‎Panen Jagung Tanjung Betuah 2025, Hasil Memuaskan untuk Ketahanan Pangan Desa

‎KAUR – KONTAK PUBLIK.COM — Desa Tanjung Betuah, Kecamatan Nasal , Kabupaten Kaur, merayakan panen jagung ketahanan pangan tahun 2025 dengan hasil yang sangat memuaskan. Kepala Desa Tanjung Betuah, dalam penyampaiannya  menyatakan keberhasilan ini sebagai bukti komitmen desa dalam memperkuat ketahanan pangan.
‎
‎”Jagung adalah salah satu fokus kami, tapi kami juga mengembangkan sayur mayur untuk diversifikasi pangan. Ini membuat desa kami lebih mandiri,” ujar Kepala Desa. Program ini murni kegiatan tpk desa, dengan dukungan penyuluhan dan bibit unggul,” Paparnya Kamis, 11/12/25
‎
‎Ahmad Bahuri, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK  ) menambahkan, “Dari penanaman hingga pasca panen, kondisi jagung sangat baik. Hasilnya tidak mengecewakan, sesuai target.” Kami juga menerapkan teknik pertanian modern untuk efisiensi dan kualitas.
‎
‎Panen ini menjadi kebanggaan warga Tanjung Betuah. “Kami bisa makan jagung segar, bahkan surplus untuk jual. Ini meningkatkan ekonomi,” kata seorang petani. Desa juga berencana ekspansi ke komoditas lain seperti ubi jalar.
‎
‎Camat Nasal  mendukung inisiatif ini. “Ketahanan pangan desa kunci kesejahteraan, kami bantu infrastruktur dan pemasaran,” ujar camat Nasal.
‎
‎Dengan hasil memuaskan, Desa Tanjung Betuah optimis tahun depan lebih baik. “Kami terus berinovasi, demi pangan yang melimpah dan seimbang,” tutup Kepala Desa. Panen ini bukti kerja keras dan kolaborasi.
‎
‎Penulis : Ongah R021

Dugaan Pungli Di RSUD Kaur, Oknum Driver Minta Uang ‘Minyak’ Rp 300 Ribu!

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng citra pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur. Keluarga pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaur mengaku menjadi korban dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum sopir ambulans, dengan modus meminta biaya tambahan sebesar Rp 300 ribu sebagai “uang minyak”.

​Uang yang di minta tersebut untuk pasien di rujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, Korban merasa tertekan lantaran harus mengeluarkan biaya tak terduga di tengah kondisi medis yang mendesak, meskipun pasien tersebut seharusnya mendapatkan layanan gratis karena telah terdaftar sebagai pengguna BPJS.

​”Pasien kami sudah pakai BPJS, tapi driver bilang harus bayar uang minyak untuk ambulan. Kami tidak tahu harus bagaimana, sangat tidak adil,” tutur salah satu anggota keluarga pasien dengan nada frustrasi, Rabu (10/12/25).

​RSUD Tak Beri Klarifikasi

​Upaya konfirmasi terkait dugaan pungli ini belum membuahkan hasil. Saat Direktur RSUD Kaur hendak dimintai keterangan, ia dilaporkan sedang tidak berada di tempat. Begitu pula Kepala Bidang Pelayanan, yang menurut keterangan staf, sedang melaksanakan dinas luar. Ketiadaan pihak berwenang di RSUD ini menghambat proses klarifikasi atas keluhan yang disampaikan masyarakat.

​Oknum sopir ambulans yang diduga melakukan pungli tersebut juga belum berhasil dihubungi untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut. Masyarakat Kaur mendesak manajemen RSUD agar bertindak tegas, transparan dalam pelayanan, dan memastikan tidak ada lagi praktik pungli yang merugikan, terutama bagi pasien kurang mampu.

​Sorotan Tajam dari Aktivis dan Masyarakat

​Dugaan pungli ini mendapat sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Bengkulu. Ketua DPD LPRI Bengkulu, Biman Iswandi, SH, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus aman, gratis, dan bermartabat.

