Kontraktor Gedung Sekolah Rakyat Kaur Dilaporkan ke Polres

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Kontraktor pembangunan gedung sekolah rakyat di Kaur dilaporkan ke Polres Kaur oleh Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB) karena melarang wartawan meliput kegiatan pembangunan tersebut. Hal ini dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

Ketua AJB, Khairul Iksan, mengecam keras pihak kontraktor yang melarang wartawan meliput kegiatan pembangunan gedung sekolah rakyat tersebut. “Ini adalah tindakan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan hak-hak warga negara,” katanya.

Khairul Iksan menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mengawasi penggunaan dana baik APBN maupun APBD, termasuk dalam pembangunan gedung sekolah rakyat ini. “Kami tidak dapat menerima alasan apapun yang digunakan untuk melarang wartawan meliput kegiatan ini,” katanya.

Pembangunan gedung sekolah rakyat di Kaur menelan anggaran ratusan juta rupiah, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengawasan dan transparansi. “Kami akan terus memantau dan melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi,” kata Khairul Iksan.

AJB meminta kepada Polres Kaur untuk segera mengusut dan memproses laporan yang telah disampaikan. “Kami berharap agar pihak kontraktor dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka,” katanya.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat Kaur dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi kontraktor lainnya untuk tidak melanggar hak-hak warga negara. “Kami akan terus berjuang untuk hak-hak warga negara,” kata Kairul Iksan.

Penulis: 0ngah R021

Tekan Inflasi Jelang Lebaran, Kejari dan Pemda Kaur Gelar Pasar Murah untuk Warga

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur menggelar aksi sosial berupa Pasar Murah. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah bulan suci Ramadhan, Selasa (3/3/2026).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kaur, Dr. Jainab, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian institusi adhyaksa terhadap kesejahteraan warga Bumi Se’ase Seijean.

“Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, agar dapat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok,” ujar Dr. Jainab saat meninjau lokasi kegiatan.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur, Dr. Nasrul Rahman, memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terjalin. Menurutnya, pasar murah ini bukan sekadar transaksi jual-beli, melainkan simbol gotong royong antar instansi.

“Pemda Kaur mendukung penuh langkah Kejari. Selain membantu daya beli, kegiatan ini sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepedulian sosial di lingkungan kita,” kata Dr. Nasrul.

Pantauan di lapangan menunjukkan antusiasme tinggi dari warga yang telah mengantre sejak pagi. Berbagai komoditas esensial seperti beras, gula pasir, hingga minyak goreng dijual dengan harga di bawah pasar.

“Sangat terbantu sekali, harganya jauh lebih miring dibanding di pasar. Terima kasih untuk Kejari dan Pemda yang sudah peduli dengan kami,” ungkap salah seorang warga sembari membawa belanjaannya.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kaur, termasuk Kapolres Kaur dan Dandim 0408/BS, yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya stabilisasi harga pangan di wilayah tersebut. Kejari Kaur berkomitmen untuk terus konsisten melakukan aksi nyata yang berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat luas.

Penulis: Ongah R021
Editor: (Red)

PROYEK “MILIARAN” TERTUTUP: Kontraktor Sekolah Rakyat di Kaur Bungkam, Transparansi APBN Dipertanyakan

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, kini menjadi sorotan tajam. Proyek ambisius yang menelan anggaran APBN hingga ratusan miliar rupiah tersebut dinilai tertutup dari pengawasan publik lantaran pihak kontraktor seolah “kucing-kucingan” dengan awak media.

Hingga berita ini diturunkan, pelaksana proyek tidak dapat ditemui maupun dihubungi untuk memberikan keterangan terkait progres pekerjaan. Sikap tertutup ini memicu pertanyaan besar mengenai transparansi penggunaan uang negara di lapangan.

Anggota Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB), Sulaiman, menyayangkan sikap antikritik dan tertutupnya pihak pelaksana. Menurutnya, akses informasi terhadap proyek yang dibiayai negara adalah hak mutlak masyarakat dan pers.

“Ini sangat tidak biasa. Kontraktor yang mengerjakan proyek sebesar ini justru enggan diwawancarai. Timbul pertanyaan, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan?” ujar Sulaiman saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (26/2).

Sulaiman menegaskan bahwa transparansi penggunaan anggaran harus dikedepankan guna memastikan kualitas bangunan sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa menghalang-halangi tugas jurnalistik dapat berimplikasi hukum.

