POLRES KAUR GELAR PRESS RELEASE UNGKAP KASUS CURANMOR DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Kaur, KP – Kepolisian Resor (Polres) Kaur menggelar kegiatan Press Release pengungkapan kasus tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan penyalahgunaan Narkotika di Mapolres Kaur pada hari Jumat, 13 November 2026, pukul 16.00 WIB.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin, S.I.K., M.A.P., didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Tomson Sembiring, S.H., M.H., Kasi Humas Iptu Slamet Ambyah, S.H., serta KBO Satresnarkoba Ipda Y.A. Zega, dan turut diliput oleh sejumlah awak media.

1. Ungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)

Dalam kurun waktu Oktober hingga November 2026, jajaran Satreskrim Polres Kaur berhasil mengungkap sebanyak 9 (sembilan) Laporan Polisi kasus Curanmor dan mengamankan 4 (empat) orang tersangka, yakni:

• Aprianyansah Bin Amin Zainudin (26) dan Redo Saputra Bin Feriansah (21), yang beraksi menyasar motor terparkir di luar rumah serta merusak kabel kontak di wilayah Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal (6 LP).

• Jumrobi Bin Yanto (30) dan M. Kodri Bin Yanto (29, ditahan di Polsek Muara Dua Sumsel), yang beraksi menggunakan sebo/penutup kepala serta merusak kunci kontak memakai kunci T di wilayah Kecamatan Kaur Tengah, Semidang Gumay, dan Tanjung Kemuning (3 LP).

Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 14 (empat belas) unit sepeda motor dari berbagai merek dan tipe.

2. Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika (Operasi Sarang Narkoba)

Melalui Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum terhadap Lokasi Sarang Narkoba (OSN) di Desa Bungin Tambun III, Kecamatan Padang Guci Hulu pada Kamis, 22 Oktober 2026, tim gabungan Satresnarkoba Polres Kaur berhasil mengamankan 5 (lima) orang tersangka, meliputi:

• MR als PC berperan sebagai pengedar (jaringan dari DPO IG als PB yang melarikan diri).
• YG, FN, BS, dan BH berperan sebagai pengguna yang tertangkap tangan sedang bertransaksi dan menggunakan narkotika jenis sabu di lokasi tersebut.

Petugas menyita barang bukti utama berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu siap edar, uang tunai sebesar Rp7.439.000,-, timbangan digital, alat hisap (bong), 1 unit mobil Toyota Calya, 3 unit sepeda motor, serta sejumlah unit telepon genggam.

Atas perbuatannya, tersangka pengedar (MR als PC) dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup.

Sementara itu, keempat tersangka pengguna (YG, FN, BS, dan BH) dijerat dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Melalui pengungkapan ini, Polres Kaur berhasil menyelamatkan sekitar 100 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Komitmen Pemberantasan Narkoba dan Pengembalian Barang Bukti
Dalam arahannya, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin, S.I.K., M.A.P. menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba secara masif tanpa pandang bulu demi menyelamatkan generasi muda di Kabupaten Kaur.

Beliau juga mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba maupun tindak kejahatan jalanan di lingkungan masing-masing.
Pada kesempatan yang sama,

Kapolres Kaur menyerahkan secara simbolis barang bukti sepeda motor hasil pengungkapan kasus Curanmor kepada para pemilik sahnya. Pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh proses pengembalian kendaraan tersebut dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Perwakilan pemilik sepeda motor pun menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Kaur beserta seluruh jajaran atas kerja keras dan respon cepat dalam mengungkap kasus serta mengembalikan kendaraan mereka.

Penulis:021

Klarifikasi Yayasan Terbuka : 4 Dokumen Ditunjukkan, Dan Ada Juga Penyampaian Secara Lisan.