​Biman Iswandi juga mengindikasikan bahwa praktik ilegal ini mungkin bukan kejadian pertama, namun keluarga pasien sering kali tidak berani melaporkan, sehingga praktik tersebut terkesan dilegalkan.

​”Untuk apa terus membangun gedungnya kalau sumber daya manusianya semakin bobrok? Utamakan SDM, baru yang lain,” tegas Biman, mendesak RSUD Kaur untuk betul-betul meningkatkan pengawasan dan memperkuat sistem serta sanksi demi mengembalikan kepercayaan publik.

​Masyarakat secara umum berharap agar oknum pelaku pungli dapat dihukum sesuai ketentuan yang berlaku dan layanan BPJS di RSUD Kaur diawasi secara ketat.

​Penulis: Ongah R021

Tiga Item Pengadaan di Dukcapil Kaur Tertunda, Kepala Dinas Berjanji Percepat Realisasi

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Tiga item pengadaan barang dan jasa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kaur dengan anggaran rendah hingga kini belum terealisasi. Kepala Dinas Dukcapil Kaur, Alfian, membenarkan kondisi ini saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (09/12/2025).

“Benar, tiga item tersebut belum terealisasi. Namun, saya baru dua minggu menjabat di sini, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikannya,” ujar Alfian. Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kinerja dan transparansi di Dukcapil.

Alfian menjelaskan, keterlambatan ini disebabkan proses lelang yang belum rampung dan anggaran yang terbatas. “Kami akan prioritaskan item yang paling mendesak, seperti pengadaan alat cetak dokumen kependudukan,” katanya.

Warga Kaur berharap pengadaan ini segera terealisasi, terutama untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan. “Kami butuh dokumen yang cepat dan akurat,” kata seorang warga.

Dukcapil Kaur berjanji akan mempercepat proses dan meningkatkan koordinasi dengan Bappeda dan Inspektorat. “Kami akan pastikan tidak ada penundaan lagi,” tegas Alfian.

Dengan komitmen baru, masyarakat Kaur menanti realisasi pengadaan ini. Dukcapil diharapkan segera meningkatkan kinerja, demi pelayanan publik yang lebih baik.

Penulis: 0ngah R021

‎Dugaan Laporan Fiktif Dana  Operasional JKN di Puskesmas Kab Kaur, 3 Bulan Tanpa Realisasi

‎KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Dana operasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di salah satu  Puskesmas yang ada di kabupaten  Kaur selama tiga bulan berturut-turut, Juli hingga Oktober 2025, tidak pernah direalisasikan, namun laporan penggunaan tetap tercatat. Dugaan laporan fiktif ini mencuatkan kekhawatiran serius atas pengelolaan dana kesehatan.
‎
‎Sumber terpercaya mengungkapkan, dana JKN yang seharusnya digunakan untuk  pelayanan pasien dan kebutuhan operasional puskesmas justru “hilang” dalam laporan administratif. “Tidak ada realisasi, tapi ada angka-angka yang tercatat. Ini sangat mencurigakan,” kata sumber. Belum lama ini
‎
‎Kepala Puskesmas  yang di maksud  ketika  ingin dikonfirmasi Selasa,09/12/25 melalui pesan singkat,  belum bisa memberikan klarifikasi lantaran yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga tim media ini belum mendapatkan jawaban.
‎
‎Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur di minta  mengaudit kasus ini. “Jika terbukti ada penyimpangan, di harap melakukan tindak tegas sesuai aturan,” tegas ketua lembaga pengawasan Reformasi Indonesia DPD Bengkulu, serta berharap  Inspektorat Kaur siap mendukung proses audit untuk memastikan transparansi.
‎
‎Masyarakat Kaur menaruh harapan besar pada integritas pelayanan kesehatan. “Dana JKN adalah hak kami, jangan jadi mainan,” kata seorang warga. Mereka desak agar audit dilakukan cepat dan terbuka.
‎
‎Kejadian ini menjadi peringatan bagi semua institusi kesehatan untuk menjaga akuntabilitas. Biman Iswandi  juga berharap kepada  DPRD Kaur  mengawal kasus ini. “dan memastikan  tidak ada penyelewengan demi hak pasien,” tegas ketua LPRI DPD Bengkulu Biman Iswandi. Selasa 09/12/25
‎
‎Penulis : Ongah R021.

