BUMDes di Kaur Mandek, PABPDSI Soroti Lemahnya Pengawasan BPD dan Pendamping Desa

KAUR, || KONTAK PUBLIK.COM — – Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kaur, Sulaiman, S.Pd., melontarkan kritik pedas terkait carut-marutnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kabupaten Kaur. Sulaiman menuding kegagalan mayoritas BUMDes tak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pendamping Desa.

Dalam keterangannya saat ditemui di kediamannya pada Kamis (18/12/2025), Sulaiman menyesalkan kinerja kedua lembaga tersebut yang dinilai “mandul” dalam mengawal aset desa. Menurutnya, BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan operasional BUMDes berjalan sesuai aturan.

“Pendamping Desa dan BPD seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi pengelolaan BUMDes, namun kenyataannya mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Seolah-olah fungsi pengawasan itu tidak ada,” tegas Sulaiman.

Ia menambahkan, pengurus PABPDSI Kaur selama ini tidak henti-hentinya memberikan imbauan agar seluruh anggota BPD peka terhadap tanggung jawab dan tupoksi mereka. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak BUMDes yang justru gagal dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli desa.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Ormas (LPRI) DPD Bengkulu, Biman Iswandi, turut angkat bicara. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kaur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pendamping Desa dan BPD di lapangan.

“Kami meminta Pemkab Kaur memberikan sanksi tegas kepada mereka yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kami ingin pengelolaan BUMDes lebih efektif dan efisien, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil,” ujar Biman saat dimintai keterangan pada hari yang sama.

Selain menyoroti peran lembaga formal, Sulaiman juga mengajak masyarakat luas untuk lebih proaktif dalam memantau penggunaan dana desa, khususnya di sektor BUMDes. Ia berharap masyarakat bisa menjadi “mata dan telinga” untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana.

Di sisi lain, LPRI menyatakan komitmennya untuk terus memantau perkembangan isu ini. “Kami akan terus berjuang dan mengawal pengelolaan BUMDes di Kaur agar kegagalan serupa tidak terulang kembali demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Biman.

Laporan: Ongah R021

Eksklusif: 90% BUMDes di Kaur Diduga Gagal, LPRI Desak Audit Faktual Terhadap Dana Ketahanan Pangan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kaur kini berada dalam sorotan tajam. Meski pemerintah pusat telah menggelontorkan dana hingga ratusan juta rupiah melalui Dana Desa (DD) untuk penguatan ekonomi desa, realita di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.

Diduga kuat, lebih dari 90 persen BUMDes di Kabupaten Kaur mengalami kegagalan fungsi. Kondisi ini tetap tidak berubah meskipun pemerintah telah melakukan reorientasi program menjadi ketahanan pangan dalam beberapa tahun terakhir. Pengelolaan yang dianggap tidak efisien menjadi pemicu utama mandeknya program pemberdayaan ekonomi tersebut.

Ketua Organisasi Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPD Bengkulu, Biman Iswandi, SH, secara tegas mendesak instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan audit faktual secara menyeluruh.

“Audit faktual sangat diperlukan untuk mengetahui apakah pengelolaan BUMDes dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Ketahanan Pangan telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” ujar Biman saat diwawancarai di kediamannya, Rabu (17/12/2025).

Biman menekankan bahwa para pengelola BUMDes maupun TPK memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang mereka kelola. Ia mengkhawatirkan adanya potensi kerugian negara dan masyarakat akibat tata kelola yang buruk.

“Kami tidak ingin ada penyelewengan dana yang merugikan masyarakat dan negara. Dana yang dikelola itu mencapai ratusan juta di setiap desa, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Audit faktual harus mengungkap kebenaran ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, LPRI meminta Pemerintah Kabupaten Kaur melalui dinas terkait untuk tidak menutup mata dan segera mengambil tindakan tegas jika ditemukan bukti penyelewengan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi harga mati agar visi kesejahteraan masyarakat desa tidak sekadar menjadi jargon di atas kertas.

“Pengelolaan BUMDes harus transparan demi kemajuan Kaur. Kami berharap audit ini nantinya memberikan gambaran yang jelas sekaligus solusi konkret untuk memperbaiki efisiensi program di masa depan,” tutup Biman.