“Berdasarkan Undang-Undang Pers, siapa pun yang merintangi kegiatan wartawan dapat dikenakan sanksi. Apalagi ini menyangkut uang rakyat. Jangankan wartawan, masyarakat umum pun memiliki hak pengawasan sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” tegasnya.

Lebih lanjut, pihak AJB mendesak agar kontraktor segera membuka diri dan memberikan klarifikasi kepada publik. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban moral dan hukum dalam setiap proyek strategis nasional.

“Kami tidak ingin uang rakyat digunakan secara serampangan. Tujuan pembangunan sekolah ini mulia, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaur, namun akuntabilitas tetap harus dijaga. Kami akan terus memantau hingga ada kejelasan,” pungkas Sulaiman.

Hingga saat ini, pihak terkait dari dinas terkait maupun perwakilan kontraktor belum memberikan pernyataan resmi mengenai keluhan keterbukaan informasi tersebut.

Penulis: 0ngah R021
Editor: [Iks]

Kaur Punya Angka Stunting Terendah di Bengkulu

KAUR – Kabupaten Kaur memiliki angka stunting terendah di Provinsi Bengkulu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah (Kaban Bapperida) Kaur, Dr. Heftario Sahfutra, saat Pra Musyawarah Pembangunan (Musembang) Kabupaten di Aula Kantor Bapperida pada hari ini, Selasa (24/2/2026).

Heftario menyampaikan bahwa angka stunting di Kabupaten Kaur terendah se-Provinsi Bengkulu. “Kami sangat bangga dengan capaian ini, karena menunjukkan bahwa program-program pembangunan di Kaur telah berjalan dengan baik,” katanya.

Pra Musrenbang Kabupaten ini bertujuan untuk membahas rencana pembangunan di Kaur tahun 2026. Heftario berharap, dengan capaian ini, Kaur dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Angka stunting yang rendah menunjukkan bahwa Kaur telah berhasil dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat,” kata Heftario.

Kaur telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting, seperti program pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi.

Dengan capaian ini, Kaur berharap dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Bengkulu dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: 0ngah R021

‎Kasus Perjadin Setwan Kaur Bertambah Tersangka, 2 Orang Ditetapkan

‎KAUR – Kasus Perjalanan Dinas (Perjadin) di Sekretariat Dewan (Setwan) Kaur kembali bertambah tersangkanya. Pada hari ini, Senin (23/2/2026), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur menetapkan 2 orang tersangka baru, yaitu mantan Bendahara Umum dan mantan Anggota DPRD Kaur.
‎
‎Ke dua tersangka baru dalam kasus korupsi belanja perjalanan dinas (Perjadin) fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Kaur tahun anggaran 2023. Penetapan tersangka ini dipimpin langsung oleh Kajari Kaur, Dr. Jainah dan didampingi Kasi Pidsus Yopentinu Adi Nugraha, beserta Kasi Pidum, Kasi Datun dan Kasi BB di Aula Kejari Kaur, Senin (23/2/2026).
‎
‎Tersangka yang ke dua  ini, EY (40) selaku Bendahara Umum Sekwan Kaur dan TP mantan Dewan Kaur periode 2019-2024. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini atas pengembangan penyidik dan fakta persidangan, dari empat orang tersangka lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.
‎Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Kaur. “Kami telah melakukan penyelidikan dan penyidikan yang intensif, dan dengan bukti yang dianggap kuat, maka penetapan tersangka ini dilakukan,” kata Kepala Kejari Kaur.
‎
‎Kedua tersangka baru ini menambah jumlah tersangka dalam kasus Perjadin di Setwan Kaur menjadi 6 orang. “Kami akan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini secara tuntas,” kata Kepala Kejari Kaur.
‎
‎Kasus Perjadin di Setwan Kaur telah berlangsung selama beberapa bulan dan telah menarik perhatian masyarakat. “Kami berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum,” kata Kepala Kejari Kaur.
‎
‎Penulis: 0ngah R021

‎RSUD Kaur Tingkatkan Pelayanan dan Persediaan Obat untuk Kenyamanan Pasien.

