KAUR, KP — Masjid Ash-Sholihin, Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, menjadi saksi kedekatan Polri dengan umat pada Jumat (6/11/2026). Dalam balutan program Jumat Keliling, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Aripin, S.I.K., M.A.P., hadir langsung bersama Wakapolres, para pejabat utama, dan personel Polres Kaur untuk beribadah sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat.

Bukan sekadar hadir, Kapolres tampil sebagai khatib sekaligus imam salat Jumat. Dengan tema “Memerangi Kemungkaran”, ia menyampaikan khutbah yang menyejukkan namun tegas, mengajak jamaah untuk menghidupkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran demi kehidupan yang aman, damai, dan harmonis.

Dalam khutbahnya, Kapolres mengingatkan bahwa kemungkaran tidak selalu datang dalam bentuk besar. Ia bisa bermula dari penyakit sosial yang dibiarkan, seperti penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras, perjudian, penipuan, hingga berbagai bentuk kriminalitas yang perlahan merusak tatanan masyarakat jika tidak dicegah bersama.

Kepada para orang tua, Kapolres menitipkan pesan yang mendalam. Ia mengajak mereka untuk memperketat pengawasan terhadap pergaulan anak dan generasi muda, agar tidak terjerumus dalam narkoba dan minuman keras yang tidak hanya merusak masa depan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi tindak kriminalitas lainnya.

Usai salat Jumat, suasana berubah menjadi dialog kamtibmas yang hangat. Kapolres menegaskan bahwa Jumat Keliling adalah wujud nyata program Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat. “Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga hadir untuk menjalin silaturahmi, mendengarkan aspirasi, memberikan edukasi, serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan,” ungkapnya.

Komitmen itu ditegaskan kembali dengan janji untuk terus memberantas narkoba, minuman keras, dan perjudian, baik konvensional maupun online. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindak pidana, khususnya kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. Melaporkan bukan membuka aib, melainkan melindungi korban dan mencegah korban berikutnya. Unit PPA Polres Kaur siap mendampingi secara profesional dengan menjaga kerahasiaan identitas korban.

Tak lupa, Kapolres mengingatkan jamaah untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya, serta bijak dalam bermedia sosial dengan tidak mudah percaya dan menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat memecah belah masyarakat.

Melalui Jumat Keliling ini, Polres Kaur berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sebagai komitmen bahwa Polri akan selalu hadir di tengah masyarakat, dari masjid ke masjid, dari hati ke hati, untuk Kaur yang aman dan kondusif.

(021)

KAUR, KP – Penggunaan anggaran negara dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Kabupaten Kaur memicu pertanyaan publik. Proyek pembangunan di TK Marifatul Insan Amaliah, Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, kini tengah menjadi sorotan tajam akibat indikasi ketidakjelasan batas aset negara dan pemukiman pribadi.

Sorotan ini bermula dari temuan dokumentasi lapangan yang memperlihatkan bangunan baru hasil revitalisasi tersebut diduga dibangun menempel langsung pada pagar halaman rumah pribadi. Berdasarkan pantauan, area batas tersebut ditandai dengan dinding cokelat dan unit pendingin ruangan (AC). Kondisi ini memicu pertanyaan serius mengenai batasan permanen antara aset yang dibiayai oleh APBN dengan regulasi zonasi rumah tinggal, termasuk aksesibilitas sekolah yang seharusnya terpisah secara mandiri.

Guna meluruskan persoalan tersebut, surat konfirmasi bernomor 005/Konf/KP-Kaur/X/2026 tertanggal 29 Oktober 2026 telah dilayangkan kepada Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yayasan terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa dana sebesar Rp449.857.000 dari APBN 2026 dengan masa kerja 120 hari kalender tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan keuangan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Revitalisasi 2026.

Selain persoalan fisik bangunan, legalitas lahan yang menjadi syarat mutlak clean and clear turut dipertanyakan. Pihak yayasan diminta kejelasannya terkait kepemilikan sertifikat tanah—apakah atas nama yayasan atau pribadi—dokumen Surat Keterangan Bebas Sengketa dari Kepala Desa atau BPN, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB). Transparansi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Teknis, SK P2SP, hingga rekening penampung dana juga dinilai krusial untuk mencegah potensi pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Merespons perkembangan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kaur, Lisarmawan, memberikan klarifikasinya saat menerima tembusan surat tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak dinas telah bergerak untuk mengonfirmasi langsung isu yang berkembang di masyarakat.

“Surat hibahnya sudah ada dan kami sudah memanggil ketua yayasan tersebut,” ujar Lisarmawan singkat saat memberikan keterangan.

Di sisi lain, hingga laporan ini diturunkan, pihak yayasan pengelola TK Marifatul Insan Amaliah belum memberikan hak jawab resmi atau melampirkan berkas sanggahan tertulis mengenai dokumen administrasi dan status batas lahan yang dipertanyakan.

Media ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak yayasan. Jika seluruh kelengkapan dokumen, kejelasan batas aset, serta pemisahan akses sekolah dapat dibuktikan secara hukum, informasi tersebut akan dimuat secara berimbang demi keterbukaan informasi publik.

Penulis: 021