MEMBINGUNGKAN! SATU ANGGARAN RP 1,8 M DPMD KAUR PUNYA TIGA VERSI CERITA ‎

KAUR, KP – Publik dan aparatur desa di Kabupaten Kaur dibuat bingung dengan kejelasan anggaran jumbo Rp 1.822.779.600 milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaur. Satu mata anggaran yang sama, memiliki tiga versi penjelasan yang berbeda dan saling bertentangan, antara data resmi sistem negara, surat resmi dinas, dan keterangan lisan pimpinannya, sehingga menimbulkan tanda tanya besar mana yang benar.
‎
‎Versi pertama yang tercatat dalam sistem resmi negara Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Kemendagri sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Berdasarkan foto dokumen SDPDN yang dikantongi media ini, anggaran Rp 1.822.779.600 tersebut tercatat untuk Giat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Giat Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan indikator Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebanyak 192 dokumen dan satuan indikator Dokumen. Artinya, di sistem negara, uang itu untuk kegiatan pembuatan dokumen, bukan untuk BPJS.
‎
‎Versi kedua muncul dari surat balasan resmi Sekretaris DPMD Kaur Gusri Haryanto Nomor 400.10.1/673/DPMD.BU/2026 tanggal 29 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, Gusri secara tertulis menjawab bahwa anggaran Rp 1,8 miliar lebih tersebut adalah untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Jawaban ini jelas bertolak belakang dengan data SDPDN yang menyebut untuk Dokumen Administrasi. Jika untuk iuran BPJS, mengapa di SDPDN tertulis Dokumen.
‎
‎Versi ketiga yang semakin membuat bingung disampaikan langsung secara lisan oleh Kepala Dinas PMD Kaur saat ditemui di ruang kerjanya pada 2 November 2026. Kadis PMD menyebut anggaran Rp 1,8 miliar tersebut bukanlah untuk iuran penuh, melainkan hanya untuk subsidi pemerintah sebesar 1 persen dari total iuran BPJS 5 persen, dimana 4 persen dipotong dari gaji Kades dan BPD. Lagi-lagi, keterangan lisan ini tidak sinkron, baik dengan data SDPDN maupun dengan surat balasan sekretarisnya sendiri.
‎
‎Tiga versi yang berbeda untuk satu anggaran yang sama ini bukan persoalan sepele, melainkan pelanggaran prinsip perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur dan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, satu kegiatan harus memiliki konsistensi antara nama kegiatan, sub kegiatan, indikator, dan belanjanya. Tidak mungkin kegiatan administrasi dengan indikator dokumen tiba-tiba diklaim sebagai belanja iuran BPJS apalagi hanya subsidi 1 persen. sehingga timbul duga an ada manipulasi nomenklatur.
‎
‎Kejanggalan ini diperparah dengan fakta di lapangan. Para Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD se-Kabupaten Kaur membenarkan bahwa setiap bulan gaji dan tunjangan mereka memang dipotong langsung sebesar 4 persen untuk iuran BPJS. Jika gaji mereka sudah dipotong, dan di SDPDN anggarannya untuk Dokumen, lalu kemana perginya logika dana Rp 1,8 miliar yang diklaim untuk iuran atau subsidi BPJS tersebut.
‎
‎Oleh karena itu, DPMD Kaur tidak bisa lagi menjawab dengan narasi yang berubah-ubah. Masyarakat menuntut bukti otentik bukan klarifikasi lisan. Buka secara transparan DPA Rincian Belanja Rp 1.822.779.600 tersebut, tunjukkan bukti billing dan bukti transfer pembayaran ke BPJS Kesehatan atas nama 192 desa, dan jelaskan mengapa indikatornya adalah Dokumen. Tanpa tiga bukti itu, dana Rp 1,8 miliar ini patut diduga bermasalah.
‎
‎Jika dalam waktu dekat DPMD Kaur tidak mampu memberikan penjelasan yang sinkron dan bukti setor yang sah, maka persoalan tiga versi anggaran ini layak dilaporkan secara resmi ke Inspektorat, BPK Perwakilan Bengkulu, dan Kejaksaan Negeri Kaur untuk dilakukan audit forensik. Jangan sampai hak kesehatan aparatur desa yang gajinya sudah dipotong, dikorbankan oleh anggaran yang tidak jelas peruntukannya.
‎
‎Penulis: 021