Tingkatkan Spiritualitas di Bulan Suci, RSUD Kaur Gelar Siraman Rohani Rutin

KAUR – Mengisi momentum bulan suci Ramadhan dengan kegiatan positif, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur kembali menggelar agenda rutin siraman rohani di lingkungan kerja pada Jumat (20/02/2026). Kegiatan yang menghadirkan Ustaz Rabani dari Kota Bintuhan ini diikuti dengan khidmat oleh seluruh jajaran pegawai.

Direktur RSUD Kaur, Ahmad Mufti Herdiansyah, menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini bukan sekadar rutinitas formalitas. Menurutnya, siraman rohani memiliki urgensi tinggi dalam menjaga keseimbangan antara profesionalisme kerja dan kesehatan mental-spiritual karyawan.

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan spiritualitas dan memperkuat moral. Dengan pondasi agama yang kuat, kita berharap integritas pegawai di tempat kerja semakin meningkat, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun dilakukan dengan hati yang tulus,” ujar Ahmad Mufti dalam keterangannya, Jumat.

Senada dengan hal tersebut, Ustaz Rabani dalam tausiyahnya menekankan bahwa bekerja merupakan bagian dari ibadah, terlebih di tengah suasana bulan Ramadhan. Ia mengajak para pegawai RSUD Kaur untuk menjadikan rutinitas pekerjaan sebagai ladang pahala.

“Kegiatan ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menambah wawasan keagamaan. Di tengah kesibukan melayani pasien, peningkatan iman dan takwa menjadi kunci agar kita tetap taat beribadah dan memiliki kesabaran ekstra, apalagi di bulan suci yang penuh berkah ini,” pesan sang Ustaz.

Kegiatan yang berlangsung di Musholla area kantor RSUD Kaur ini diharapkan mampu menyegarkan kembali semangat para tenaga medis dan staf administrasi agar tetap prima dalam memberikan pelayanan publik, meski sedang menjalani ibadah puasa. (Red)

Kelangkaan Gas Elpiji 3kg di Kaur, Pedagang Makanan Terpaksa Tutup Usaha

KAUR – Kelangkaan gas Elpiji 3kg di Kabupaten Kaur telah menimbulkan kenaikan harga yang sangat mencekik konsumen. Pedagang makanan, seperti pemilik kedai Gadis Dahlan, terpaksa harus menutup usahanya karena sulitnya mencari gas Elpiji.

“Baru saja saya buka usaha, tapi karena tidak ada gas Elpiji, saya terpaksa harus tutup. Ini sangat merugikan saya,” kata pemilik kedai Gadis Dahlan.

Kelangkaan gas Elpiji 3kg ini juga menimbulkan kenaikan harga yang sangat tinggi. Harga gas Elpiji 3kg yang sebelumnya dijual seharga Rp 22.000, kini dijual seharga Rp 35.000.itupun barangnya sulit untuk di dapat.

Masyarakat Kaur mempertanyakan kelangkaan gas Elpiji 3kg ini. “Ada apa dengan pemerintah? Kenapa tidak ada tindakan untuk mengatasi kelangkaan gas Elpiji ini?” kata salah satu warga.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kaur diminta untuk terjun ke lapangan guna memastikan kendala yang terjadi. “Kami meminta Disperindagkop Kaur untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasi kelangkaan gas Elpiji ini,” kata salah satu warga.

Disperindagkop Kaur diharapkan dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi kelangkaan gas Elpiji 3kg ini, sehingga masyarakat dapat bernafas lega dan pedagang dapat kembali berjualan seperti biasa.

Penulis: 0ngah R021

Proyek Koperasi Merah Putih Tanpa Papan Nama, AJB Kaur Pertanyakan Peran Pengawasan TNI

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM  – Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB) Kabupaten Kaur melayangkan kritik keras terhadap Dandim 0408 Bengkulu Selatan (BS) – Kaur terkait pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Pasalnya, surat permohonan audiensi yang dikirimkan sejak 10 Februari lalu hingga kini belum mendapat respons dari pihak Kodim.

