Sentuhan Modern di Tepian Samudra: Menanti Wajah Baru Kampung Nelayan Merah Putih

NASAL, KONTAK PUBLIK.COM – Proyek ambisius pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, kini tengah berpacu dengan waktu. Pengerjaan infrastruktur yang diproyeksikan menjadi motor ekonomi baru bagi nelayan Kabupaten Kaur ini resmi mendapat perpanjangan waktu hingga 28 Februari 2026.

Project Manager KNMP, Maryandi, mengungkapkan bahwa meskipun ada penambahan waktu, progres di lapangan menunjukkan tren yang sangat positif. Saat ini, fisik bangunan telah melampaui angka 90 persen.

“Kami optimis bisa menyelesaikan seluruh pengerjaan sesuai dengan tenggat perpanjangan kedua ini,” ujar Maryandi saat memberikan keterangan di lokasi konstruksi, Selasa (3/2/2026).

Sentuhan Modern di Tepian Samudra

Proyek senilai Rp20 miliar ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya sistematis pemerintah untuk mengatrol taraf hidup masyarakat pesisir. Fasilitas yang disiapkan tergolong komprehensif, mulai dari gedung sentra kuliner untuk hilirisasi produk, kantor koperasi, hingga fasilitas krusial seperti pabrik es dan balai nelayan.

Tak hanya infrastruktur darat, bantuan alat tangkap juga menjadi bagian dari paket program ini guna memastikan nelayan lokal memiliki daya saing lebih tinggi.

Harapan Besar dari Pemerintah Daerah

Senada dengan optimisme pelaksana proyek, Bupati Kaur, Gusril Pausi, yang sempat meninjau langsung ke lokasi beberapa waktu lalu, menaruh harapan besar pada proyek ini. Keberadaan KNMP diharapkan tidak hanya menjadi ikon baru di Kecamatan Nasal, tetapi benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan sisa waktu kurang dari satu bulan, masyarakat kini menanti tuntasnya pembangunan yang dijanjikan akan mengubah wajah sektor perikanan di Kabupaten Kaur tersebut.

Laporan: 0ngah R021
Editor: Redaksi Kontak Publik

Kucurkan Rp200 Juta untuk Perlindungan Buruh, Transparansi Disnakertrans Kaur di Harapkan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kaur mengalokasikan anggaran sebesar Rp200.000.000 dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Dana tersebut dikhususkan untuk program pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi, anggaran ini merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, khususnya pada Program Hubungan Industrial. Fokus utamanya mencakup pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penanganan mogok kerja, hingga penutupan perusahaan di tingkat kabupaten.

Meski rincian teknis mengenai peruntukan dana tersebut belum dipaparkan secara mendetail oleh pihak terkait, sasaran program ini telah ditetapkan secara jelas. Output yang diharapkan adalah terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja bagi para buruh di Bumi Se’ase Seijean.

Keberadaan anggaran ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Mengingat besarnya nominal yang dialokasikan untuk kesejahteraan pekerja, transparansi dalam pelaksanaannya menjadi harga mati.

Masyarakat dan seluruh elemen terkait diharapkan dapat bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran ini agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perlindungan sosial para pekerja di Kabupaten Kaur selama tahun 2026 berjalan. (Red)

Dinas Perhubungan Kaur Alokasikan Anggaran 2026 untuk Perlengkapan Jalan dan Perizinan Parkir

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perhubungan mulai memetakan rencana kerja untuk tahun anggaran 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah item kegiatan prioritas telah disiapkan, mulai dari pengawasan lalu lintas hingga penyediaan ratusan unit perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Kaur.

Fokus utama dalam program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tahun 2026 mencakup manajemen rekayasa lalu lintas serta penguatan sistem perizinan. Salah satu poin penting adalah alokasi sebesar Rp35.000.000 yang diperuntukkan bagi fasilitasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).

Selain perizinan, Dinas Perhubungan juga memprioritaskan keamanan jalan raya. Anggaran sebesar Rp50.000.000 telah diplotkan untuk pengadaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dengan target ketersediaan sebanyak 100 unit perlengkapan baru.