‎KAUR – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur terus meningkatkan pelayanan dan persediaan obat demi menjamin kenyamanan pasien. Hal ini disampaikan oleh Direktur RSUD Kaur, dr. Ahmad mufti, saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Minggu lalu.
‎
‎Dr. Ahmad menjelaskan bahwa RSUD Kaur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan persediaan obat. “Kami telah meningkatkan jumlah stok obat, serta mempercepat proses pengadaan obat untuk memastikan bahwa pasien dapat menerima pengobatan yang tepat dan cepat,” katanya.
‎
‎RSUD Kaur juga telah meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambah jumlah tenaga medis dan paramedis, serta meningkatkan fasilitas dan peralatan medis. “Kami ingin pasien merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang kami berikan.
‎
‎Dengan peningkatan pelayanan dan persediaan obat, RSUD Kaur berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi rumah sakit yang terpercaya di Kabupaten Kaur. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan persediaan obat demi kenyamanan pasien.
‎
‎RSUD Kaur juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan BPJS Kesehatan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Kami ingin semua masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
‎
‎Dengan upaya-upaya tersebut, RSUD Kaur berharap dapat menjadi rumah sakit yang terpercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat Kabupaten Kaur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
‎
‎Penulis: 0ngah R021

‎Dinas Pendidikan Kaur Terima Kucuran Dana Revitalisasi Sekolah.

KAUR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur kembali mendapatkan kucuran dana untuk pembangunan dan rehab sekolah melalui program revitalisasi pada tahun 2026 ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lisarmawan, menjelaskan bahwa tahun ini mereka mendapatkan bantuan dari pusat untuk pembangunan sekolah.
‎
‎Untuk tingkat SMP, ada 15 sekolah yang akan mendapatkan bantuan, sementara untuk tingkat SD ada 5 sekolah. Namun, Lisarmawan menjelaskan bahwa jumlah sekolah SD yang akan mendapatkan bantuan masih bisa bertambah, karena dalam usulan prioritas mereka ada 30 sekolah, tapi untuk saat ini baru 5 yang disetujui.
‎
‎”Untuk jumlah rupiahnya, saya belum bisa menyebutkan, karena cara penghitungannya berdasarkan usulan kita, apakah bentuknya pembangunan atau rehab,” kata Lisarmawan saat diwawancarai di ruang kerjanya pada hari Jumat (20/2/2026).
‎
‎Lisarmawan menjelaskan bahwa program revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kaur. “Kami berharap dengan adanya bantuan ini, kualitas pendidikan di Kaur dapat meningkat dan siswa-siswa kita dapat belajar dengan lebih nyaman,” katanya.
‎
‎Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur akan segera melakukan proses selanjutnya setelah menerima kucuran dana ini. “Kami akan segera melakukan proses lelang dan lain-lain, sehingga pembangunan dapat segera dimulai,” kata Lisarmawan.
‎
‎Dengan adanya program revitalisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kaur dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
‎
‎Penulis: 0ngah R021

Tingkatkan Spiritualitas di Bulan Suci, RSUD Kaur Gelar Siraman Rohani Rutin

KAUR – Mengisi momentum bulan suci Ramadhan dengan kegiatan positif, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur kembali menggelar agenda rutin siraman rohani di lingkungan kerja pada Jumat (20/02/2026). Kegiatan yang menghadirkan Ustaz Rabani dari Kota Bintuhan ini diikuti dengan khidmat oleh seluruh jajaran pegawai.

Direktur RSUD Kaur, Ahmad Mufti Herdiansyah, menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini bukan sekadar rutinitas formalitas. Menurutnya, siraman rohani memiliki urgensi tinggi dalam menjaga keseimbangan antara profesionalisme kerja dan kesehatan mental-spiritual karyawan.

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan spiritualitas dan memperkuat moral. Dengan pondasi agama yang kuat, kita berharap integritas pegawai di tempat kerja semakin meningkat, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun dilakukan dengan hati yang tulus,” ujar Ahmad Mufti dalam keterangannya, Jumat.

Senada dengan hal tersebut, Ustaz Rabani dalam tausiyahnya menekankan bahwa bekerja merupakan bagian dari ibadah, terlebih di tengah suasana bulan Ramadhan. Ia mengajak para pegawai RSUD Kaur untuk menjadikan rutinitas pekerjaan sebagai ladang pahala.

“Kegiatan ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menambah wawasan keagamaan. Di tengah kesibukan melayani pasien, peningkatan iman dan takwa menjadi kunci agar kita tetap taat beribadah dan memiliki kesabaran ekstra, apalagi di bulan suci yang penuh berkah ini,” pesan sang Ustaz.