KAUR, KONTAKPUBLIK.COM – Menindaklanjuti permohonan klarifikasi dari media online kontakpublik.com, pihak Yayasan Pendidikan Ma’rifatul Insan Amaliah akhirnya memberikan jawaban dan memperlihatkan sejumlah dokumen terkait pembangunan revitalisasi di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan. Namun dari klarifikasi tersebut, justru terungkap adanya dokumen penting yang tidak dapat dipenuhi, sehingga persoalan ini belum bisa dinyatakan tuntas.
‎
‎Dalam klarifikasi itu, pihak yayasan memperlihatkan empat jenis dokumen. Pertama, Surat Keterangan Hibah dari pemilik lahan kepada pihak yayasan. Kedua, Akte Pendirian Yayasan. Ketiga, dokumen pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Keempat, akte tanah atau sertifikat kepemilikan lahan yang masih atas nama pribadi. Keempat dokumen tersebut telah diperlihatkan kepada pihak media sebagai bentuk jawaban atas permohonan klarifikasi.
‎
‎Surat hibah yang diperlihatkan berjudul Surat Keterangan Hibah dan ditandatangani di Suka Bandung pada 12 Mei 2023. Di dalamnya, MOH. Syahroni, S.Pd., M.TPd disebut sebagai Pihak Pertama yang menghibahkan, kepada Masmidawati, M.Pd selaku Pihak Kedua yang bertindak atas nama dan mewakili Yayasan Pendidikan Marifatul Insan Amaliah. Objeknya adalah sebidang tanah seluas 789 meter persegi di Jl. Trilomba, Desa Suka Bandung, untuk dipergunakan sebagai tempat ruang kelas yayasan.
‎
‎Yang menjadi catatan penting adalah adanya klausul bersyarat di dalam surat hibah tersebut. Disebutkan dengan jelas: dengan ketentuan apabila Yayasan tersebut ditutup, maka kepemilikannya kembali kepada pihak pertama. Artinya, hibah ini tidak bersifat mutlak dan permanen. Jika yayasan tidak lagi beroperasi, tanah tersebut dapat kembali ke pemberi hibah.
‎
‎Secara bentuk hukum, surat tersebut adalah surat keterangan hibah di bawah tangan bermeterai Rp. 10.000, yang ditandatangani pemberi dan penerima hibah, disaksikan oleh empat orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Suka Bandung, Syahrol Ahdi, S.E. Dokumen ini bukan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris, sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
‎
‎Fakta bahwa sertifikat masih atas nama pribadi semakin mempertegas persoalan tersebut. Pihak yayasan sendiri mengakui dan memperlihatkan bahwa sertifikat kepemilikan lahan belum beralih menjadi atas nama yayasan. Artinya, secara hukum pertanahan, tanah tempat gedung APBN itu berdiri hingga saat ini masih berstatus milik pribadi, bukan milik yayasan sebagai badan hukum nirlaba.
‎
‎Persoalan tidak berhenti di soal tanah. Ada beberapa dokumen yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak yayasan dalam klarifikasi tersebut, yaitu RAB dan gambar bangunan. Padahal RAB dan gambar adalah dokumen wajib dalam pembangunan yang dibiayai APBN, yang menjadi dasar untuk menilai volume pekerjaan, spesifikasi bahan, harga satuan, dan bentuk bangunan yang harus dikerjakan sesuai kontrak.
‎
‎Tanpa RAB dan gambar, publik tidak dapat menilai apakah bangunan yang sudah berdiri itu sesuai dengan dana yang dikucurkan negara. Tidak ada pembanding yang sah antara rencana dengan realisasi di lapangan. Dalam prinsip keterbukaan informasi publik, dokumen pembangunan yang dibiayai uang rakyat seharusnya dapat diakses dan dipertanggungjawabkan secara terbuka, bukan hanya ditunjukkan sebagian.
‎
‎Klarifikasi ini memang menunjukkan adanya itikad dari pihak yayasan untuk menjawab media. Namun klarifikasi yang terbuka sebagian ini justru menimbulkan pertanyaan baru yang lebih besar. Jika akte yayasan dan pengesahan Kemenkumham sudah ada, mengapa sertifikat tanah belum juga dibalik nama? Dan jika pembangunan sudah berjalan, mengapa RAB dan gambar tidak dapat diperlihatkan? Publik kini menunggu jawaban lanjutan yang disertai dokumen lengkap, karena taruhannya adalah kepastian aset negara dan masa depan pendidikan anak-anak di Suka Bandung.
‎
‎Penulis: 021