POLRES KAUR GELAR SIMULASI PENGAMANAN AKSI UNRAS, KAPOLRES TEKANKAN PENDEKATAN HUMANIS

KAUR, KP – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak hingga 100 persen di Gedung DPRD Kabupaten Kaur tiba-tiba memanas. Ratusan massa mencoba merangsek masuk. Situasi itulah yang diperagakan Polres Kaur dalam simulasi pelayanan aksi unjuk rasa, Rabu (7/10/2026) pagi pukul 07.00 WIB di depan Mako Polres Kaur.

Simulasi yang berlangsung realistis itu dipimpin langsung Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin, S.I.K., M.A.P. Seluruh personel dikerahkan, mulai dari tim negosiator, Dalmas awal hingga Dalmas lanjut. Skenario diawali dengan kedatangan massa yang menyampaikan keberatan atas kebijakan kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.

Dalam simulasi tersebut, personel menunjukkan tahapan pengamanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Mulai dari kesiapsiagaan personel di lapangan, pengaturan arus massa aksi, hingga membangun komunikasi yang humanis dan persuasif dengan korlap aksi untuk meredam ketegangan.

Tak hanya itu, petugas juga dilatih cara bertindak terukur saat situasi meningkat menjadi anarkis. Dengan formasi yang sigap, personel mampu mengendalikan massa tanpa tindakan represif, mengedepankan dialog dan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum.

Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin mengatakan, simulasi ini wajib dilakukan untuk mengasah kemampuan dan kekompakan personel. Menurutnya, unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara yang harus dilayani dengan profesional dan penuh rasa tanggung jawab.

“Melalui simulasi ini, kita memastikan kesiapan personel dalam memberikan pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa secara profesional, humanis dan sesuai prosedur. Penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang harus kita layani dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban,” tegas Kapolres.

Ia menambahkan, Polres Kaur berkomitmen untuk selalu hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kunci pengamanan unras bukan pada kekuatan, melainkan pada kemampuan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada peserta aksi.

Dengan digelarnya simulasi ini, Polres Kaur menegaskan kesiapannya menghadapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas di wilayah hukumnya. Masyarakat diimbau tidak ragu menyampaikan aspirasi, karena Polres Kaur siap memberikan pengamanan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan ketertiban umum.

Penulis: 0ngah 021

STOK OBAT DI KAUR AMAN, DINKES JAMIN PELAYANAN PUSKESMAS TETAP OPTIMAL

KAUR, KP – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur Sipta Miarip melalui Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) memastikan bahwa ketersediaan obat-obatan di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Kaur saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Jaminan tersebut disampaikan untuk menepis keresahan masyarakat terkait isu kelangkaan obat.
‎
‎Kepastian tersebut disampaikan Kabid SDK Dinas Kesehatan Kaur setelah melakukan pengecekan langsung ke beberapa Puskesmas di wilayah Kabupaten Kaur beberapa waktu yang lalu. Pengecekan dilakukan untuk memastikan stok obat esensial tersedia dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
‎
‎Menurut Kabid SDK, dari hasil monitoring di lapangan, stok obat-obatan vital seperti obat antihipertensi, antibiotik, obat diabetes, vitamin, hingga obat-obatan untuk ibu hamil dan anak balita masih dalam jumlah yang aman. Bahkan beberapa Puskesmas memiliki stok untuk 2 hingga 3 bulan ke depan.
‎
‎”Alhamdulillah, atas arahan Kepala Dinas Kesehatan, kami telah melakukan pengecekan langsung di beberapa Puskesmas. Kami pastikan ketersediaan obat-obatan di Kaur saat ini masih aman dan masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Kabid SDK mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kaur, Senin (5/10/2026).
‎
‎Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kaur melalui Bidang SDK dan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) secara rutin melakukan pendistribusian obat setiap bulan. Sistem pelaporan stok dari Puskesmas juga berjalan secara digital, sehingga jika ada kekosongan bisa segera dideteksi dan diisi ulang.
‎
‎Langkah pengecekan langsung ini, lanjut Kabid SDK, merupakan komitmen Dinas Kesehatan Kaur untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan primer. Pihaknya tidak ingin pelayanan terganggu hanya karena masalah ketersediaan obat yang seharusnya bisa diantisipasi sejak dini.
‎
‎Masyarakat Kabupaten Kaur pun diimbau untuk tetap memanfaatkan layanan kesehatan di Puskesmas terdekat tanpa ragu. Jika menemukan kekosongan obat tertentu, masyarakat diminta segera melapor kepada petugas Puskesmas agar segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan.
‎
‎Dengan stok obat yang aman, Dinas Kesehatan Kaur berharap derajat kesehatan masyarakat Kaur terus meningkat dan program-program kesehatan nasional seperti pencegahan stunting, pengendalian penyakit tidak menular, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal.
‎
‎Penulis: 0ngah 021