Ketua AJB Kaur, Kairul Iksan, menyayangkan sikap bungkam tersebut. Menurutnya, audiensi ini sangat krusial guna mengklarifikasi dugaan ketertutupan informasi publik terkait proyek pembangunan gerai koperasi yang saat ini tengah berjalan tanpa papan informasi (plang proyek).

“Kami merasa tidak dianggap. Surat sudah masuk sejak 10 Februari, tapi sampai berita ini diterbitkan, tidak ada jawaban. Apakah hak publik atas informasi ini dianggap tidak penting?” ujar Iksan dengan nada kecewa, Kamis (19/2).

Iksan menegaskan, AJB Kaur menyoroti peran TNI dalam pengawasan proyek tersebut. Pihaknya mencium adanya indikasi pembiaran karena pembangunan berlangsung tanpa plang nama kegiatan yang seharusnya menjadi standar transparansi publik.

“Peran TNI di situ sangat spesifik dan krusial dalam pengawasan. Mereka ada di lokasi setiap hari, sangat mustahil jika tidak mengetahui kalau papan merk kegiatan itu tidak ada. Kami mempertanyakan, apakah ada indikasi pembiaran di sini?” tegasnya lagi.

Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kaur memang mulai memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. AJB Kaur menuntut kejelasan mengenai siapa pelaksana proyek, besaran anggaran yang digunakan, hingga fasilitas yang direncanakan.

Jika surat audiensi tetap tidak diindahkan, AJB Kaur mengancam akan mengambil langkah lebih jauh. “Kami tidak akan diam. Jika jalur komunikasi formal tetap buntu, kami akan melakukan aksi protes dan meminta klarifikasi langsung kepada pihak-pihak terkait lainnya,” tambah Iksan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Dandim 0408 BS, Letkol Inf Angga Anugrah, S.H., M.I.P.., belum memberikan pernyataan resmi atau konfirmasi terkait kelanjutan surat permohonan audiensi dari pihak AJB.

AJB Kaur berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga azas transparansi dalam pembangunan di Kabupaten Kaur dapat ditegakkan sesuai amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.

Penulis: Ongah R021
Editor: [Redaksi KP]

‎Jelang Puasa Ramadhan, Harga Gas Elpiji di Kaur Melambung, Ibu Rumah Tangga Menjerit.

KAUR – Jelang bulan puasa Ramadhan, harga gas Elpiji di Kabupaten Kaur mengalami kenaikan yang signifikan. Harga gas Elpiji 3 kg yang sebelumnya dijual seharga Rp 22 000, kini dijual seharga Rp 30.000. hingga 35000 per tabung.
‎
‎Ibu-ibu rumah tangga di Kaur menjerit karena kenaikan harga gas Elpiji ini. “Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, harga gas Elpiji naik terus. Kami sebagai ibu rumah tangga sangat terpengaruh dengan kenaikan harga ini,” kata salah satu ibu rumah tangga. ibuk Desi saat di komfirmasi di rumahnya pada hari ini tanggal 18/02/2026
‎
‎Kenaikan harga gas Elpiji ini juga membuat para pedagang makanan masak di pasar tradisional Kaur khawatir. “Kami tidak bisa menaikkan harga jual, karena nanti pelanggan kami akan berkurang. Kami harus menanggung sendiri kenaikan harga gas Elpiji ini,” kata salah satu pedagang.
‎
‎Ka Diskoppridag Kaur, Dyki Marianto, S.Si., M.A.P. belum dapat dikonfirmasi terkait kenaikan harga gas Elpiji ini.
‎
‎Kenaikan harga gas Elpiji ini menambah beban masyarakat Kaur yang sudah tertekan oleh kenaikan harga bahan pokok lainnya. “Kami berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga gas Elpiji, sehingga masyarakat dapat bernafas lega,” kata salah satu warga.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Kaur diharapkan dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi kenaikan harga gas Elpiji ini, sehingga masyarakat dapat menyambut bulan puasa Ramadhan dengan lebih nyaman.
‎
‎Penulis: 0ngah R021