BLT DD Padang Genteng Tahap Akhir Disalurkan, Warga Arahkan pada Kebutuhan Prioritas

PADANG GENTENG, || KONTAK PUBLIK.COM – Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap akhir di Desa Padang Genteng telah disalurkan kepada penerima manfaat. Kepala Desa Padang Genteng, dalam sambutannya, menekankan pentingnya penggunaan bantuan ini untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Sabtu, 06/12/25

“BLT DD ini adalah wujud perhatian pemerintah untuk meringankan beban warga, jadi gunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan prioritas seperti pangan, kesehatan, atau pendidikan,” ujar Kepala Desa. Ia berharap bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup penerima.

Salah satu penerima, Ibu Siti, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kami. Kami akan gunakan untuk kebutuhan pokok keluarga,” katanya dengan mata berbinar.

Pembagian BLT DD ini merupakan komitmen pemerintah desa dalam mendukung kesejahteraan warga, terutama mereka yang terdampak ekonomi. “Kami akan terus berupaya memastikan bantuan tepat sasaran,” tambah Kepala Desa.

Warga Desa Padang Genteng menyambut baik inisiatif ini. “Bantuan seperti ini sangat berarti, semoga terus berlanjut,” kata seorang warga.

Dengan penyaluran tahap akhir, Desa Padang Genteng berharap dampak positif dari BLT DD dapat dirasakan lebih luas. Pemerintah desa juga mengajak warga untuk bijak mengelola bantuan demi masa depan yang lebih baik.

Penulis : Ongah R021

DPRD Kaur Terima Draf APBD 2026: Soroti Sinergi Anggaran dan Program Prioritas Pendidikan-Kesehatan

KAUR, || KONTAK PUBLIK.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur kembali menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (27/11/2025) dengan agenda krusial: penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026.

​Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD bersama para wakil ketua dan anggota ini menjadi langkah awal pembahasan alokasi keuangan daerah tahun depan. Sejumlah pejabat tinggi daerah turut hadir, termasuk Sekretaris Daerah, para asisten, Inspektur Daerah, kepala badan, kepala dinas, hingga pimpinan Satuan Kerja Vertikal.

​Fraksi Tekankan Prioritas dan Kekurangan Anggaran

​Dalam sesi penyampaian pandangan umum fraksi, dua komisi utama DPRD menyoroti aspek berbeda dalam draf APBD 2026 tersebut.

​Ketua Komisi III DPRD Kaur, Ramadi Agustin, S.IP., secara tegas menyoroti dan mendukung penguatan sejumlah program prioritas yang diusulkan pemerintah daerah. Ia menyebutkan, ada enam bidang utama yang harus menjadi fokus APBD 2026.

​”Bidang-bidang yang menjadi perhatian utama meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta urusan sosial,” ujar Ramadi, menandakan komitmen dewan terhadap sektor dasar pelayanan publik.

​Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kaur, Firjan Ekabudi, AP., SE., mengambil fokus pada aspek tata kelola dan kolaborasi. Dalam pandangannya, ia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperkuat sinergi dan kerja sama yang solid dengan seluruh fraksi di DPRD.

​Menurut Firjan, sinergi ini adalah kunci untuk menghadapi tantangan utama daerah. “Kerja sama yang solid diperlukan untuk mengatasi kekurangan anggaran daerah dan mendorong pembangunan yang lebih optimal,” tegasnya, menyoroti realitas keterbatasan fiskal yang harus dihadapi Kaur.