Kegiatan yang berlangsung di Musholla area kantor RSUD Kaur ini diharapkan mampu menyegarkan kembali semangat para tenaga medis dan staf administrasi agar tetap prima dalam memberikan pelayanan publik, meski sedang menjalani ibadah puasa. (Red)

Kelangkaan Gas Elpiji 3kg di Kaur, Pedagang Makanan Terpaksa Tutup Usaha

KAUR – Kelangkaan gas Elpiji 3kg di Kabupaten Kaur telah menimbulkan kenaikan harga yang sangat mencekik konsumen. Pedagang makanan, seperti pemilik kedai Gadis Dahlan, terpaksa harus menutup usahanya karena sulitnya mencari gas Elpiji.

“Baru saja saya buka usaha, tapi karena tidak ada gas Elpiji, saya terpaksa harus tutup. Ini sangat merugikan saya,” kata pemilik kedai Gadis Dahlan.

Kelangkaan gas Elpiji 3kg ini juga menimbulkan kenaikan harga yang sangat tinggi. Harga gas Elpiji 3kg yang sebelumnya dijual seharga Rp 22.000, kini dijual seharga Rp 35.000.itupun barangnya sulit untuk di dapat.

Masyarakat Kaur mempertanyakan kelangkaan gas Elpiji 3kg ini. “Ada apa dengan pemerintah? Kenapa tidak ada tindakan untuk mengatasi kelangkaan gas Elpiji ini?” kata salah satu warga.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kaur diminta untuk terjun ke lapangan guna memastikan kendala yang terjadi. “Kami meminta Disperindagkop Kaur untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasi kelangkaan gas Elpiji ini,” kata salah satu warga.

Disperindagkop Kaur diharapkan dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi kelangkaan gas Elpiji 3kg ini, sehingga masyarakat dapat bernafas lega dan pedagang dapat kembali berjualan seperti biasa.

Penulis: 0ngah R021

Proyek Koperasi Merah Putih Tanpa Papan Nama, AJB Kaur Pertanyakan Peran Pengawasan TNI

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM  – Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB) Kabupaten Kaur melayangkan kritik keras terhadap Dandim 0408 Bengkulu Selatan (BS) – Kaur terkait pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Pasalnya, surat permohonan audiensi yang dikirimkan sejak 10 Februari lalu hingga kini belum mendapat respons dari pihak Kodim.

Ketua AJB Kaur, Kairul Iksan, menyayangkan sikap bungkam tersebut. Menurutnya, audiensi ini sangat krusial guna mengklarifikasi dugaan ketertutupan informasi publik terkait proyek pembangunan gerai koperasi yang saat ini tengah berjalan tanpa papan informasi (plang proyek).

“Kami merasa tidak dianggap. Surat sudah masuk sejak 10 Februari, tapi sampai berita ini diterbitkan, tidak ada jawaban. Apakah hak publik atas informasi ini dianggap tidak penting?” ujar Iksan dengan nada kecewa, Kamis (19/2).

Iksan menegaskan, AJB Kaur menyoroti peran TNI dalam pengawasan proyek tersebut. Pihaknya mencium adanya indikasi pembiaran karena pembangunan berlangsung tanpa plang nama kegiatan yang seharusnya menjadi standar transparansi publik.

“Peran TNI di situ sangat spesifik dan krusial dalam pengawasan. Mereka ada di lokasi setiap hari, sangat mustahil jika tidak mengetahui kalau papan merk kegiatan itu tidak ada. Kami mempertanyakan, apakah ada indikasi pembiaran di sini?” tegasnya lagi.

Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kaur memang mulai memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. AJB Kaur menuntut kejelasan mengenai siapa pelaksana proyek, besaran anggaran yang digunakan, hingga fasilitas yang direncanakan.

Jika surat audiensi tetap tidak diindahkan, AJB Kaur mengancam akan mengambil langkah lebih jauh. “Kami tidak akan diam. Jika jalur komunikasi formal tetap buntu, kami akan melakukan aksi protes dan meminta klarifikasi langsung kepada pihak-pihak terkait lainnya,” tambah Iksan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Dandim 0408 BS, Letkol Inf Angga Anugrah, S.H., M.I.P.., belum memberikan pernyataan resmi atau konfirmasi terkait kelanjutan surat permohonan audiensi dari pihak AJB.

AJB Kaur berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga azas transparansi dalam pembangunan di Kabupaten Kaur dapat ditegakkan sesuai amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.

Penulis: Ongah R021
Editor: [Redaksi KP]