‎87 CPNS Formasi 2024 Kaur Siap Diangkat Menjadi PNS Penuh

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Sebanyak 87 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 di Kabupaten Kaur telah mengikuti Pelatihan Dasar (Laksar) dan telah lulus. Sertifikat Laksar sudah dapat diunduh di akun masing-masing peserta.
‎
‎Menurut informasi yang di sampaikan oleh kepala bidang mutasi Badan kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kaur, Noprianto ke-87 peserta CPNS yang mengikuti Laksar ini terdiri dari 24 orang tenaga teknis, 24 orang tenaga guru, dan 39 orang tenaga kesehatan. Semua peserta telah lulus dan siap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh. saat di bincangi di ruang kerjanya pada Jumat 12/02/2026
‎
‎Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaur, Noprianto menyatakan bahwa pengangkatan CPNS menjadi PNS penuh akan dilakukan pada bulan Mei 2026 mendatang. “Sesuai dengan aturan, CPNS yang telah lulus Laksar akan diangkat menjadi PNS penuh,” katanya.
‎
‎Pengangkatan CPNS menjadi PNS penuh ini merupakan momen penting bagi para peserta yang telah berjuang untuk menjadi PNS. “Kami berharap para CPNS dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadi PNS yang profesional.
‎
‎Dengan adanya pengangkatan CPNS menjadi PNS penuh ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kaur. “PNS yang profesional dan berintegritas sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
‎
‎Pengangkatan CPNS menjadi PNS penuh ini juga merupakan hasil dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Kaur. “Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM di Kaur, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
‎
‎Penulis: Ongah R021.

Dongkrak Produktivitas, Bupati Gusril Pausi Serahkan Alsintan Modern Senilai Ratusan Juta ke Petani Kaur

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Langkah nyata memperkuat sektor pangan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian (Dispertan). Pada Selasa (10/2/2026), Bupati Kaur Gusril Pausi secara resmi menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) modern kepada empat kelompok tani yang tersebar di berbagai kecamatan.

1. Upja Usaha Rukun (Kecamatan Kelam Tengah)
2. Upja Surya Pagi (Kecamatan Tanjung Kemuning)
3. Upja Pulau Kabu (Kecamatan Kaur Utara)
4. Upja Setia Kawan (Kecamatan Kinal)

Lawan Peredaran Uang Palsu, BRI Unit Pasar Bintuhan Genjot Digitalisasi QRIS hingga ke Warung Pelosok

KAUR, KONTAKPUBLIK.COM – Langkah nyata mempercepat transformasi digital di Kabupaten Kaur terus digalakkan oleh pihak perbankan. Guna memberikan pelayanan maksimal, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Unit Pasar Bintuhan kini gencar menyebarkan layanan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menyasar pelaku UMKM hingga ke tingkat warung manisan di pelosok desa.

Sinergi Tanpa Batas, Kapolres Kaur dan Jajaran Beri Ucapan Hangat di Hari Pers Nasional 2026

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Momentum bersejarah bagi insan pers tanah air kembali diperingati hari ini. Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Kaur, Bengkulu, secara khusus menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jurnalis dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang jatuh pada Senin, 9 Februari 2026.

Ucapan selamat tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Kaur, AKBP Alam Bawono, S.I.K., M.Tr.Opsla, bersama seluruh staf, jajaran personil, serta didampingi oleh Ketua Bhayangkari Cabang Kaur, Ny. Daulika Alam.

Dalam peringatan tahun ini yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, Kapolres menekankan pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi, khususnya dalam menjaga kondusivitas informasi di wilayah hukum Kabupaten Kaur.

