‎MENYINGKAP TABIR DANA BOS SMA SE-KABUPATEN KAUR: ANTARA LAPORAN DI ATAS KERTAS DAN FAKTA DI LAPANGAN

KAUR, KP — Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan BOSKIN, perhatian kini meluas ke pos anggaran yang lebih besar dan lebih sensitif: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) tingkat SMA, SMK dan SLB sederajat se-Kabupaten Kaur yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui APBN setiap tahun. Pertanyaan besarnya, apakah laporan penggunaan dana BOS yang disampaikan sekolah-sekolah itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan?
‎
‎Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat, setiap siswa SMA mendapat alokasi BOSP Rp 1,8 juta per siswa per tahun. Dengan jumlah ribuan siswa SMA/SMK se-Kabupaten Kaur, total dana BOS yang masuk ke Bumi Se’ase Seijean mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Dana fantastis ini seharusnya habis untuk 11 komponen pembiayaan, mulai dari perpustakaan, kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarpras, hingga honor.
‎
‎Sebuah gambaran simulasi penelusuran awal Media KontakPublik di beberapa SMA negeri di Kaur, muncul kesenjangan klasik antara laporan dan realitas. Di atas kertas, laporan BOS terlihat rapi, lengkap dengan bukti nota, SPJ, dan foto kegiatan. Tapi di lapangan, guru honorer masih mengeluh honor terlambat, WC siswa masih rusak, buku perpustakaan minim update, dan laboratorium komputer banyak yang tidak berfungsi. Kemana larinya dana BOS itu?
‎
‎Modus yang paling sering ditemukan dalam audit BPK dan Inspektorat di berbagai daerah bukanlah penggelapan total, melainkan penggelembungan (mark-up) dan nota fiktif. Misalnya, pengadaan alat tulis kantor senilai Rp 20 juta di SPJ, faktanya hanya Rp 7 juta. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaporkan 4 kali sebulan, faktanya hanya 1 kali. Perawatan gedung yang dianggarkan Rp 50 juta per tahun, faktanya hanya dicat ulang saat ada kunjungan pejabat.
‎
‎Maka yang perlu ditelusuri bersama bukan hanya satu sekolah, tetapi pola yang sama di semua SMA, SMK, dan SLB di Kaur. KontakPublik akan membuka data perbandingan: Berapa jumlah siswa riil berdasarkan Dapodik? Berapa dana BOS yang cair per tahap? Berapa yang dilaporkan untuk honor guru? Apakah sesuai dengan jumlah guru honorer yang ada? Apakah ada pungutan liar berkedok sumbangan yang seharusnya sudah ditanggung BOS?
‎
‎Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu melalui Cabang Dinas Wilayah IX Bintuhan selaku pembina SMA/SMK di Kaur tidak boleh tutup mata. Mereka wajib melakukan verifikasi faktual, bukan hanya menerima laporan online melalui ARKAS. Begitu juga Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kaur harus turun melakukan audit sampling, mencocokkan nota toko dengan toko aslinya, mencocokkan daftar hadir kegiatan dengan siswa yang ikut.
‎
‎Sebab Dana BOS adalah uang rakyat. Jika laporannya hanya indah di atas kertas tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh siswa dan guru di lapangan, maka itu bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dana pendidikan. KontakPublik mengajak masyarakat, wali murid, dan guru honorer di Kaur untuk berani bersuara. Mari kita telusuri bersama, sekolah mana yang laporan BOS-nya paling jujur, dan sekolah mana yang perlu diaudit secara khusus.
‎
‎*Penulis: 021