‎MENYINGKAP TABIR DANA BOS SMA SE-KABUPATEN KAUR: ANTARA LAPORAN DI ATAS KERTAS DAN FAKTA DI LAPANGAN

KAUR, KP — Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan BOSKIN, perhatian kini meluas ke pos anggaran yang lebih besar dan lebih sensitif: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) tingkat SMA, SMK dan SLB sederajat se-Kabupaten Kaur yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui APBN setiap tahun. Pertanyaan besarnya, apakah laporan penggunaan dana BOS yang disampaikan sekolah-sekolah itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan?
‎
‎Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat, setiap siswa SMA mendapat alokasi BOSP Rp 1,8 juta per siswa per tahun. Dengan jumlah ribuan siswa SMA/SMK se-Kabupaten Kaur, total dana BOS yang masuk ke Bumi Se’ase Seijean mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Dana fantastis ini seharusnya habis untuk 11 komponen pembiayaan, mulai dari perpustakaan, kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarpras, hingga honor.
‎
‎Sebuah gambaran simulasi penelusuran awal Media KontakPublik di beberapa SMA negeri di Kaur, muncul kesenjangan klasik antara laporan dan realitas. Di atas kertas, laporan BOS terlihat rapi, lengkap dengan bukti nota, SPJ, dan foto kegiatan. Tapi di lapangan, guru honorer masih mengeluh honor terlambat, WC siswa masih rusak, buku perpustakaan minim update, dan laboratorium komputer banyak yang tidak berfungsi. Kemana larinya dana BOS itu?
‎
‎Modus yang paling sering ditemukan dalam audit BPK dan Inspektorat di berbagai daerah bukanlah penggelapan total, melainkan penggelembungan (mark-up) dan nota fiktif. Misalnya, pengadaan alat tulis kantor senilai Rp 20 juta di SPJ, faktanya hanya Rp 7 juta. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaporkan 4 kali sebulan, faktanya hanya 1 kali. Perawatan gedung yang dianggarkan Rp 50 juta per tahun, faktanya hanya dicat ulang saat ada kunjungan pejabat.
‎
‎Maka yang perlu ditelusuri bersama bukan hanya satu sekolah, tetapi pola yang sama di semua SMA, SMK, dan SLB di Kaur. KontakPublik akan membuka data perbandingan: Berapa jumlah siswa riil berdasarkan Dapodik? Berapa dana BOS yang cair per tahap? Berapa yang dilaporkan untuk honor guru? Apakah sesuai dengan jumlah guru honorer yang ada? Apakah ada pungutan liar berkedok sumbangan yang seharusnya sudah ditanggung BOS?
‎
‎Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu melalui Cabang Dinas Wilayah IX Bintuhan selaku pembina SMA/SMK di Kaur tidak boleh tutup mata. Mereka wajib melakukan verifikasi faktual, bukan hanya menerima laporan online melalui ARKAS. Begitu juga Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kaur harus turun melakukan audit sampling, mencocokkan nota toko dengan toko aslinya, mencocokkan daftar hadir kegiatan dengan siswa yang ikut.
‎
‎Sebab Dana BOS adalah uang rakyat. Jika laporannya hanya indah di atas kertas tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh siswa dan guru di lapangan, maka itu bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dana pendidikan. KontakPublik mengajak masyarakat, wali murid, dan guru honorer di Kaur untuk berani bersuara. Mari kita telusuri bersama, sekolah mana yang laporan BOS-nya paling jujur, dan sekolah mana yang perlu diaudit secara khusus.
‎
‎*Penulis: 021

TURUN KE PASAR LAMA, KAPOLRES KAUR DISAMBUT CURHAT NELAYAN: DARI BANTUAN TAK TEPAT SASARAN HINGGA PELABUHAN YANG TAK KUNJUNG DIBANGUN

KAUR, KP — Suasana Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, Rabu (4/11/2026) pagi mendadak hangat. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Aripin, S.I.K., M.A.P., turun langsung ke tengah masyarakat dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat dan Polisi Peduli Pengangguran, program prioritas Kapolri yang mengajak Polri lebih dekat dan tidak hanya hadir sebagai penegak hukum.

Dalam dialog yang berlangsung akrab dan kekeluargaan itu, Kapolres tidak banyak berbicara, justru lebih banyak mendengarkan. Para nelayan Pasar Lama bergantian menyampaikan unek-uneknya, mulai dari persoalan hidup sehari-hari hingga harapan besar agar kesejahteraan mereka tidak hanya menjadi janji.