Tak hanya teknis di lapangan, urusan penunjang pemerintahan juga menjadi perhatian. Dana sebesar Rp70.000.000 dialokasikan untuk administrasi umum, khususnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD guna memastikan sinkronisasi program kerja sepanjang tahun.

Berikut adalah rincian beberapa item kegiatan Dinas Perhubungan Kaur untuk tahun 2026:

• Manajemen & Rekayasa Lalin: Pengawasan dan pengendalian efektivitas kebijakan jalan kabupaten (Rp40.000.000).
• Fasilitas Parkir: Penerbitan izin dan pemenuhan persyaratan fasilitas parkir berbasis elektronik (Rp35.000.000).
• Perlengkapan Jalan: Penyediaan 100 unit perlengkapan jalan di titik-titik strategis (Rp50.000.000).
• Administrasi Umum: Penyelenggaraan 20 laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Rp70.000.000).

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Dinas Perhubungan terkait detail teknis peruntukan anggaran tersebut dan titik lokasi mana saja yang akan menjadi prioritas pemasangan perlengkapan

(**)

Tekan Angka Kecelakaan, Polres Kaur Gelar Operasi Keselamatan Nala 2026 Selama 14 Hari

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Guna meningkatkan kedisiplinan pengendara dan menekan angka kecelakaan di jalan raya, Polres Kaur resmi memulai Operasi Keselamatan Nala 2026. Dimulainya operasi ini ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Satya Haprabu Polres Kaur pada Senin (2/2/2026) pagi.

Serap Rp403 Juta untuk 325 Siswa, Begini Alokasi Dana BOS SMPN 3 Kaur Tahun 2025

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Mempertahankan reputasi sebagai sekolah dengan Akreditasi A bukan perkara mudah. Selain mutu pendidikan, tata kelola anggaran yang transparan menjadi kunci utama bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Kaur, Provinsi Bengkulu.

Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Mupi Purnawan, sekolah dengan NPSN 10701792 ini menunjukkan komitmen keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun anggaran 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi, SMPN 3 Kaur menerima total dana BOS sebesar Rp 403.000.000 sepanjang tahun 2025 yang dialokasikan untuk 325 siswa. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap masing-masing sebesar Rp 201.500.000.

Rincian Penggunaan Dana Tahap I

Pencairan tahap pertama yang jatuh pada 21 Januari 2025 difokuskan pada penguatan literasi dan operasional dasar. Alokasi terbesar diserap oleh pengembangan perpustakaan senilai Rp 62.646.200 dan pembayaran honor guru/tenaga kependidikan sebesar Rp 60.000.000.

Selain itu, sekolah mengalokasikan Rp 43.958.000 untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler guna menunjang bakat siswa, serta Rp 15.123.200 untuk biaya administrasi sekolah.

Rincian Penggunaan Dana Tahap II

Pada pencairan tahap kedua, 5 Agustus 2025, arah kebijakan anggaran bergeser pada penguatan teknis pembelajaran dan pemeliharaan fisik. Sektor kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler menjadi prioritas utama dengan serapan Rp 60.087.000, disusul administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp 55.337.200.

Menariknya, pada tahap ini sekolah mulai mengalokasikan anggaran untuk penyediaan alat multimedia pembelajaran sebesar Rp 2.500.000 dan meningkatkan anggaran pemeliharaan sarana prasarana sekolah menjadi Rp 10.325.000, melonjak signifikan dibandingkan tahap pertama.

Transparansi Sebagai Bentuk Kontrol Sosial

Publikasi rincian penggunaan anggaran ini bertujuan agar masyarakat, khususnya orang tua wali murid, dapat ikut serta melakukan fungsi pengawasan.

“Informasi ini disampaikan agar masyarakat bisa mengetahui dan mengontrol langsung penggunaan dana BOS tersebut, memastikan apakah sudah tepat sasaran atau tidak dalam mendukung kemajuan pendidikan di SMPN 3 Kaur,” tulis keterangan resmi yang diterima media ini.