KOMINFO KAUR: 81 TAHUN TNI ADALAH 81 TAHUN PENJAGA NKRI

KAUR, KP – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kaur, Alex Septizon, http://S.Sos., MM, bersama Sekretaris Kominfo, M. Edian, ST, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-81 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2026.

Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI yang telah mengabdikan diri tanpa henti untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alex Septizon menegaskan bahwa 81 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama itu pula TNI telah menjadi benteng terdepan bangsa, dari menjaga perbatasan hingga hadir membantu rakyat saat bencana melanda. TNI adalah simbol ketangguhan dan profesionalisme.

Menurutnya, sinergitas yang terjalin antara TNI dengan Pemerintah Kabupaten Kaur selama ini berjalan sangat harmonis dan luar biasa. Kehadiran TNI melalui program TMMD, karya bakti, dan pengamanan wilayah sangat membantu pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.

“TNI adalah pilar utama pertahanan negara. 81 Tahun TNI adalah 81 Tahun Pengabdian Penjaga NKRI. Kami dari keluarga besar Dinas Kominfo Kaur mengucapkan Dirgahayu TNI ke-81. Terima kasih atas pengabdianmu,” tegas Alex Septizon, Minggu (5/10/2026).

Sementara itu, Sekretaris Kominfo, M. Edian, ST, turut menambahkan bahwa stabilitas keamanan yang dijaga oleh TNI sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyebaran informasi dan pelayanan publik di Kabupaten Kaur.

M. Edian berharap di usianya yang ke-81, TNI semakin prima, modern, profesional, dan semakin dicintai oleh rakyat. Soliditas TNI, Polri, dan pemerintah harus terus kokoh demi Indonesia Maju.

Menutup pernyataannya, Kadis dan Sekretaris Kominfo Kaur mendoakan agar seluruh prajurit TNI dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas mulia menjaga Ibu Pertiwi.

Penulis; 0ngah 021

‎PEMBELIAN LAHAN 1,4 HEKTARE DI KAUR DIKRITIK, HARGA PER METER TAK SERAGAM

KAUR, KP — Pembelian lahan seluas 1,4 hektare oleh [Dinas perkim /Pemda Kaur menuai sorotan tajam. Pasalnya, hasil penilaian dari lembaga independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menunjukkan adanya disparitas harga yang mencolok dalam satu hamparan lahan yang sama.
‎
‎Berdasarkan dokumen resmi hasil appraisal KJPP yang diperoleh media ini, lahan tersebut terbagi dalam lima sertifikat hak milik dengan rincian harga yang bervariasi. Perbedaan harga ini menjadi pertanyaan besar di publik, mengingat lokasi lahan berada dalam satu kawasan.
‎
‎Rinciannya, Sertifikat I seluas 2.298 meter persegi dihargai Rp 230 ribu per meter, Sertifikat II seluas 2.158 meter persegi Rp 230 ribu per meter, dan Sertifikat III seluas 2.518 meter persegi juga Rp 230 ribu per meter. Sementara Sertifikat IV yang paling kecil, seluas 750 meter persegi, justru dihargai paling mahal Rp 240 ribu per meter.
‎
‎Yang paling janggal adalah Sertifikat V, lahan terluas seluas 7.250 meter persegi malah dihargai paling murah, hanya Rp 210 ribu per meter. Jika ditotal, nilai keseluruhan lahan seluas 14.974 meter persegi tersebut mencapai lebih dari Rp 3,3 miliar.
‎
‎Menanggapi hal itu, Komisi I DPRD Kabupaten Kaur melontarkan kritikan pedas. Komisi yang membidangi pemerintahan dan keuangan itu menilai ada kejanggalan serius dalam proses penilaian dan pembelian aset tersebut. “Ini tidak masuk akal. Satu hamparan, satu lokasi, tapi harganya beda-beda. KJPP harus menjelaskan indikatornya apa,” tegas Firjan Eka Budi alias dang ujang ketua Komisi I dengan nada tinggi.
‎
‎Komisi I juga mempertanyakan urgensi pembelian lahan tersebut dan meminta agar Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) turun memeriksa. Mereka menduga ada potensi mark-up dan permainan harga yang merugikan keuangan negara.
‎
‎Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak perkim belum memberikan keterangan resmi terkait dasar penetapan harga yang berbeda-beda tersebut. Sebab pada saat ingin di konfirmasi, kadis tidak berada di tempat, Publik kini menunggu transparansi penuh agar pembelian lahan miliaran rupiah ini tidak menjadi bancakan dan berujung kasus hukum.
‎
‎Penulis: 0ngah 021