Penulis: Ongah R021
Editor: (Redaksi)

Suntikan Modal Ratusan Juta Mandek, 90% BUMDes di Kaur Diduga Gagal Total

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kaur kini menjadi sorotan tajam. Meski telah menyedot anggaran Dana Desa (DD) hingga ratusan juta rupiah per desa, sebagian besar unit usaha tersebut dinilai gagal memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi masyarakat.

​Ketua Organisasi Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPD Bengkulu, Biman Iswandi SH, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Menurutnya, diperkirakan lebih dari 90 persen BUMDes di Kabupaten Kaur mengalami kegagalan operasional.

Dari BUMDes ke Ketahanan Pangan: Masalah Klasik Terulang

​Biman menjelaskan bahwa transformasi program dari BUMDes menjadi program Ketahanan Pangan dalam beberapa tahun terakhir ternyata belum menjadi solusi efektif. Pengelolaan di lapangan dinilai masih jauh dari prinsip efisiensi dan transparansi.

​”Sangat disayangkan, penanaman modal sudah mencapai ratusan juta, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Perubahan nama program tidak akan berarti jika tata kelolanya masih buruk,” ujar Biman saat diwawancarai di kediamannya, Rabu (17/12/2025).

 

Desakan Audit Faktual

​Menyikapi fenomena ini, LPRI mendesak instansi terkait—khususnya Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)—untuk segera turun ke lapangan melakukan audit faktual.

​Langkah ini dianggap krusial untuk membedah aliran dana dan memastikan apakah pengelolaan BUMDes maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan sudah berjalan sesuai regulasi.

Poin-poin tuntutan LPRI antara lain:

  • Pertanggungjawaban Keuangan: Pengelola BUMDes dan TPK wajib transparan dalam melaporkan setiap rupiah dana yang dikelola.
  • Uji Prosedur: Menilai apakah unit usaha yang dijalankan memiliki studi kelayakan atau hanya sekadar syarat administratif.
  • Tindakan Tegas: Meminta aparat penegak hukum mengambil langkah jika ditemukan indikasi penyelewengan yang merugikan negara.

​”Kami tidak ingin ada celah penyelewengan dana yang justru merugikan masyarakat. Pengelolaan harus akuntabel demi kemajuan Kabupaten Kaur,” tegas Biman.

Menanti Transparansi Pemerintah Daerah

​Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Kaur. Audit faktual diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu memberikan gambaran utuh mengenai kendala di lapangan serta memberikan solusi perbaikan sistem di masa mendatang.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai persentase kegagalan BUMDes yang diklaim mencapai angka 90 persen tersebut.

Laporan: Ongah R021

Editor: Redaksi]

Lawan Stunting, Pemdes Tanjung Kemuning II Perkuat Kualitas Kesehatan Balita Melalui Posyandu Rutin
KAUR, KONTAK PUBLIK.COM– Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda di wilayahnya. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu rutin yang menyasar bayi dan balita guna memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Tanjung Kemuning II pada Senin (15/12/2025) ini dihadiri langsung oleh jajaran kader posyandu, Kepala Puskesmas, serta tenaga kesehatan terkait.

Dalam pelaksanaannya, layanan kesehatan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan untuk pemantauan pertumbuhan yang dicatat dalam Kartu Menuju Sehat (KMS), pemberian imunisasi, hingga Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Khusus untuk menu PMT, pihak desa memastikan standar gizinya telah diverifikasi oleh ahli gizi dari Puskesmas Kecamatan Tanjung Kemuning.

Selain pengecekan fisik, para orang tua juga mendapatkan penyuluhan mendalam mengenai pentingnya ASI eksklusif, pemberian MPASI yang tepat, pemberian Vitamin A, stimulasi tumbuh kembang, hingga edukasi pencegahan diare.

Kepala Desa Tanjung Kemuning II, Dandi Yudias Hindarta, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi tim puskesmas dan antusiasme warga. Ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah konkret mendukung program prioritas Pemerintah Pusat, Provinsi Bengkulu, dan Kabupaten Kaur dalam menekan angka stunting.