Dengan akreditasi A yang disandang, SMPN 3 Kaur diharapkan terus konsisten menyelaraskan antara prestasi akademik dengan akuntabilitas manajerial yang

(**)

Penuhi Stok Medis, RSUD Kaur Kucurkan Rp2,4 Miliar untuk Obat dan BMHP Tahun 2026

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur mulai tancap gas dalam merealisasikan belanja barang dan jasa di awal tahun anggaran 2026. Melalui Dana APBD Murni, RSUD Kaur mengalokasikan total pagu sebesar Rp2,4 miliar yang difokuskan pada pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

Berdasarkan data yang dihimpun, pengadaan ini terbagi menjadi dua paket besar. Paket pertama adalah belanja obat-obatan dengan nilai pagu sebesar Rp1.205.505.380. Sementara paket kedua dialokasikan untuk belanja BMHP dengan nilai pagu sebesar Rp1.200.000.000.

Pihak RSUD Kaur memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui metode E-Purchasing. Langkah ini diambil untuk mempercepat ketersediaan stok medis bagi masyarakat Kabupaten Kaur sekaligus mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

“Jadwal pemilihan penyedia telah dimulai sejak Januari 2026. RSUD menargetkan pemanfaatan barang sudah bisa berjalan maksimal hingga Desember 2026 mendatang,” tulis detail sistim rencana dalam pengadaan Kabupaten Kaur.

Menariknya, meskipun proyek ini berskala miliaran rupiah, RSUD Kaur memberikan prioritas bagi pelaku Usaha Kecil untuk terlibat dalam pengadaan ini. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan pengusaha lokal, meski dalam aspek teknis pengadaan ini belum mencakup kriteria Sustainable Public Procurement (SPP) dari sisi lingkungan maupun sosial.

Dengan ditayangkannya paket ini secara resmi pada 12 Januari 2026, diharapkan pelayanan kesehatan di RSUD Kaur tidak mengalami kendala kekosongan stok obat maupun alat pendukung medis sepanjang tahun anggaran berjalan.

(**)

Cegah Jalan Gelap, Pemkab Kaur Kucurkan Rp321 Juta untuk Tagihan Listrik PJU 2026

KAUR – Keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di malam hari menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kaur. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim), pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp321.194.251 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) untuk pos belanja tagihan listrik tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas Perkim Kaur, Ismawar Hasdan, membenarkan adanya alokasi dana tersebut. Saat dikonfirmasi, ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut dikhususkan untuk memastikan lampu jalan tetap berfungsi optimal demi kepentingan publik.

“Anggaran senilai 321 Kuta itu untuk lampu jalan atau lampu (Penerangan Jalan Umum (PJU),” terang Ismawar Hasdan melalui pesan singkat WhatsApp pada Minggu (01/02/2026).

Fokus pada Keamanan dan Efisiensi

Lampu PJU merupakan infrastruktur krusial yang berfungsi mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas serta mencegah tindak kriminalitas di area publik. Berdasarkan data teknis, pengelolaan PJU kini mulai mengarah pada penggunaan lampu LED yang lebih hemat energi guna mengefisiensikan beban anggaran daerah (APBD).

Paket pekerjaan yang tercatat dalam sistem swakelola ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kaur, termasuk Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan area taman kota.

Harapan Masyarakat

Besarnya anggaran yang bersumber dari pajak rakyat ini memicu harapan tinggi dari warga. Masyarakat meminta agar Dinas Perkim tidak hanya fokus pada pembayaran tagihan, tetapi juga sigap dalam perawatan teknis.

“Kami berharap dengan adanya anggaran tersebut, tidak ada lagi lampu PJU yang mati atau tidak berfungsi. Jangan sampai ada titik yang gelap karena sangat rawan bagi pengendara motor,” ujar salah seorang warga setempat.

Dengan tersedianya anggaran ini, diharapkan wajah Kabupaten Kaur di malam hari akan semakin terang dan aman, mendukung aktivitas ekonomi serta mobilitas warga tanpa rasa khawatir.