TIGA OPD DI KAUR DAPAT PERINGATAN, LAMBAT SUSUN LPPD DAN SPM 2026

KAUR, KP – Kinerja tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur mendapat sorotan tajam. Ketiganya mendapat peringatan resmi karena dinilai lambat dan belum melengkapi laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026.

Tiga OPD yang mendapat peringatan tersebut adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop UKM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Peringatan keras itu disampaikan langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kaur, Robi Antoni, http://S.Pi, http://M.Ling, saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) LPPD dan SPM, pada Kamis, 24 September 2026, di ruang rapat Setda Kaur.

Dalam arahannya, Robi Antoni menekankan bahwa penyusunan LPPD dan SPM bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan cerminan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah di mata pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta semua OPD serius dan tidak main-main.

“Kami minta laporan harus berisi data yang konkret, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan asal-asalan, jangan copy paste tahun lalu,” tegas Robi Antoni di hadapan peserta rapat.

Ia juga mengingatkan batas waktu penyusunan yang sudah sangat mepet. Keterlambatan satu OPD saja, kata dia, akan menghambat penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Kaur secara keseluruhan dan akan berpengaruh pada penilaian kinerja daerah.

Robi Antoni memberikan tenggat waktu kepada ketiga OPD tersebut untuk segera menuntaskan laporan yang diminta dan menyerahkannya kepada Bagian Tata Pemerintahan sebagai koordinator penyusunan LPPD.

Pihak Bagian Tapem Setda Kaur berharap, dengan adanya peringatan ini, seluruh OPD di Kabupaten Kaur bisa lebih disiplin dan tertib administrasi agar dokumen LPPD dan SPM 2026 bisa diselesaikan tepat waktu, berkualitas dan sesuai regulasi.

Penulis: 0ngah 021

BIADAB! AYAH DI KAUR SETUBUHI ANAK KANDUNG 30 KALI, POLISI TETAPKAN TERSANGKA

KAUR , KP — Aksi bejat seorang ayah di Kabupaten Kaur akhirnya terungkap. Seorang pria berinisial SA (49), warga Kabupaten Kaur, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit PPA Satreskrim Polres Kaur atas kasus persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri.
‎
‎Kasus ini sungguh memilukan. Korban yang tak lain adalah darah dagingnya sendiri, masih berusia 16 tahun, harus menanggung trauma mendalam akibat perbuatan ayah kandungnya.
‎
‎Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, perbuatan keji tersebut tidak hanya dilakukan sekali. Pelaku tega menyetubuhi korban sebanyak 30 kali dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni sejak Juli 2024 hingga Maret 2026.
‎
‎Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan pihak keluarga korban yang curiga melihat perubahan perilaku korban. Setelah dilakukan pendalaman, korban akhirnya berani buka suara menceritakan penderitaannya kepada penyidik Unit PPA yang memang menangani kasus perempuan dan anak.
‎
‎Kasat Reskrim Polres Kaur melalui Kanit PPA membenarkan penetapan tersangka tersebut. “Benar, tersangka SA (49) sudah kami tetapkan tersangka dan sudah kami lakukan penahanan. Korban adalah anak kandungnya sendiri,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
‎
‎Atas perbuatannya, tersangka SA akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, ditambah sepertiga karena pelaku adalah orang tua kandung.
‎
‎Saat ini korban telah mendapatkan pendampingan psikologis dari Unit PPA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur untuk pemulihan trauma.
‎
‎Polres Kaur menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui adanya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekitar.
‎
‎Penulis: Ongah 021