“Posyandu ini adalah garda terdepan kita untuk mendeteksi dini setiap penyimpangan pertumbuhan pada anak. Kami ingin memastikan gizi anak-anak di desa ini tercukupi,” ujar Dandi.

Ia berharap melalui konsistensi kegiatan ini, Desa Tanjung Kemuning II dapat melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan tangguh. “Investasi terbaik desa adalah kesehatan anak-anak kita, demi kemajuan desa di masa depan,” pungkasnya.

(Okawa)

Nasrur Rahman ‘Lonk’ Resmi Jabat Setda Kaur

KAUR, || KONTAK PUBLIK.COM – Nasrur Rahman, yang sering akrab di sapa ‘Lonk’ resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Setda) Kaur secara definitif, Senin (15/12/2025). Sebelumnya, ‘Lonk’ menjabat sebagai Asisten Satu di Setda Kaur.

Pelantikan ini dilaksanakan di Aula Setda Kaur, dihadiri oleh Bupati Kaur, Gusril Pausi, dan para pejabat teras lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Gusril Pausi berpesan kepada Lonk untuk membawa perubahan yang lebih baik dan bertanggung jawab atas amanah yang diemban.

“Jabatan Setda adalah jabatan tertinggi PNS, oleh karena itu, harus dapat membawa perubahan yang lebih baik dan bertanggung jawab atas amanah yang diemban,” ujar Gusril Pausi.

Lonk, yang telah lama mengabdi di Setda Kaur, berjanji akan menjalankan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. “Saya akan menjalankan tugas dengan baik dan transparan, demi kemajuan Kabupaten Kaur,” katanya.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Bupati Kaur untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Kaur. “Kami berharap, dengan pelantikan ini, Lonk dapat membawa perubahan positif bagi Setda Kaur dan Kabupaten Kaur,” kata Gusril Pausi.

Lonk juga berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan berjanji akan bekerja keras untuk meningkatkan kinerja Setda Kaur. “Kami akan menjalankan tugas dengan baik dan profesional, demi kemajuan Kabupaten Kaur,” ujarnya.

Dengan pelantikan ini, Lonk menjadi salah satu pejabat teras di Kabupaten Kaur yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi daerah ini. “Kami berharap, dengan pelantikan ini, Kabupaten Kaur akan lebih maju dan sejahtera,” kata seorang warga.

Pelantikan Lonk sebagai Setda Kaur juga disambut positif oleh para pejabat lainnya, yang berharap ia dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Kaur.

Penulis: 0ngah R021

Alek Septizon Resmi Jabat Kadis Kominfo Kaur

KAUR, || KONTAK PUBLIK.COM – Bupati Kaur, Gusril Pausi, melantik beberapa pejabat teras di Kabupaten Kaur, termasuk Alek Septizon sebagai Kepala Dinas Kominfo, Senin (15/12/2025). Sebelumnya, Alek Septizon menjabat sebagai PLT Kadis Kominfo.

Pelantikan ini dilaksanakan di Aula Kantor Setda Kaur, dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Asisten III, serta para Kepala Dinas Kabupaten Kaur. Dalam sambutannya, Bupati Gusril Pausi berpesan kepada Alek Septizon untuk memegang teguh amanah dan tanggung jawab atas tugas yang diemban.

“Jalankan lah tugas sesuai petunjuk dan aturan yang ada, untuk Visi dan misi Kaur berseri harapan kita, agar ada perubahan yang signifikan dan dapat meningkatkan kinerja agar ke depan nya Kabupaten Kaur akan lebih maju lagi,” ujar Gusril Pausi.

Alek Septizon sebelumnya menjabat sebagai PLT Kadis Kominfo, dan kini resmi menjadi Kepala Dinas definitif. Ia berjanji akan menjalankan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Bupati Kaur untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Kaur. “Kami berharap, dengan pelantikan ini, Alek Septizon dapat membawa perubahan positif bagi Dinas Kominfo dan Kabupaten Kaur,” kata Gusril Pausi.

Alek Septizon juga berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan berjanji akan bekerja keras untuk meningkatkan kinerja Dinas Kominfo. “Kami akan menjalankan tugas dengan baik dan transparan, demi kemajuan Kabupaten Kaur,” ujarnya.

