan sesuai aturan.

“Pendamping Desa dan BPD seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi pengelolaan BUMDes, namun kenyataannya mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Seolah-olah fungsi pengawasan itu tidak ada,” tegas Sulaiman.

Ia menambahkan, pengurus PABPDSI Kaur selama ini tidak henti-hentinya memberikan imbauan agar seluruh anggota BPD peka terhadap tanggung jawab dan tupoksi mereka. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak BUMDes yang justru gagal dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli desa.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Ormas (LPRI) DPD Bengkulu, Biman Iswandi, turut angkat bicara. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kaur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pendamping Desa dan BPD di lapangan.

“Kami meminta Pemkab Kaur memberikan sanksi tegas kepada mereka yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kami ingin pengelolaan BUMDes lebih efektif dan efisien, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil,” ujar Biman saat dimintai keterangan pada hari yang sama.

Selain menyoroti peran lembaga formal, Sulaiman juga mengajak masyarakat luas untuk lebih proaktif dalam memantau penggunaan dana desa, khususnya di sektor BUMDes. Ia berharap masyarakat bisa menjadi “mata dan telinga” untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana.

Di sisi lain, LPRI menyatakan komitmennya untuk terus memantau perkembangan isu ini. “Kami akan terus berjuang dan mengawal pengelolaan BUMDes di Kaur agar kegagalan serupa tidak terulang kembali demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Biman.

Laporan: Ongah R021

Eksklusif: 90% BUMDes di Kaur Diduga Gagal, LPRI Desak Audit Faktual Terhadap Dana Ketahanan Pangan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kaur kini berada dalam sorotan tajam. Meski pemerintah pusat telah menggelontorkan dana hingga ratusan juta rupiah melalui Dana Desa (DD) untuk penguatan ekonomi desa, realita di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.

Suntikan Modal Ratusan Juta Mandek, 90% BUMDes di Kaur Diduga Gagal Total

​KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kaur kini menjadi sorotan tajam. Meski telah menyedot anggaran Dana Desa (DD) hingga ratusan juta rupiah per desa, sebagian besar unit usaha tersebut dinilai gagal memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi masyarakat.

​Ketua Organisasi Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPD Bengkulu, Biman Iswandi SH, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Menurutnya, diperkirakan lebih dari 90 persen BUMDes di Kabupaten Kaur mengalami kegagalan operasional.

​Dari BUMDes ke Ketahanan Pangan: Masalah Klasik Terulang

​Biman menjelaskan bahwa transformasi program dari BUMDes menjadi program Ketahanan Pangan dalam beberapa tahun terakhir ternyata belum menjadi solusi efektif. Pengelolaan di lapangan dinilai masih jauh dari prinsip efisiensi dan transparansi.

​”Sangat disayangkan, penanaman modal sudah mencapai ratusan juta, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Perubahan nama program tidak akan berarti jika tata kelolanya masih buruk,” ujar Biman saat diwawancarai di kediamannya, Rabu (17/12/2025).

​Desakan Audit Faktual

​Menyikapi fenomena ini, LPRI mendesak instansi terkait—khususnya Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)—untuk segera turun ke lapangan melakukan audit faktual.

​Langkah ini dianggap krusial untuk membedah aliran dana dan memastikan apakah pengelolaan BUMDes maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan sudah berjalan sesuai regulasi.

​Poin-poin tuntutan LPRI antara lain:

• ​Pertanggungjawaban Keuangan: Pengelola BUMDes dan TPK wajib transparan dalam melaporkan setiap rupiah dana yang dikelola.
• ​Uji Prosedur: Menilai apakah unit usaha yang dijalankan memiliki studi kelayakan atau hanya sekadar syarat administratif.
• ​Tindakan Tegas: Meminta aparat penegak hukum mengambil langkah jika ditemukan indikasi penyelewengan yang merugikan negara.

​”Kami tidak ingin ada celah penyelewengan dana yang justru merugikan masyarakat. Pengelolaan harus akuntabel demi kemajuan Kabupaten Kaur,” tegas Biman.

​Menanti Transparansi Pemerintah Daerah

​Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Kaur. Audit faktual diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu memberikan gambaran utuh mengenai kendala di lapangan serta memberikan solusi perbaikan sistem di masa mendatang.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai persentase kegagalan BUMDes yang diklaim mencapai angka 90 persen tersebut.

​Laporan: Ongah R021

Editor: Redaksi]

Lawan Stunting, Pemdes Tanjung Kemuning II Perkuat Kualitas Kesehatan Balita Melalui Posyandu Rutin