KENDALA AIR, PENGOPERASIAN RS PRATAMA KAUR TERTUNDA

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Pengoperasian Rumah Sakit (RS) Pratama di daerah terpencil Kabupaten Kaur terpaksa tertunda. Penyebab utamanya bukan perizinan atau tenaga medis, melainkan belum tersedianya sumber air bersih di lingkungan rumah sakit tersebut.
‎
‎Fakta ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kaur, Nasrur Rahman, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (24/09/26). Ia membenarkan bahwa air menjadi kendala paling krusial saat ini.
‎
‎”Rumah Sakit Pratama Kaur saat ini belum mempunyai air, sehingga pengoperasiannya masih tertunda. Mengingat air adalah bagian yang sangat penting dan krusial di rumah sakit,” ujar Sekda Nasrur Rahman.
‎
‎Menurutnya, tanpa pasokan air yang memadai, rumah sakit tidak mungkin bisa beroperasi sesuai standar pelayanan kesehatan. Air dibutuhkan untuk hampir semua layanan, mulai dari sterilisasi alat medis, operasional kamar mandi, laundry, hingga kebutuhan pasien dan tenaga medis.
‎
‎Sekda menjelaskan, kondisi geografis di lokasi RS Pratama tersebut memang cukup sulit untuk mendapatkan air permukaan. Solusi satu-satunya adalah dengan membangun sumur bor dengan kedalaman yang cukup untuk mendapatkan sumber air bersih yang layak.
‎
‎Namun, ia memberikan angin segar. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut melalui mekanisme anggaran.
‎
‎”Tapi jika tidak ada halangan, di anggaran perubahan ini sumur bornya sudah dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan di RS Pratama tersebut,” tegasnya.
‎
‎Dengan telah dianggarkannya sumur bor di APBD Perubahan 2026, Sekda optimis dalam waktu dekat kebutuhan air di RS Pratama akan teratasi dan rumah sakit kebanggaan masyarakat terpencil itu bisa segera diresmikan dan beroperasi penuh.
‎
‎Ia berharap masyarakat bersabar sedikit lagi, karena pemerintah tidak ingin rumah sakit beroperasi setengah-setengah dan justru membahayakan keselamatan pasien akibat tidak terpenuhinya standar sanitasi.
‎
‎Penulis: 0ngah 021

RS PRATAMA DI DAERAH TERPENCIL KAUR SIAP BEROPERASI, TINGGAL TUNGGU RESTU BUPATI

KAUR, KONTAK PUBLIK.COM – Kabar gembira bagi masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Kaur. Rumah Sakit (RS) Pratama yang dibangun pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan, kini telah siap 100 persen beroperasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Kabid Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Nopian Putra, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. Menurutnya, seluruh proses pembangunan dan kelengkapan fasilitas telah rampung.

“Rumah Sakit Pratama yang ada di daerah terpencil sudah siap beroperasi. Mengingat saat ini semua perizinan sudah sesuai dengan prosedur,” ujar Nopian Putra.

Ia menjelaskan, mulai dari izin operasional, izin lingkungan, hingga sarana prasarana dan alat kesehatan, semua sudah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Saat ini, satu-satunya yang masih ditunggu adalah keputusan Bupati Kaur terkait penempatan tenaga kesehatan yang akan bertugas di RS Pratama tersebut. Tanpa tenaga medis, rumah sakit belum bisa memberikan pelayanan maksimal.

“Pihak Dinkes sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian. Tinggal menunggu keputusan Bupati tentang tenaga kerja yang akan ditempatkan di RS Pratama,” jelasnya.

Menurut Nopian, koordinasi tersebut meliputi penempatan dokter umum, perawat, bidan, tenaga farmasi, hingga tenaga penunjang lainnya. Dinkes mengusulkan agar diisi oleh ASN dan tenaga P3K yang kompeten.

