INSPEKTORAT KAUR TURUN TANGAN, YAYASAN MA’RIFATUL INSAN AMALIAH DIDUGA ABAIKAN KLARIFIKASI DANA REVITALISASI APBN

KAUR, KONTAKPUBLIK.COM – Inspektorat Kabupaten Kaur dengan tegas menanggapi surat klarifikasi yang dilayangkan Kontakpublik.com kepada Yayasan Ma’rifatul Insan Amaliah terkait kelengkapan administrasi sebagai syarat mendapatkan dana yang bersumber dari APBN melalui program revitalisasi satuan pendidikan.
‎
‎Surat tersebut dilayangkan beberapa waktu lalu sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers, untuk memastikan bahwa dana negara yang dikucurkan untuk pembangunan pendidikan benar-benar disalurkan kepada lembaga yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎Adapun konfirmasi dan klarifikasi yang diminta meliputi kelengkapan dokumen administrasi penerima bantuan, mulai dari legalitas yayasan, status lahan, dokumen kepemilikan tanah, hingga kesesuaian pembangunan dengan juknis Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dibiayai APBN.
‎
‎Namun hingga batas waktu yang diberikan, yakni 3 kali 24 jam, pihak Yayasan Ma’rifatul Insan Amaliah dikabarkan tidak memberikan jawaban maupun klarifikasi apa pun kepada redaksi. Sikap diam tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik, khususnya terkait transparansi pengelolaan dana revitalisasi.
‎
‎Menanggapi hal itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kaur melalui Sekretaris Inspektorat, Hargian Suhadi, S.IP., memberikan tanggapan tegas. Ia menyatakan pihak Inspektorat tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut penggunaan uang negara.
‎
‎Hargian menegaskan, dalam waktu dekat Inspektorat akan melakukan inspeksi langsung ke lapangan bersama pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Inspeksi tersebut dilakukan untuk memeriksa secara faktual kondisi di lapangan, sekaligus mencocokkan antara dokumen administrasi dengan realisasi pembangunan.
‎
‎Fokus pemeriksaan nantinya akan menyasar keabsahan administrasi, status lahan dan bangunan, serta kesesuaian pembangunan dengan ketentuan program revitalisasi. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka Inspektorat akan menindaklanjutinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
‎
‎Langkah tegas Inspektorat ini diharapkan menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap dana APBN di Kabupaten Kaur berjalan serius. Publik kini menanti hasil inspeksi tersebut, sekaligus menunggu jawaban resmi dari pihak Yayasan Ma’rifatul Insan Amaliah atas klarifikasi yang selama ini belum dijawab.

Penulis: 021