PROYEK “MILIARAN” TERTUTUP: Kontraktor Sekolah Rakyat di Kaur Bungkam, Transparansi APBN Dipertanyakan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, kini menjadi sorotan tajam. Proyek ambisius yang menelan anggaran APBN hingga ratusan miliar rupiah tersebut dinilai tertutup dari pengawasan publik lantaran pihak kontraktor seolah “kucing-kucingan” dengan awak media.

Hingga berita ini diturunkan, pelaksana proyek tidak dapat ditemui maupun dihubungi untuk memberikan keterangan terkait progres pekerjaan. Sikap tertutup ini memicu pertanyaan besar mengenai transparansi penggunaan uang negara di lapangan.

Anggota Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB), Sulaiman, menyayangkan sikap antikritik dan tertutupnya pihak pelaksana. Menurutnya, akses informasi terhadap proyek yang dibiayai negara adalah hak mutlak masyarakat dan pers.

“Ini sangat tidak biasa. Kontraktor yang mengerjakan proyek sebesar ini justru enggan diwawancarai. Timbul pertanyaan, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan?” ujar Sulaiman saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (26/2).

Sulaiman menegaskan bahwa transparansi penggunaan anggaran harus dikedepankan guna memastikan kualitas bangunan sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa menghalang-halangi tugas jurnalistik dapat berimplikasi hukum.

“Berdasarkan Undang-Undang Pers, siapa pun yang merintangi kegiatan wartawan dapat dikenakan sanksi. Apalagi ini menyangkut uang rakyat. Jangankan wartawan, masyarakat umum pun memiliki hak pengawasan sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” tegasnya.

Lebih lanjut, pihak AJB mendesak agar kontraktor segera membuka diri dan memberikan klarifikasi kepada publik. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban moral dan hukum dalam setiap proyek strategis nasional.

“Kami tidak ingin uang rakyat digunakan secara serampangan. Tujuan pembangunan sekolah ini mulia, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaur, namun akuntabilitas tetap harus dijaga. Kami akan terus memantau hingga ada kejelasan,” pungkas Sulaiman.

Hingga saat ini, pihak terkait dari dinas terkait maupun perwakilan kontraktor belum memberikan pernyataan resmi mengenai keluhan keterbukaan informasi tersebut.

Penulis: 0ngah R021
Editor: [Iks]