Pelantikan ini disambut positif oleh masyarakat Kaur, yang berharap Alek Septizon dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Kaur. “Kami berharap, dengan pelantikan ini, Kabupaten Kaur akan lebih maju dan sejahtera,” kata seorang warga.

Penulis Ongah R021

SUTT Kaur Rampung, 6 Gardu Listrik Siap Tingkatkan Pasokan Energi

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Gardu Induk atau SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) di Kabupaten Kaur kini memasuki tahap penyelesaian. Pemasangan tapak tower yang sempat terkendala, kini sudah dibebaskan, bahkan pemasangan kabel sudah selesai.

Pihak PLN Rayon Bintuhan menjelaskan, sebelum SUTT ini, Kabupaten Kaur hanya memiliki dua gardu penyuling, yaitu Gurita dan Laguna. Namun, setelah SUTT ini rampung, akan ada 6 gardu, dengan nama-nama yang diambil dari nama daerah di Kaur.

Bupati Kaur, Gusril Pausi, melakukan sidak ke lapangan dan melihat langsung progres pekerjaan. Ia menyampaikan optimisme bahwa tahun 2026, Kabupaten Kaur tidak akan lagi mengalami mati lampu seperti saat ini.

“Insya Allah, tahun 2026 nanti kita sudah tidak mengalami mati lampu seperti saat ini. SUTT ini akan meningkatkan pasokan energi di Kaur,” ujar Gusril Pausi saat wawancara dengan awak media. Sabtu 13/12

Gusril Pausi juga mengapresiasi kerja keras PLN dan masyarakat Kaur yang telah mendukung pembangunan SUTT ini. “Kami berharap, SUTT ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaur,” katanya.

Dengan rampungnya SUTT ini, Kabupaten Kaur siap menghadapi tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Ongah R021

Bupati Kaur Ajak Anak Muda Jelajahi Keindahan Wisata Bahari Dalam Pembukaan Jamda Ke VII

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pembukaan Jamda (Jambore Daerah) Provinsi Bengkulu ke VII di Kabupaten Kaur dimeriahkan oleh berbagai atraksi, di antaranya tari adat, tari berburu Gurita serta tak kalah menariknya adalah pasukan penabuh Dool dari SMA Pentagon, Sabtu 13/12

Hadir dalam acara pembukaan Jamda ke VII ini Bupati Kaur, Gusril Pausi, yang didampingi Wakil Bupati, PJ Setda, dan Asisten 1. serta wk II DPRD Kaur,Dalam sambutannya, Bupati Gusril Pausi mengapresiasi generasi muda sebagai tunas bangsa yang diharapkan menjadi penerus pembangunan.

‎Bupati Gusril Pausi juga mempromosikan Kabupaten Kaur sebagai daerah wisata bahari yang menawarkan pemandangan elok dan permai. “Kaur memiliki keindahan alam yang luar biasa, dari pantai hingga pegunungan, yang siap menyambut wisatawan,” ujarnya.

‎Gusril Pausi berharap, generasi muda dapat menjadi duta wisata Kaur untuk mempromosikan keindahan alam daerah ini. “Mari kita jelajahi dan lestarikan keindahan Kaur, demi meningkatkan ekonomi lokal,” ajaknya.

‎Jamda Provinsi Bengkulu ke VII ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran ide antara generasi muda. “Kita harus bersinergi untuk membangun Bengkulu yang lebih maju,” kata Gusril Pausi.

‎Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, yang juga selaku Ketua Kwarcab  menambahkan, “Kaur siap menjadi tuan rumah yang baik, mari kita nikmati keindahan alam dan budaya Kaur.” Acara ini dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya lokal.

‎Dengan tema “Muda, Berani, dan Berprestasi”, Jamda Provinsi Bengkulu ke VII diharapkan dapat menjadi momentum bagi generasi muda untuk berinovasi dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

‎Penulis Ongah R021.