(**)

Dukung Keterampilan Warga, Disnakertrans Kaur Alokasikan Rp60 Juta untuk Bahan Baku Pelatihan Menjahit 2026

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) resmi mengumumkan paket pengadaan bahan baku untuk menunjang program pelatihan menjahit pada tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem pengadaan, proyek dengan nama paket “Belanja Bahan-Bahan Baku” ini menelan total pagu anggaran sebesar Rp60.000.000 yang bersumber dari APBD 2026 Kabupaten Kaur.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memberdayakan sektor Usaha Kecil dan mengutamakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Proses pemilihan penyedia sendiri akan dilakukan melalui metode E-Purchasing, yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Januari 2026.

Adapun rincian pelaksanaan kontrak dan pemanfaatan barang direncanakan berjalan sepanjang tahun, terhitung mulai Januari hingga Desember 2026. Pengadaan ini secara spesifik ditujukan untuk menyediakan material pendukung bagi peserta pelatihan menjahit di bawah naungan Disnakertrans Kaur.

Meskipun detail teknis mengenai jumlah peserta dan lokasi spesifik pelatihan telah tertera dalam rencana kerja, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur masih dalam upaya konfirmasi terkait rincian lebih lanjut mengenai peruntukan dan target sasaran dana tersebut.

(**)

Tingkatkan Mutu Pendidikan, Sekda Kaur Lakukan Pembinaan Intensif di Boarding School

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pemerintah Kabupaten Kaur terus berkomitmen mencetak generasi unggul melalui penguatan sarana dan prasarana pendidikan. Pada Minggu (01/02/2026), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kaur, Dr. Nasrur Rahman, S.Hut, M.Si, melakukan kunjungan kerja sekaligus memberikan pembinaan bagi pengelola sekolah Boarding School di Kecamatan Kaur Selatan.

Tatap Masa Depan 2026, Desa Suka Jaya Sepakati 7 Program Prioritas Lewat Musrenbangdes

NASAL, KONTAK PUBLIK.COM – Pemerintah Desa Suka Jaya, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sukses menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) guna menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Suka Jaya pada Selasa (27/01/2026) ini menjadi tonggak penting dalam menentukan arah pembangunan desa satu tahun ke depan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Lokal Desa (PLD), serta Bhabinkamtibmas. Tak hanya unsur formal, Musrenbangdes kali ini juga melibatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, perwakilan perempuan, kader kesehatan, pengurus organisasi masyarakat, hingga perwakilan warga dari seluruh dusun.

Kepala Desa Suka Jaya, Muchlisin, menegaskan bahwa seluruh program yang termuat dalam RKPDes 2026 merupakan buah pemikiran dan aspirasi murni dari warga. Melalui diskusi yang dinamis dan partisipatif, forum secara mufakat menetapkan tujuh program prioritas, yakni:

Optimalisasi Pemerintahan Desa: Penguatan administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Infrastruktur Strategis: Fokus pada pembangunan jalan lingkungan dan jalan usaha tani (JUT) guna memperlancar distribusi hasil bumi.

Aksi Pencegahan Stunting: Pemberian insentif kader kesehatan serta program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita, lansia, dan ibu menyusui.

Apresiasi Tenaga Pendukung: Penyaluran insentif bagi pengurus masjid, guru ngaji, guru PAUD, serta berbagai lembaga desa seperti KPM, KTD, BMA, hingga operator Prodeskel.

Pemberdayaan & Kapasitas: Pelatihan mitigasi bencana, pembinaan Linmas/Wasbang, serta penguatan administrasi desa.

Ketahanan Pangan: Pengembangan program ternak kambing sebagai sumber pangan hewani sekaligus penggerak ekonomi warga.

Jaring Pengaman Sosial: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

“Kami berkomitmen penuh menjalankan setiap poin kesepakatan ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tujuan utamanya jelas, yakni memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan Desa Suka Jaya dan kesejahteraan seluruh warga,” ujar Muchlisin di sela-sela kegiatan.

Apresiasi pun datang dari warga yang hadir. Pelaksanaan Musrenbangdes dinilai sangat inklusif karena memberikan ruang bagi masyarakat lapisan bawah untuk bersuara. Warga berharap, rencana yang telah disusun dengan matang ini dapat terealisasi secara nyata pada tahun 2026 mendatang.

Pewarta: Roni Afrizal