Pertanyakan Kasus “Mangkrak”, Gabungan Wartawan dan Ormas Desak Kejari Kaur Segera Gelar Audiensi

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Aliansi gabungan yang terdiri dari sejumlah jurnalis dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Kaur melayangkan desakan keras kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur. Mereka menuntut kepastian jadwal audiensi guna mempertanyakan kelanjutan penanganan sejumlah kasus besar yang diduga jalan di tempat atau mangkrak.

BUMDes di Kaur Mandek, PABPDSI Soroti Lemahnya Pengawasan BPD dan Pendamping Desa

KAUR, || KONTAK PUBLIK.COM — – Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kaur, Sulaiman, S.Pd., melontarkan kritik pedas terkait carut-marutnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kabupaten Kaur. Sulaiman menuding kegagalan mayoritas BUMDes tak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pendamping Desa.

Dalam keterangannya saat ditemui di kediamannya pada Kamis (18/12/2025), Sulaiman menyesalkan kinerja kedua lembaga tersebut yang dinilai “mandul” dalam mengawal aset desa. Menurutnya, BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan operasional BUMDes berjalan sesuai aturan.

“Pendamping Desa dan BPD seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi pengelolaan BUMDes, namun kenyataannya mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Seolah-olah fungsi pengawasan itu tidak ada,” tegas Sulaiman.

Ia menambahkan, pengurus PABPDSI Kaur selama ini tidak henti-hentinya memberikan imbauan agar seluruh anggota BPD peka terhadap tanggung jawab dan tupoksi mereka. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak BUMDes yang justru gagal dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli desa.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Ormas (LPRI) DPD Bengkulu, Biman Iswandi, turut angkat bicara. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kaur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pendamping Desa dan BPD di lapangan.

“Kami meminta Pemkab Kaur memberikan sanksi tegas kepada mereka yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kami ingin pengelolaan BUMDes lebih efektif dan efisien, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil,” ujar Biman saat dimintai keterangan pada hari yang sama.

Selain menyoroti peran lembaga formal, Sulaiman juga mengajak masyarakat luas untuk lebih proaktif dalam memantau penggunaan dana desa, khususnya di sektor BUMDes. Ia berharap masyarakat bisa menjadi “mata dan telinga” untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana.

Di sisi lain, LPRI menyatakan komitmennya untuk terus memantau perkembangan isu ini. “Kami akan terus berjuang dan mengawal pengelolaan BUMDes di Kaur agar kegagalan serupa tidak terulang kembali demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Biman.

Laporan: Ongah R021

Eksklusif: 90% BUMDes di Kaur Diduga Gagal, LPRI Desak Audit Faktual Terhadap Dana Ketahanan Pangan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kaur kini berada dalam sorotan tajam. Meski pemerintah pusat telah menggelontorkan dana hingga ratusan juta rupiah melalui Dana Desa (DD) untuk penguatan ekonomi desa, realita di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.

Suntikan Modal Ratusan Juta Mandek, 90% BUMDes di Kaur Diduga Gagal Total

​KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kaur kini menjadi sorotan tajam. Meski telah menyedot anggaran Dana Desa (DD) hingga ratusan juta rupiah per desa, sebagian besar unit usaha tersebut dinilai gagal memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi masyarakat.

​Ketua Organisasi Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPD Bengkulu, Biman Iswandi SH, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Menurutnya, diperkirakan lebih dari 90 persen BUMDes di Kabupaten Kaur mengalami kegagalan operasional.

​Dari BUMDes ke Ketahanan Pangan: Masalah Klasik Terulang

​Biman menjelaskan bahwa transformasi program dari BUMDes menjadi program Ketahanan Pangan dalam beberapa tahun terakhir ternyata belum menjadi solusi efektif. Pengelolaan di lapangan dinilai masih jauh dari prinsip efisiensi dan transparansi.

​”Sangat disayangkan, penanaman modal sudah mencapai ratusan juta, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Perubahan nama program tidak akan berarti jika tata kelolanya masih buruk,” ujar Biman saat diwawancarai di kediamannya, Rabu (17/12/2025).

​Desakan Audit Faktual

​Menyikapi fenomena ini, LPRI mendesak instansi terkait—khususnya Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)—untuk segera turun ke lapangan melakukan audit faktual.

​Langkah ini dianggap krusial untuk membedah aliran dana dan memastikan apakah pengelolaan BUMDes maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan sudah berjalan sesuai regulasi.

​Poin-poin tuntutan LPRI antara lain:

• ​Pertanggungjawaban Keuangan: Pengelola BUMDes dan TPK wajib transparan dalam melaporkan setiap rupiah dana yang dikelola.
• ​Uji Prosedur: Menilai apakah unit usaha yang dijalankan memiliki studi kelayakan atau hanya sekadar syarat administratif.
• ​Tindakan Tegas: Meminta aparat penegak hukum mengambil langkah jika ditemukan indikasi penyelewengan yang merugikan negara.

​”Kami tidak ingin ada celah penyelewengan dana yang justru merugikan masyarakat. Pengelolaan harus akuntabel demi kemajuan Kabupaten Kaur,” tegas Biman.

​Menanti Transparansi Pemerintah Daerah

​Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Kaur. Audit faktual diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu memberikan gambaran utuh mengenai kendala di lapangan serta memberikan solusi perbaikan sistem di masa mendatang.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai persentase kegagalan BUMDes yang diklaim mencapai angka 90 persen tersebut.

