Menempel di Pagar Rumah Pribadi, Proyek Revitalisasi TK Marifatul Insan Amaliah Rp449 Juta Disorot
KAUR, KP – Penggunaan anggaran negara dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Kabupaten Kaur memicu pertanyaan publik. Proyek pembangunan di TK Marifatul Insan Amaliah, Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, kini tengah menjadi sorotan tajam akibat indikasi ketidakjelasan batas aset negara dan pemukiman pribadi.
Sorotan ini bermula dari temuan dokumentasi lapangan yang memperlihatkan bangunan baru hasil revitalisasi tersebut diduga dibangun menempel langsung pada pagar halaman rumah pribadi. Berdasarkan pantauan, area batas tersebut ditandai dengan dinding cokelat dan unit pendingin ruangan (AC). Kondisi ini memicu pertanyaan serius mengenai batasan permanen antara aset yang dibiayai oleh APBN dengan regulasi zonasi rumah tinggal, termasuk aksesibilitas sekolah yang seharusnya terpisah secara mandiri.
Guna meluruskan persoalan tersebut, surat konfirmasi bernomor 005/Konf/KP-Kaur/X/2026 tertanggal 29 Oktober 2026 telah dilayangkan kepada Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yayasan terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa dana sebesar Rp449.857.000 dari APBN 2026 dengan masa kerja 120 hari kalender tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan keuangan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Revitalisasi 2026.
Selain persoalan fisik bangunan, legalitas lahan yang menjadi syarat mutlak clean and clear turut dipertanyakan. Pihak yayasan diminta kejelasannya terkait kepemilikan sertifikat tanah—apakah atas nama yayasan atau pribadi—dokumen Surat Keterangan Bebas Sengketa dari Kepala Desa atau BPN, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB). Transparansi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Teknis, SK P2SP, hingga rekening penampung dana juga dinilai krusial untuk mencegah potensi pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Merespons perkembangan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kaur, Lisarmawan, memberikan klarifikasinya saat menerima tembusan surat tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak dinas telah bergerak untuk mengonfirmasi langsung isu yang berkembang di masyarakat.
“Surat hibahnya sudah ada dan kami sudah memanggil ketua yayasan tersebut,” ujar Lisarmawan singkat saat memberikan keterangan.
Di sisi lain, hingga laporan ini diturunkan, pihak yayasan pengelola TK Marifatul Insan Amaliah belum memberikan hak jawab resmi atau melampirkan berkas sanggahan tertulis mengenai dokumen administrasi dan status batas lahan yang dipertanyakan.
Media ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak yayasan. Jika seluruh kelengkapan dokumen, kejelasan batas aset, serta pemisahan akses sekolah dapat dibuktikan secara hukum, informasi tersebut akan dimuat secara berimbang demi keterbukaan informasi publik.
Penulis: 021