​Rapat paripurna ini menandai dimulainya pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif. DPRD Kaur akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Anggaran (Banggar) untuk mengkaji secara mendalam setiap pos anggaran, guna memastikan APBD 2026 dapat efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat Kaur.

(**)

Baru Seumur Jagung, Proyek Rabat Beton Desa Marga Mulyo Sudah Hancur

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM –– Proyek pembangunan jalan usaha tani berupa rabat beton di Desa Marga Mulyo, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, menuai sorotan tajam. Pembangunan yang menelan anggaran ratusan juta rupiah tersebut dilaporkan telah mengalami kerusakan parah, padahal usia bangunannya terbilang masih “seumur jagung” atau baru hitungan bulan. Senin (24/11/2025)

​Berdasarkan data yang dihimpun, proyek tahun anggaran 2024 ini memiliki dimensi panjang 205 meter, lebar 3 meter, dan ketebalan 0,15 meter dengan total pagu dana sebesar Rp 141.022.000. Namun, kondisi fisik bangunan saat ini dinilai tidak sebanding dengan besaran dana yang dikeluarkan.

​Dugaan Pengerjaan Asal-asalan dan Minim Transparansi

​Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Senin (24/11), kualitas mutu beton diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Konstruksi jalan terlihat rapuh dan sudah hancur di beberapa titik.

​Selain masalah kualitas, pelaksanaan proyek ini juga diduga mengabaikan prinsip transparansi publik. Di lokasi kegiatan tidak ditemukan adanya papan nama informasi proyek. Hal ini memicu dugaan bahwa pihak pelaksana sengaja menutupi detail kegiatan dari pengawasan masyarakat, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan aturan keterbukaan informasi publik.

​”Pembangunan ini menghabiskan anggaran yang fantastis, namun hasilnya mengecewakan. Diduga ini adalah modus untuk meraup keuntungan pribadi dengan sengaja mengurangi spesifikasi material,” ungkap sumber di lapangan.

​Indikasi Konflik Kepentingan

​Sorotan tidak hanya tertuju pada kualitas fisik bangunan. Muncul dugaan praktik kolusi dan nepotisme dalam penentuan lokasi pembangunan. Berdasarkan keterangan warga setempat, jalan rabat beton tersebut dibangun menuju akses perkebunan pribadi milik Kepala Desa (Kades) setempat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pembangunan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pribadi pejabat desa dibanding kepentingan umum.

​Kepala Desa Bungkam

​Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Marga Mulyo, Mashuda, belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang telah dilakukan melalui surat resmi tertulis beberapa waktu lalu untuk mempertanyakan pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut tidak mendapat respon.

​Sikap diam dan tidak adanya hak jawab dari sang Kades semakin memperkuat dugaan masyarakat dan awak media mengenai adanya ketidakberesana atau penyelewengan anggaran dalam proyek tersebut.

​(Tim Redaksi)

Desa Merpas Miliki Gedung Koperasi Merah Putih, Diharapkan Jadi Pusat Kegiatan

NASAL, || KONTAK PUBLIK.COM – Desa Merpas kini menjadi desa pertama di Kabupaten Kaur yang memiliki gedung khusus untuk Koperasi Merah Putih. Gedung ini diharapkan akan menjadi pusat kegiatan koperasi yang dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh Pjs Kepala Desa Merpas, Agung Purnama ST, saat meninjau lokasi pembangunan gedung koperasi.

Agung Purnama, ST menjelaskan bahwa pembangunan gedung koperasi saat ini sudah mencapai lebih dari 40 persen. “Kami optimis gedung ini akan segera selesai dan dapat digunakan untuk kegiatan koperasi. Ini adalah langkah maju bagi Desa Merpas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.  21,11/25.

Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Merpas, Abdullah Yani Johan, juga menyampaikan harapannya agar gedung koperasi ini dapat menjadi pusat kegiatan yang efektif. “Dengan adanya gedung ini, kami berharap segala aktivitas koperasi dapat berjalan sesuai harapan. Ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat sekitar,” katanya.

