Dari Surat Balasan Sekolah Muncul Dugaan Kejanggalan Makan 3 Kali,sehari,bagaimana dengan MBG?
KAUR, KONTAKPUBLIK.COM —
Dugaan kejanggalan pengelolaan dana di SMA Negeri 10 Kaur (Pentagon) justru muncul dari surat balasan klarifikasi pihak sekolah sendiri. Dalam surat Hak Jawab tertanggal 29 Oktober 2026 yang ditandatangani Kepala SMAN 10 Pentagon, H. Yeye Hendri, S.Pd., M.Pd., pihak sekolah menjelaskan secara rinci penggunaan dana biaya hidup atau _living cost_ yang dipungut dari wali murid.
Dalam surat tersebut, pihak sekolah menegaskan dana _living cost_ sebesar Rp. 1.380.000 per siswa per bulan dimasukkan ke dalam RAPBS sebagai salah satu sumber dana operasional sekolah. Dana itu diklaim digunakan untuk membiayai makan 3 kali sehari, snack sore 1 kali sehari, bahan kebersihan, kesehatan, obat-obatan dan vitamin, iuran koperasi siswa, kegiatan kesiswaan, serta gaji pengasuh, fasilitator, dan juru masak di asrama.
Pihak sekolah juga menegaskan dalam surat yang sama bahwa pembayaran _living cost_ dilakukan melalui satu rekening sekolah, tidak ada pembayaran tunai, penarikan oleh bendahara diketahui kepala sekolah, dan jika siswa tidak berada di asrama maka uang bahan pangan yang tidak dibelanjakan tetap ada di dalam rekening, bukan menguap.
Namun dari jawaban itulah muncul dugaan kejanggalan. Pihak sekolah mengakui dalam surat yang sama bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan di sekolah tersebut, meski ditegaskan MBG tidak disalurkan berupa uang tunai melainkan berupa makanan siap saji, dan selama pembelajaran daring pengiriman MBG dihentikan setelah berkomunikasi dengan pengelola MBG.
Kejanggalan itu terletak pada satu pertanyaan sederhana: Jika untuk makan siang siswa sudah ditanggung melalui MBG berupa makanan siap saji, mengapa komponen makan 3 kali sehari tetap dibebankan penuh dari dana _living cost_ wali murid sebesar Rp. 1.380.000 per siswa per bulan? Dan ke mana larinya dana _living cost_ untuk makan siang yang tidak terpakai saat MBG berjalan, apakah dikembalikan, masuk saldo, atau dialihkan ke pos lain tanpa persetujuan wali murid?
Menanggapi jawaban tertulis sekolah tersebut, Ketua Ormas LPRI Bengkulu, Biman Iswandi, SH, menyatakan akan melayangkan surat laporan resmi ke Aparat Penegak Hukum (APH). Menurutnya, surat balasan sekolah itu justru menjadi bukti awal yang harus diuji secara hukum, karena jawaban sekolah menimbulkan tumpang tindih pembiayaan antara dana wali murid dan dana MBG.
“Kami tidak menuduh. Kami menduga dari surat balasan mereka sendiri. Mereka yang menulis untuk makan 3 kali sehari, mereka juga yang mengakui ada MBG untuk makan siang. Jadi biarlah APH yang memeriksa RAPBS, rekening koran, dan laporan pertanggungjawaban _living cost_ itu, apakah ada dana yang dipungut tapi tidak sesuai peruntukannya,” tegas Biman Iswandi, SH kepada Kontak Publik, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, pihak sekolah dalam Hak Jawabnya tetap membantah adanya penyelewengan, menegaskan tidak ada siswa yang terlantar, pembelajaran hanya berpindah ke daring pada 17 Oktober hingga 1 November 2026 karena rehabilitasi toilet, serta menegaskan pengelolaan BOSP dan BOSKIN mengikuti Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026. Kontakpublik.com menegaskan berita ini disusun dengan asas praduga tak bersalah dan pihak sekolah tetap diberi ruang hak jawab lanjutan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Penulis: 021