​Laporan: Ongah R021

Editor: Redaksi]

Dugaan Pungli Di RSUD Kaur, Oknum Driver Minta Uang ‘Minyak’ Rp 300 Ribu!

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng citra pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur. Keluarga pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur mengaku menjadi korban dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum sopir ambulans, dengan modus meminta biaya tambahan sebesar Rp 300 ribu sebagai “uang minyak”.

​Uang yang di minta tersebut untuk pasien di rujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, Korban merasa tertekan lantaran harus mengeluarkan biaya tak terduga di tengah kondisi medis yang mendesak, meskipun pasien tersebut seharusnya mendapatkan layanan gratis karena telah terdaftar sebagai pengguna BPJS.

​”Pasien kami sudah pakai BPJS, tapi driver bilang harus bayar uang minyak untuk ambulan. Kami tidak tahu harus bagaimana, sangat tidak adil,” tutur salah satu anggota keluarga pasien dengan nada frustrasi, Rabu (10/12/25).

​RSUD Tak Beri Klarifikasi

​Upaya konfirmasi terkait dugaan pungli ini belum membuahkan hasil. Saat Direktur RSUD Kaur hendak dimintai keterangan, ia dilaporkan sedang tidak berada di tempat. Begitu pula Kepala Bidang Pelayanan, yang menurut keterangan staf, sedang melaksanakan dinas luar. Ketiadaan pihak berwenang di RSUD ini menghambat proses klarifikasi atas keluhan yang disampaikan masyarakat.

​Oknum sopir ambulans yang diduga melakukan pungli tersebut juga belum berhasil dihubungi untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut. Masyarakat Kaur mendesak manajemen RSUD agar bertindak tegas, transparan dalam pelayanan, dan memastikan tidak ada lagi praktik pungli yang merugikan, terutama bagi pasien kurang mampu.

​Sorotan Tajam dari Aktivis dan Masyarakat

​Dugaan pungli ini mendapat sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Bengkulu. Ketua DPD LPRI Bengkulu, Biman Iswandi, SH, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus aman, gratis, dan bermartabat.

​Biman Iswandi juga mengindikasikan bahwa praktik ilegal ini mungkin bukan kejadian pertama, namun keluarga pasien sering kali tidak berani melaporkan, sehingga praktik tersebut terkesan dilegalkan.

​”Untuk apa terus membangun gedungnya kalau sumber daya manusianya semakin bobrok? Utamakan SDM, baru yang lain,” tegas Biman, mendesak RSUD Kaur untuk betul-betul meningkatkan pengawasan dan memperkuat sistem serta sanksi demi mengembalikan kepercayaan publik.

​Masyarakat secara umum berharap agar oknum pelaku pungli dapat dihukum sesuai ketentuan yang berlaku dan layanan BPJS di RSUD Kaur diawasi secara ketat.

​Penulis: Ongah R021

Diduga Sengaja Menghindar Wawancara Wartawan Terkait Anggaran Kantor, Kepala UPPLB di Nilai Menghambat Aktivitas pers, Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang,”

KAUR, || KONTAK PUBLIK.COM — Kepala Kantor (Kakan) Unit Penyelenggara Pelabuhan Linau Bintuhan (UPPLB) diduga menghindari Wartawan. Perilaku kepala Kantor atau pejabat publik yang menghindar dari wawancara wartawan sering kali menimbulkan asumsi negatif di mata publik dan media, serta melanggar prinsip keterbukaan informasi publik. Kamis 06/11/25

Belum lama ini Kontakpublik.com secara resmi meminta waktu untuk wawancara terkait seluruh anggaran kegiatan yang ada di kantor tersebut, mulai dari Perjalanan dinas, Anggaran rutin kantor, Operasional, Belanja Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Pasilitas Pelabuhan, Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan masih banyak yang lainnya.

Dengan alasan sibuk melalui chat pribadi Kepala Kantor Pelabuhan Linau Harsoyo menuliskan bahwa ” saya masih ada kegiatan dan siap di wawancara di lain waktu,” Tulisnya.

Namun selang beberapa pekan saat di tanya tidak memberikan jawaban, diduga sengaja menghindar dari pertanyaan wartawan.

Pejabat cenderung menghindar ketika topik yang akan ditanyakan wartawan berkaitan dengan isu-isu kontroversial, dugaan korupsi, atau permasalahan internal dinas yang belum ingin dipublikasikan.

Seringkali, tindakan menghindar ini dikaitkan dengan adanya dugaan penyimpangan atau masalah dalam pengelolaan anggaran, proyek, atau kebijakan tertentu. Pejabat mungkin takut informasi yang disampaikan akan memberatkan posisinya.

Mungkin kurang memahami peran pers sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan penyampai informasi kepada masyarakat. Mereka mungkin menganggap pertanyaan wartawan sebagai ancaman atau gangguan.

Ada kalanya pejabat merasa canggung atau tidak siap untuk diwawancarai secara spontan, terutama jika mereka tidak memiliki juru bicara atau belum menyiapkan pernyataan resmi.

“Aktivis Kaur R Mengatakan pejabat publik tidak diperbolehkan menolak wawancara tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pers. Penolakan tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan menghambat aktivitas pers, yang dilindungi oleh undang-undang,” Tegasnya.

(**)