Gedung Koperasi Merah Putih ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan koperasi, seperti ruang pertemuan, kantor administrasi, dan ruang usaha. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan koperasi dapat lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pembangunan gedung koperasi ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian lokal. Dengan adanya koperasi yang aktif, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Desa Merpas berharap dengan berdirinya gedung koperasi ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Kaur untuk mengembangkan koperasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kami akan terus mendukung kegiatan koperasi dan berharap dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Agung Purnama ST.

Penulis : Ongah R021

Pembangunan Jalan Dua Jalur di Kaur Tertunda

KAUR, || KONTAK PUBLIK.COM — Pembangunan jalan dua jalur di Kabupaten Kaur yang direncanakan akan dibangun beberapa tahun yang lalu hingga saat ini belum dapat direalisasikan. Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kaur, Dr. Ir. Hifthario Syahputra, ST., M.S1, menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan tersebut.

Menurut PJ Sekda, salah satu kendala adalah proses perizinan yang harus diurus, mengingat jalan yang akan dibangun merupakan jalan nasional. “Kami masih dalam proses mengurus izin-izin yang diperlukan untuk pembangunan jalan ini,” katanya.

Selain itu, PJ Sekda juga menyebutkan bahwa kendala lainnya adalah masalah dana. Saat ini, pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi anggaran, sehingga pembangunan jalan dua jalur di Kaur belum dapat dilanjutkan. “Kami masih menunggu alokasi anggaran dari pusat untuk dapat melanjutkan pembangunan jalan ini,” ujarnya.

Pembangunan jalan dua jalur di Kaur memang sangat dinantikan oleh masyarakat, karena diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian di daerah tersebut. Namun, PJ Sekda berharap agar masyarakat dapat memahami kendala-kendala yang dihadapi dan mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

PJ Sekda juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dan melanjutkan pembangunan jalan dua jalur di Kaur. “Kami akan terus bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan jalan ini,” terang Rio kepada Wartawan Rabu 19/11/25

Penulis : Ongah R021

‎Desa Tanjung Betuah Bangun Sumur Bor untuk Cegah Stanting

‎NASAL, || KONTAK PUBLIK.COM – Desa Tanjung Betuah, Kecamatan Nasal, telah mengambil langkah konkret untuk mencegah dan menurunkan angka Stunting di wilayahnya. Kepala Desa Tanjung Betuah,  Syahrizal Pahlipy S.sos menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor adalah salah satu upaya penanganan stunting di desa tersebut.
‎
‎”Stunting adalah masalah serius yang harus kita tangani bersama. Dengan pembangunan sumur bor, kita dapat menyediakan sumber air bersih yang sangat diperlukan untuk kesehatan masyarakat,” kata Kepala Desa Tanjung Betuah pada tanggal 14/11/2025 saat di bincangi di sela kesibukannya.
‎
‎Pembangunan sumur bor ini merupakan salah satu program desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya sumber air bersih, masyarakat dapat memiliki akses ke air yang aman dan sehat, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup mereka.
‎
‎Kepala Desa Tanjung Betuah Syahrizal Pahlipy S.sos  juga menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. “Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembangunan sumur bor ini,” katanya.
‎
‎Dengan adanya sumur bor, masyarakat Desa Tanjung Betuah dapat memiliki akses ke air bersih yang aman dan sehat. Hal ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka stunting di desa tersebut.
‎
‎Pembangunan sumur bor ini juga merupakan contoh nyata dari komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuat desa kita menjadi lebih baik,” kata Kepala Desa Tanjung Betuah.
‎
‎Masyarakat Desa Tanjung Betuah menyambut baik pembangunan sumur bor ini dan berharap bahwa hal ini dapat membawa perubahan positif bagi kesehatan dan kualitas hidup mereka.
‎
‎”Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah desa yang telah memperhatikan kebutuhan kami. Kami berharap bahwa sumur bor ini dapat membawa manfaat bagi kita semua,” kata seorang warga Desa Tanjung Betuah.
‎
‎Penulis Ongah R021