SUBSIDI BPJS 1 PERSEN DI KAUR TERJAWAB, BPKAD DAN DPMD PEGANG MATA ANGGARAN MASING-MASING
KAUR, KONTAKPUBLIK.COM – Teka-teki terkait anggaran subsidi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebesar 1 persen di Kabupaten Kaur akhirnya terjawab. Selama ini banyak pihak mempertanyakan di instansi mana mata anggaran subsidi tersebut ditempatkan, hingga menimbulkan simpang siur di tengah masyarakat dan perangkat desa.
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur, Hendris, MM, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 12 November 2026. Ia menjelaskan secara rinci pembagian mata anggaran subsidi tersebut agar tidak lagi menimbulkan salah tafsir.
Hendris menegaskan, untuk subsidi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1 persen, mata anggarannya berada di Badan Keuangan atau BPKAD Kabupaten Kaur. Artinya, pengelolaan dan penyaluran subsidi untuk jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab BPKAD sesuai dengan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, untuk subsidi BPJS Kesehatan sebesar 1 persen, mata anggarannya berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kaur. Penempatan ini disesuaikan dengan tugas DPMD sebagai instansi pembina pemerintah desa dan perangkat desa yang menjadi peserta program tersebut.
Pembagian dua mata anggaran di dua instansi berbeda ini dinilai sebagai langkah untuk memperjelas pertanggungjawaban. Dengan demikian, masing-masing instansi fokus mengurus bagiannya, tidak tumpang tindih, dan mudah diaudit dalam proses pemeriksaan keuangan daerah.
Menurut Hendris, kejelasan ini penting agar tidak ada lagi pihak yang saling lempar tanggung jawab saat ada keterlambatan atau kendala dalam pembayaran subsidi. Setiap instansi sudah memiliki pos anggarannya sendiri, sehingga proses pencairan dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kejelasan dari BPKAD ini sekaligus menjawab keresahan peserta, khususnya perangkat desa dan pekerja yang selama ini menunggu kepastian pembayaran iuran BPJS. Dengan mata anggaran yang sudah jelas, diharapkan tidak ada lagi alasan administrasi yang menghambat hak peserta untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Pemerintah Kabupaten Kaur melalui BPKAD dan DPMD kini diharapkan dapat memastikan penyaluran subsidi 1 persen tersebut berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan transparan, sehingga program jaminan sosial yang dibiayai dari APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaur.
Penulis: 021