Kapolres menegaskan, melalui program Polisi Peduli Pengangguran, Polres Kaur ingin merangkul generasi muda dan warga yang sedang mencari peluang kerja dan usaha produktif. Menurutnya, jika masyarakat punya aktivitas produktif, maka kamtibmas pun akan ikut kondusif. “Kami ingin hadir bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan sahabat masyarakat,” ujar Kapolres.

Aspirasi paling tajam datang soal bantuan perikanan. Nelayan mengeluhkan sarana dan prasarana yang dinilai tidak sesuai kebutuhan, pendataan yang belum tepat sasaran, serta penyaluran yang diharapkan bisa lebih transparan dan merata. Mereka meminta agar bantuan benar-benar sampai ke nelayan yang membutuhkan, bukan yang hanya tercatat di atas kertas.

Nelayan juga menagih janji pembangunan pelabuhan Pasar Lama yang dikabarkan akan dilaksanakan tahun 2027. Mereka meminta kejelasan informasi, karena pelabuhan itu dinilai sebagai urat nadi ekonomi perikanan. Selain itu, mereka kembali mengingatkan usulan pengerukan pelabuhan yang sudah diajukan sejak 2022 namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata.

Tak kalah penting, nelayan menyampaikan keluhan soal sulitnya akses BBM untuk melaut, mekanisme pengajuan bantuan yang berbelit, dan harapan agar semua proses berjalan sesuai ketentuan. Semua keluhan itu dicatat dan ditampung Kapolres untuk dikomunikasikan ke instansi terkait, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Kaur.

Di sela-sela dialog, Kapolres juga menitipkan pesan penting kepada orang tua dan tokoh masyarakat agar lebih ketat membimbing generasi muda. Ia mengingatkan bahaya kenakalan remaja, balap liar, hingga penyalahgunaan narkoba yang bisa merusak masa depan pemuda Kaur jika dibiarkan.

Di akhir kegiatan, Kapolres menegaskan komitmennya bahwa Polres Kaur hingga Bhabinkamtibmas akan terus responsif terhadap pengaduan masyarakat dan memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan humanis. “Jangan sungkan menyampaikan keluhan. Setiap aspirasi akan kami dengarkan dan tindak lanjuti. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

(**)

TIGA OKNUM ITU LAYAK DISEBUT APA? PUBLIK DESAK MABES POLRI BONGKAR TUNTAS AKTOR INTELEKTUALNYA

JAKARTA, KP — Sebuah pertanyaan tajam kini menggema di ruang publik: Tiga oknum itu layak disebut apa? Pertanyaan tersebut muncul setelah beredarnya foto tiga oknum anggota Polri yang kini telah berstatus tersangka, dan menyisakan tanda tanya besar di benak masyarakat tentang motif dan siapa aktor di belakangnya.

Publik tidak hanya mempersoalkan status tersangka yang kini melekat pada ketiganya. Lebih dari itu, masyarakat mempertanyakan sebutan yang paling pantas untuk perilaku yang diduga telah mencoreng institusi, jika terbukti melanggar hukum dan sumpah Bhayangkara.

Gambar borgol yang mengapit foto tersebut menjadi simbol bahwa tidak ada yang kebal hukum. Sementara patung Dewi Keadilan di sisi kanan menjadi pengingat bahwa hukum harus tegak tanpa pandang bulu, bahkan terhadap aparatnya sendiri.

Desakan keras pun kini mengarah ke Mabes Polri. Masyarakat mendesak agar Mabes Polri tidak berhenti hanya pada penetapan tiga oknum tersebut sebagai tersangka. Pengusutan harus dilakukan secara tuntas, transparan, dan tanpa kompromi.

Tuntutan utamanya adalah membongkar aktor intelektual di belakang tiga oknum tersangka itu. Publik yakin, kasus yang menyeret tiga oknum sekaligus tidak mungkin berdiri sendiri. Harus ada yang memerintah, yang membekingi, atau yang mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut.

Mabes Polri ditantang untuk membuktikan komitmennya dalam membersihkan internal. Penerapan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus menjadi bukti nyata, bukan sekadar slogan. Propam dan Bareskrim harus bekerja secara profesional dan independen.

Jika kasus ini hanya berhenti pada tiga oknum, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan kembali tergerus. Namun jika Mabes Polri berani mengusut hingga ke akar-akarnya dan mengungkap siapa di balik mereka, maka inilah momentum untuk mengembalikan marwah dan kehormatan institusi Polri.

Kini bola ada di tangan Mabes Polri. Publik menunggu, apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan secara tuntas, atau kasus ini akan kembali menguap seperti kasus-kasus lainnya.

(**)