Tuntaskan Penyaluran BLT-DD Tahap Terakhir, Pemdes Penyandingan Beri Pesan Penting untuk Warga

KAUR TENGAH, KONTAK PUBLIK.COM – Pemerintah Desa (Pemdes) Penyandingan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, resmi menuntaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap IV atau tahap terakhir untuk tahun anggaran 2025. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung tertib di Balai Desa Penyandingan pada Jumat (12/12/2025).

Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Penyandingan, Sopyan, beserta jajaran perangkat desa. Turut menyaksikan prosesi pembagian bantuan yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, perwakilan dari pihak Kecamatan Kaur Tengah, serta Pendamping Desa.

Kepala Desa Penyandingan, Sopyan, menjelaskan bahwa sebanyak 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima haknya sebesar Rp900.000 untuk periode tiga bulan terakhir. Dengan demikian, seluruh KPM dipastikan telah menerima bantuan secara penuh dari awal hingga akhir tahun 2025.

Dalam sambutannya, Sopyan memberikan edukasi sekaligus pesan khusus terkait keberlanjutan program bantuan ini di tahun mendatang. Ia meminta masyarakat untuk memahami bahwa regulasi penerima bantuan sepenuhnya merujuk pada arahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kaur.

“Pembagian BLT-DD ini adalah yang terakhir di tahun ini. Kami berharap masyarakat tidak berkecil hati jika tahun depan tidak lagi terdaftar sebagai penerima, karena kami di Pemerintah Desa menjalankan program sesuai instruksi pusat. Jika nanti ada arahan baru, maka akan dilakukan pendataan ulang sesuai aturan,” ujar Sopyan di hadapan warga.

Program ini terbukti memberikan dampak signifikan bagi masyarakat kurang mampu di Desa Penyandingan. Salah satu warga penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan dana tersebut, terutama untuk biaya pengobatan rutin.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah desa yang masih peduli dan membantu masyarakat melalui Dana Desa ini. Uang ini sangat berarti, apalagi untuk kami yang rutin berobat,” ungkap salah satu KPM dengan nada haru.

Penyaluran berjalan kondusif dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan dan pendamping desa guna memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Biman
Editor: Redaksi Kontak Publik

‎Dinas PUPR Kaur Capai 90% Progres, Guntur Janji Fokus pada Kebutuhan Mendesak

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaur mencatat progres pekerjaan yang sangat baik, dengan capaian lebih dari 90 persen hingga saat ini. Kepala Dinas PUPR, Guntur, menyatakan optimisme ini sebagai bukti keseriusan pemerintahan Bupati Gusril Pausi – Abdul Hamid, meski anggaran tahun ini relatif minim.

‎”Alokasi anggaran mungkin tidak sebesar tahun lalu, tapi kami tetap fokus pada prioritas. Ini komitmen kami untuk kepentingan masyarakat,” ujar Guntur kepada awak media di ruang kerjanya. Ia menekankan, setiap proyek diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak warga.

‎Guntur berjanji akan membuktikan kinerja PUPR dengan mengedepankan transparansi dan efisiensi. “Saya harus tunjukkan bahwa kami selalu prioritaskan kepentingan umum, terutama infrastruktur vital seperti jalan, irigasi, dan sanitasi,” katanya dengan tegas Kamis, 11/12/25

‎Beberapa proyek unggulan, seperti perbaikan jalan desa dan pembangunan drainase, kini memasuki tahap finishing. “Warga sudah bisa merasakan dampaknya, terutama di aksesibilitas dan kenyamanan,” tambah Guntur.

‎Masyarakat Kaur menyambut baik progres ini. “Jalan kami lebih lancar, banjir berkurang. Semoga terus berlanjut,” kata seorang warga. PUPR juga gandeng komunitas untuk pengawasan proyek.

‎Guntur mengakui tantangan, seperti cuaca ekstrem, tapi tim PUPR tetap solid. “Kami adaptif, demi hasil maksimal,” ujarnya. Inspektorat Kaur siap awasi untuk akuntabilitas.

‎Dengan capaian ini, PUPR Kaur optimis tahun depan lebih baik. “Kami buktikan, pembangunan tak kenal lelah, demi Kaur maju,” tutup Guntur. Progres 90% adalah langkah nyata.

‎Penulis : Ongah R021