Dengan beroperasinya RS Pratama ini, masyarakat di daerah terpencil tidak lagi harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk berobat ke RSUD Kaur di Bintuhan. Pelayanan kesehatan yang layak dan cepat kini akan lebih dekat.

“Insya Allah tidak lama lagi masyarakat yang ada di daerah terpencil sudah dapat merasakan pelayanan kesehatan yang layak dan dekat dari jangkauan,” pungkas Nopian dengan optimis.

Penulis: 0ngah 021

‎30 PAKET PUPR KAUR TAYANG DI LPSE, ULP DAN DINAS KOMIT TRANSPARAN.

KAUR – Sebanyak 30 paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaur tahun anggaran 2026 saat ini telah tayang 100 persen di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini disampaikan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kaur, Boyke Simanjuntak, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/09/26).
‎
‎”Benar, untuk 30 paket di PUPR Kaur semua sudah tayang di ULP. Saat ini tinggal menunggu proses perubahan dokumen dan jadwal saja,” ujar Boyke Simanjuntak kepada wartawan.
‎
‎Menurut Boyke, proses perubahan tersebut merupakan hal yang wajar dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa. Hal itu bisa berupa penyesuaian teknis, perubahan jadwal upload dokumen, hingga penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai aturan Perpres.
‎
‎Ia menegaskan, ULP Kabupaten Kaur menjamin proses tender berjalan transparan dan terbuka. Semua rekanan yang memenuhi kualifikasi dipersilakan bersaing secara sehat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
‎
‎Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kaur, Lindartawan  menyambut baik telah tayangnya 30 paket tersebut. Pihaknya berharap proses lelang dapat segera tuntas agar pekerjaan fisik di lapangan bisa segera dimulai.
‎
‎”Paket itu mayoritas infrastruktur prioritas masyarakat, seperti jalan, jembatan, drainase dan irigasi. Kami di PUPR sudah siap dengan dokumen teknisnya, kita tunggu saja proses di ULP selesai,” ujar Kadis PUPR Kaur.
‎
‎Ia menambahkan, dengan percepatan lelang ini, serapan anggaran dan pembangunan di Kabupaten Kaur diharapkan tidak terlambat, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
‎
‎ULP menargetkan seluruh tahapan perubahan dan evaluasi dapat selesai dalam waktu dekat, sehingga penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai pada awal Oktober mendatang.

Penulis: 0ngah 021

KURANG DARI 5 BULAN, POLRES KAUR UNGKAP 5 KASUS KEJAHATAN

KAUR – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Kaur berhasil mengungkap 5 kasus tindak kejahatan dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan terakhir. Capaian tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers di Mapolres Kaur.

Kapolres Kaur didampingi Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasi Humas serta sejumlah anggota Polres Kaur memimpin langsung jalannya jumpa pers. Satu per satu kasus yang berhasil diungkap dipaparkan kepada awak media.

Kapolres menyampaikan, 5 perkara tersebut merupakan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Di antaranya adalah tindak pidana kekerasan, tindak pidana pencurian, kasus penyalahgunaan narkoba, serta penindakan terhadap penggunaan knalpot brong.

“Dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan ini, kita telah mengungkap setidaknya 5 perkara. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Kaur,” tegas Kapolres Kaur di hadapan wartawan.

Untuk kasus kekerasan dan pencurian, polisi berhasil mengamankan sejumlah tersangka berikut barang bukti. Sementara untuk kasus narkoba, Satresnarkoba Polres Kaur mengamankan pelaku beserta barang bukti narkotika yang diduga akan diedarkan di wilayah Kaur.

Tak hanya kejahatan konvensional, Polres Kaur juga memberikan atensi khusus terhadap pelanggaran knalpot brong. Penindakan dilakukan karena penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi tersebut sangat meresahkan warga, terutama saat malam hari.

Kasat Lantas menambahkan, razia knalpot brong akan terus digencarkan secara rutin. Hal ini sebagai upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

Kapolres Kaur menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini. Patroli dan penegakan hukum akan terus ditingkatkan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika mengetahui adanya tindak kejahatan di lingkungan sekitar.

Penulis: 0ngah 021