“Pers adalah mitra strategis Polri. Melalui informasi yang akurat dan edukatif, pers berperan besar dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat menuju bangsa yang lebih kuat,” ujar AKBP Alam Bawono dalam pesan resminya.

Senada dengan itu, Ny. Daulika Alam mewakili keluarga besar Bhayangkari Cabang Kaur juga menyampaikan harapannya agar insan pers, khususnya yang bertugas di wilayah Bengkulu, terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan profesionalisme dalam berkarya.

Sinergi antara Polres Kaur dan awak media selama ini dinilai sangat harmonis. Kehadiran pers tidak hanya sebagai penyambung lidah kepolisian kepada masyarakat, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang konstruktif demi kemajuan daerah.

Selamat Hari Pers Nasional 2026. Jayalah Pers Indonesia!

(red)

‎Satpol PP Kaur Gencar Sosialisasikan Perda Baru tentang Hewan Ternak

KAUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kaur gencar mensosialisasikan Perda baru tentang hewan ternak kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung dengan berkeliling ke desa-desa maupun melalui media massa.
‎
‎Kasatpol PP, Budi sastra  menyatakan bahwa sosialisasi Perda baru ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hewan ternak dan lingkungan. “Kegiatan seperti ini akan lebih efektif, mengingat saat ini media sosial baik itu FB, TikTok, Instagram maupun media online memang sudah menjadi konsumsi publik,” saat di bincangi di ruang kerjanya pada Jumat 06/02/2026
‎
‎Budi sastra menambahkan bahwa Perda baru ini bertujuan untuk mengatur tentang pemeliharaanhewan ternak di Kabupaten Kaur, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan. “Kami berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang ada, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” tambahnya.
‎
‎Sosialisasi Perda baru ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang beternak yang baik, “Kami akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa hewan ternak di Kabupaten Kaur di kandangkan sebagaimana beternak yang baik,” kata Sdr. H. M. Zulfikar.
‎
‎Masyarakat Kaur menyambut baik sosialisasi Perda baru ini. “Kami berharap Satpol PP dapat terus melakukan sosialisasi dan pengawasan, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” kata salah satu warga.
‎
‎Satpol PP akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa Perda baru tentang hewan ternak ini dapat dilaksanakan dengan baik..
‎
‎Penulis: 0ngah R021

Tunggakan TGR Rp9 Juta di Kesbangpol Kaur Jadi Sorotan, Akuntabilitas Pemda Dipertanyakan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur kembali mendapat sorotan tajam. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kaur tercatat masih menyisakan tunggakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp7 juta yang hingga kini diduga belum disetorkan kembali ke kas negara.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa temuan kerugian negara tersebut sejatinya berjumlah total Rp9 juta. Namun, hingga memasuki kuartal pertama tahun ini, pihak terkait baru melakukan pengembalian sebesar Rp2 juta, sehingga menyisakan kewajiban sebesar Rp7 juta yang masih tertahan.

TGR merupakan instrumen hukum krusial untuk memulihkan kekayaan negara akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Berlarutnya penyelesaian temuan ini memicu pertanyaan publik mengenai komitmen Pemda Kaur dalam menjaga integritas fiskal daerah.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan Kesbangpol Pemda Kaur belum memberikan keterangan resmi terkait kendala yang menyebabkan macetnya pengembalian dana tersebut. Padahal, sesuai regulasi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap temuan pemeriksaan wajib ditindaklanjuti segera untuk menghindari dampak hukum yang lebih luas.

Ketidaktegasan dalam penyelesaian TGR dikhawatirkan dapat merusak sistem pengelolaan keuangan daerah dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah. Pemda Kaur diharapkan segera mengambil langkah nyata dan memberikan sanksi administratif jika diperlukan, guna memastikan setiap rupiah dana publik kembali ke fungsinya untuk layanan dasar masyarakat.

Penulis: 0ngah R021
Editor: [Tim Redaksi Kontak Publik)